Liputan6.com, Jakarta - Akademisi Universitas Trunodjoyo Madura, Bima Kurniawan memaparkan soal definisi ableisme.
Menurutnya, salah satu definisi awal mengenai ableisme dapat dirujuk dari Nosyreva (2024), yang menegaskan bahwa ableisme merupakan manifestasi diskriminasi sosial terhadap penyandang disabilitas.
Advertisement
Dalam pandangannya, ableisme bukan sekadar sikap penolakan, melainkan cara pandang yang berkaitan erat dengan praktik diskriminasi itu sendiri. Keduanya tumbuh dari akar yang sama, yakni penilaian hierarkis terhadap tubuh dan kemampuan manusia.
Di sana, manusia tidak lagi dilihat sebagai pribadi yang utuh, tetapi diukur berdasarkan standar-standar yang dibentuk oleh masyarakat tentang apa yang dianggap sempurna. Diskriminasi terhadap penyandang disabilitas ini dikenal melalui berbagai istilah seperti ableism, ablism, disablism, anapirophobia, maupun anapirism.
Semua istilah tersebut merefleksikan apa yang oleh Garland (2020, dalam Nosyreva, 2024) disebut sebagai “pandangan antroposentris tentang kekurangan kesehatan manusia.”
Pandangan ini menempatkan tubuh yang dianggap “normal” sebagai pusat legitimasi sosial, seolah hanya mereka yang memenuhi ukuran itulah yang layak disebut utuh (Hutcheon & Wolbring, 2013; Jammaers dkk, 2019).
“Sementara itu, perbedaan diperlakukan bukan sebagai warna yang memperkaya kemanusiaan, melainkan sebagai kekurangan yang harus diperbaiki, disembunyikan, atau bahkan disingkirkan,” kata dosen yang juga menyandang disabilitas netra kepada Liputan6.com dalam keterangan tertulis, dikutip pada Rabu (6/5/2026).
Ableisme Membangun Sekat-Sekat Tak Kasatmata
Masih memperkuat pandangan sebelumnya, bahwa ableism atau ablism merupakan nama bagi diskriminasi yang berdenyut dalam ruang-ruang publik serta ketidakadilan yang membayangi akses terhadap kesejahteraan sosial.
Istilah lain seperti handicapism, surdophobia, mentalism, heightism, dan berbagai bentuk serupa sejatinya berakar pada tanah yang sama, yakni tumbuhnya atmosfer intoleransi yang perlahan mengeras dalam kehidupan masyarakat (Nosyreva, 2023).
Dalam sunyi yang sering tak disadari, ableisme membangun sekat-sekat tak kasatmata antara mereka yang dianggap “normal” dan mereka yang diposisikan sebagai berbeda (Peterson, 2021).
Hal itu terjadi karena ableisme pada dasarnya “tidak mengakui keragaman manusia” (Rogozhkina, 2018, dalam Nosyreva, 2024). Ia menolak perbedaan sebagai bagian alami dari kehidupan dan justru menempatkan keseragaman sebagai ukuran utama kemanusiaan.
Akibatnya, tubuh, kemampuan, dan kondisi yang tidak sesuai dengan standar dominan sering dipandang sebagai kekurangan, bukan sebagai wujud keberagaman yang semestinya dihormati (Rieck dkk, 2019).
Perbedaan Tak Dipandang Sebagai Warna
Dalam cara pandang ableisme, kemanusiaan kehilangan keindahannya, sebab yang berbeda tidak lagi dilihat sebagai warna, melainkan sebagai cacat yang harus disingkirkan.
Kondisi tersebut membuat penyandang disabilitas kerap mengalami devaluasi status hukum sebagai individu, disertai pembatasan dalam implementasi hak-hak konstitusional serta kebebasan mereka (Nosyreva, 2024). Di sisi lain, Burch (2025).
“Ableisme jauh lebih dalam, lebih sunyi, dan lebih mengakar daripada sekadar prasangka yang tampak di permukaan.”
Disabilitas, dalam banyak situasi, sering disajikan secara terpisah dari sistem kekuasaan, hak istimewa, dan marginalisasi, seolah ia berdiri sendiri tanpa hubungan dengan struktur sosial yang melingkupinya. Padahal, justru di sanalah ableisme bekerja, secara diam-diam menggerogoti sendi-sendi keadilan melalui jaringan kekuasaan yang halus namun sangat kuat, yang secara tak kasatmata menentukan siapa yang dianggap layak, produktif, dan bernilai dalam masyarakat.
Hierarki kemudian menjadi fondasi utama ableisme. Manusia, makhluk lain, masyarakat, bahkan dunia material dinilai dan diperingkat berdasarkan ukuran-ukuran yang lahir dari logika ableis (Jammaers dkk., 2019). Sistem kekuasaan ini menjelma dalam banyak wajah: melalui kebijakan yang membatasi, hubungan sosial yang mengecualikan, institusi yang menormalisasi ketimpangan, pembangunan masyarakat yang tidak inklusif, desain ruang yang menyingkirkan, stereotip yang melukai, hingga kekerasan yang membungkam.
“Dalam bentuk-bentuk itulah ableisme hidup—bukan hanya sebagai pikiran, tetapi sebagai struktur yang diam-diam menentukan siapa yang boleh hadir sepenuhnya sebagai manusia,” ujar Bima.