Liputan6.com, Jakarta - Presiden Prabowo Subianto memanggil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (5/5/2026). Rapat tersebut membahas dinamika harga minyak mentah global terhadap Indonesian Crude Price (ICP).
Harga minyak mentah dinilai memiliki pengaruh signifikan terhadap kebijakan energi nasional dan penerimaan negara. Selain itu, pemerintah juga menyoroti langkah penataan sektor pertambangan ke depan, dengan penekanan pada peningkatan porsi kepemilikan negara, sejalan dengan amanat Pasal 33 UUD 1945.
Advertisement
"Membahas beberapa perkembangan, termasuk yang pertama adalah harga Crued BBM terhadap ICP. Yang kedua juga kita membahas tentang penataan tambang ke depan yang harus dimiliki oleh sebagian besar kepemilikannya oleh negara dan itu terkait dengan implementasi daripada Pasal 33," ujar Bahlil kepada wartawan usai bertemu Presiden di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa.
Lebih lanjut, Bahlil menjelaskan, pemerintah berkomitmen untuk mengoptimalkan pendapatan negara dari sektor sumber daya alam, baik dari tambang lama maupun pengembangan baru.
Menurut dia, upaya tersebut akan dilakukan melalui penguatan skema kerja sama yang adaptif dan menguntungkan negara.
"Itu nanti akan kita mencoba untuk mengoptimalkan pendapatan negaranya secara maksimal dan ini kita akan menggunakan contoh seperti pembagian hasil daripada pengelolaan migas kita," tuturnya.
"Migas kita itu kan ada cost recovery, ada growth split, mungkin pola-pola itu yang akan kita coba exercise untuk kita bangun untuk bisa melakukan kerja sama dengan pihak swasta," sambung Bahlil.
Bahlil Lahadalia Bidik Kurangi Impor BBM Bensin 8 Juta KL pada 2028
Sebelumnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (Menteri ESDM), Bahlil Lahadalia menargetkan, Indonesia secara perlahan bisa mengurangi ketergantungan terhadap impor BBM jenis bensin.
Menyusul kesuksesan dalam mendorong program campuran biodiesel dengan solar, yang ditargetkan segera menjadi 50 persen (B50) pada pertengahan tahun ini.
Mandatori B50 merupakan pencampuran solar dan minyak sawit yang kini mencapai 40 persen (B40), dan direncanakan meningkat menjadi 50 persen pada Juli 2026. Dengan skema ini, Indonesia diproyeksikan bakal menghentikan impor solar untuk pertama kalinya dalam sejarah pada 2026.
Terinspirasi dari keberhasilan tersebut, pemerintah kini menyiapkan langkah serupa untuk BBM jenis bensin. Bahlil bahkan telah melakukan kunjungan ke Brasil, negara yang telah lebih dulu menerapkan mandatori pencampuran etanol.
Ia menilai, bahan bakunya, seperti singkong, jagung, dan tebu, tersedia melimpah di Indonesia. Pemerintah pun menargetkan kebijakan pencampuran etanol sebesar 20 persen pada bensin dapat mulai diterapkan pada 2028.
"Kalau kita mandatori 20 persen, berarti kita kurangi impor bensin 8 juta kiloliter," kata Bahlil dikutip dari laman resmi Kementerian ESDM, Senin 4 Mei 2026.
Untuk gas rumah tangga, tantangannya berbeda. Indonesia mengimpor 7,47 metrik ton (MT) Liquefied Petroleum Gas (LPG) per tahun karena produksi dalam negeri, sekitar 1,94 MT hanya mampu memenuhi seperlima dari kebutuhan nasional. Ditambah lagi subsidi LPG menelan hampir Rp 80-87 triliun per tahun dari kas negara.
Sebagai jalan keluar, pemerintah mengembangkan Compressed Natural Gas atau CNG, gas yang dipadatkan dan dikemas dalam tabung, yang diklaim 30-40 persen lebih murah dibanding LPG.
"Teknologi ini sudah diujicobakan di restoran dan sejumlah dapur program makan bergizi gratis, dan sedang disiapkan untuk pasar rumah tangga," ujar Bahlil.
Cari Pasokan Minyak
Di sisi lain, pemerintah tengah melakukan penyesuaian terhadap sumber pasokan minyak mentah dunia. Sebelumnya Indonesia banyak bergantung pada pasokan dari kawasan Timur Tengah yang melewati Selat Hormuz. Kini sumber impor disebar dari Afrika, Amerika, hingga Rusia.
"Kalau bapak presiden (Prabowo Subianto) berangkat untuk cari minyak, itu bukan jalan-jalan. Kita jalan kerja memikirkan 280 juta nyawa yang ada di bangsa ini," ungkap Bahlil.
Pemerintah juga memberikan jaminan yang langsung menyentuh kepentingan sehari-hari masyarakat.
"Sampai 31 Desember, sekalipun harga ICP USD 100 dolar (per barel), Insya Allah harga BBM dan LPG subsidi tidak akan naik," tegasnya.
Bahlil mengakui, kondisi energi nasional saat ini jauh dari ideal. Indonesia yang dulu pernah menjadi eksportir minyak dan anggota The Organization of the Petroleum Exporting Countries (OPEC) kini berbalik menjadi importir.
Produksi minyak dalam negeri hanya mencapai 605 ribu barel per hari, sementara konsumsi nasional sudah menyentuh 1,6 juta barel per hari.
Oleh karenanya, Bahlil tak mau berpuas diri, meskipun Lembaga Keuangan JP Morgan menempatkan Indonesia di posisi kedua dari 52 negara sebagai negara dengan ketahanan energi terbaik di dunia di tengah gejolak geopolitik.
"Dalam kondisi ini kita harus putar otak bagaimana caranya harus mencapai kemandirian energi," tegas Bahlil.