Liputan6.com, Jakarta - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan hingga 31 Maret 2026, pendapatan negara tercatat sebesar Rp 574,9 triliun, sementara belanja negara mencapai Rp 815 triliun. Kondisi tersebut membuat Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) mengalami defisit Rp 240,1 triliun atau setara 0,93 persen terhadap produk domestik bruto (PDB).
"Defisit mencapai Rp 240,1 triliun atau 0,93 persen dari PDB,” kata Purbaya dalam konferensi pers APBN KiTa, Selasa (5/5/2026).
Advertisement
Secara terperinci, realisasi pendapatan negara telah mencapai 18,2 persen dari target APBN dengan pertumbuhan 10,5 persen secara tahunan atau year on year (yoy). Penerimaan perpajakan menyumbang Rp 462,7 triliun atau 17,2 persen dari APBN, dengan pertumbuhan 14,2 persen yoy.
Angka tersebut berasal dari penerimaan pajak sebesar Rp 394,8 triliun yang tumbuh 20,7 persen yoy, serta penerimaan dari kepabeanan dan cukai sebesar Rp 67,9 triliun yang mengalami kontraksi 12,6 persen yoy.
Ia menjelaskan, kinerja penerimaan dari sektor pajak maupun kepabeanan dan cukai menunjukkan perbaikan, dan Kementerian Keuangan akan terus mendorong optimalisasi dari kedua sumber tersebut ke depan.
Untuk penerimaan negara bukan pajak (PNBP), realisasinya mencapai Rp 112,1 triliun atau 24,4 persen dari APBN. Kinerja PNBP dinilai tetap solid dalam menopang struktur pendapatan negara, meskipun mengalami normalisasi dibandingkan capaian tahun sebelumnya.
Di sisi belanja, realisasi hingga akhir Maret 2026 tercatat sebesar 21,2 persen dari APBN, dengan pertumbuhan 31,4 persen yoy.
Belanja pemerintah pusat tercatat Rp 610,3 triliun atau 19,4 persen dari APBN, tumbuh signifikan sebesar 47,7 persen yoy. Rinciannya, belanja kementerian/lembaga mencapai Rp 281,2 triliun dengan pertumbuhan 43,3 persen yoy, sementara belanja non-kementerian/lembaga sebesar Rp 329,1 triliun atau tumbuh 51,5 persen yoy.
Sementara itu, realisasi transfer ke daerah tercatat Rp 204,8 triliun atau 29,5 persen dari APBN, namun mengalami kontraksi tipis sebesar 1,1 persen yoy. Dengan perkembangan tersebut, keseimbangan primer tercatat defisit sebesar Rp 95,8 triliun.
Prabowo Komitmen Jaga Defisit APBN 3 Persen dan Rasio Utang 40%
Sebelumnya, Pemerintah menegaskan komitmen menjaga defisit APBN tetap berada di level 3 persen, seiring upaya mempertahankan stabilitas fiskal nasional. Presiden Prabowo Subianto juga menargetkan rasio utang tetap terkendali di kisaran 40 persen.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menyampaikan hal tersebut usai Rapat Kerja Pemerintah di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (8/4).
"Bapak Presiden tadi komit bahwa rasio utang dijaga di level 40 persen, walaupun Undang-Undang menyiapkan (batas rasio utang) sampai 60 persen (terhadap APBN). Demikian pula juga defisit (APBN) dijaga di level 3 persen. Ini akan dijaga sampai dengan akhir tahun," kata Airlangga.
Komitmen ini mengacu pada aturan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 yang mengatur batas rasio utang pemerintah.
Rapat tersebut diikuti sekitar 800 peserta, mulai dari jajaran kementerian, direksi BUMN, hingga pimpinan TNI, Polri, dan Kejaksaan. Dalam pertemuan itu, Presiden memberikan arahan strategis sekaligus mendengarkan paparan terkait kondisi ekonomi nasional.
Penerimaan Pajak Naik
Dalam rapat tersebut, pemerintah juga memaparkan sejumlah indikator ekonomi yang menunjukkan kondisi nasional masih stabil.
Airlangga menyebut indeks keyakinan konsumen, Purchasing Managers Index (PMI) manufaktur, cadangan devisa, hingga neraca pembayaran menunjukkan tren positif.
Dari sisi penerimaan negara, kinerja pajak juga mencatat pertumbuhan signifikan.
"Dari Menteri Keuangan tadi disampaikan sampai dengan Maret, kenaikan penerimaan pajak sebesar 14,3 persen atau Rp 462,7 (triliun), dan manufaktur juga ekspansif," ujarnya.
Dengan capaian tersebut, pemerintah optimistis pertumbuhan ekonomi pada kuartal I 2026 dapat mencapai sekitar 5,5 persen.
"Pemerintah masih melihat pertumbuhan ekonomi di kuartal pertama masih baik, masih bisa mencapai (target), tadi Menteri Keuangan juga menyampaikan lebih besar (atau) sama dengan 5,5 persen," kata Airlangga.