Liputan6.com, Bamako - Presiden Mali Assimi Goita mengambil alih jabatan sebagai menteri pertahanan (Menhan) setelah pejabat sebelumnya tewas dalam gelombang serangan kelompok bersenjata.
Negara di Afrika Barat tersebut masih berada dalam krisis keamanan lebih dari sepekan setelah aliansi kelompok ekstremis dan separatis melancarkan serangan berskala nasional. Adapun Menhan Sadio Camara tewas dalam dugaan serangan bom bunuh diri di kediamannya yang berada di dekat ibu kota, Bamako.
Advertisement
Sebuah dekret yang dibacakan di televisi pemerintah pada Senin (4/5/2026) seperti dikutip dari laporan BBC menyatakan bahwa Goita akan menggantikan Camara sebagai menhan. Ia akan dibantu oleh kepala staf angkatan darat, Oumar Diarra, yang ditunjuk sebagai menteri pendamping.
Keputusan Goita untuk sekaligus memimpin jabatan presiden dan menhan kemungkinan akan ditafsirkan sebagai upaya untuk mengonsolidasikan kekuasaan di tengah situasi di mana otoritasnya tampak terancam.
Pada 25 April, warga di berbagai kota dan wilayah di Mali terbangun oleh suara tembakan dan ledakan, ketika aliansi dua kelompok — Front Pembebasan Azawad (FLA) dan JNIM yang berafiliasi dengan al-Qaeda — melancarkan serangan terkoordinasi.
Sejak saat itu, kelompok pemberontak telah memberlakukan blokade sebagian terhadap Bamako dan kota-kota lainnya.
Skala serangan tersebut, yang menyebabkan penarikan pasukan Mali dan sekutunya yang berasal dari Rusia dari Kota Kidal, telah memicu keraguan mengenai kekuatan pemerintahan militer Goita, yang berkuasa melalui kudeta pada Agustus 2020.
Pada akhir pekan, otoritas Mali menyatakan telah menangkap sekelompok tentara yang diduga terkait dengan serangan tersebut.
Menurut jaksa publik dari pengadilan militer di Bamako, penyelidikan menemukan bahwa personel militer, baik mantan maupun yang masih aktif, terlibat dalam perencanaan dan pelaksanaan serangan.
Pemerintah Mali juga menyatakan telah bekerja sama dengan angkatan bersenjata negara tetangga, Niger dan Burkina Faso, untuk melakukan serangan udara terhadap kelompok ekstremis dan separatis. Otoritas Niger mengatakan operasi gabungan tersebut dimulai hanya beberapa jam setelah serangan terjadi.
Ketiga negara tersebut, yang semuanya berada di bawah pemerintahan militer, telah membentuk Aliansi Negara-negara Sahel dan mengusir pasukan Prancis, bekas kekuatan kolonial, serta beralih menghadirkan pasukan Rusia untuk membantu menahan kelompok pemberontak yang terus menimbulkan kekacauan di kawasan tersebut.
Namun demikian, serangan masih terus berlanjut dan sebagian besar wilayah di ketiga negara tersebut tetap berada di luar kendali pemerintah.