Liputan6.com, Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung telah meresmikan empat kantor lurah baru di wilayah ibu kota. Ia mengingatkan seluruh jajaran di kelurahan agar memastikan seluruh layanan kepada warga benar-benar gratis, tanpa praktik pungutan.
Hal ini disampaikan Pramono saat meresmikan Kantor Lurah Senen, Jalan Pasar Senen Dalam VI, Kecamatan Senen, Jakarta Pusat, Senin (4/5/2026). Tiga kantor lurah lainnya yang diresmikan yakni Kantor Lurah Tanah Tinggi, Semper Barat, dan Sunter Jaya.
Advertisement
"Apakah mengurus izin ini perlu bayar atau enggak? Dijawab gratis. Saya bilang jangan sampai hanya karena di depan gubernurnya gratis tetapi di belakang dipungut, enggak boleh. Karena kalau gratis betul-betul harus diberikan secara gratis," kata Pramono, Senin (4/5/2026).
Dia menyampaikan, kantor kelurahan merupakan ujung tombak pelayanan publik yang paling dekat dengan masyarakat, sekaligus paling sering menerima keluhan warga.
Oleh karena itu, Pramono menekankan, perbaikan fasilitas di kantor kelurahan harus diiringi perubahan pola pikir aparatur dalam melayani warga.
"Yang paling deket, paling banyak dikomplain, kalau salah dikit dikomplain, kalau benernya banyak biasanya disenyumin aja. Tetapi memang inilah ujung tombak dari pelayanan yang diberikan kepada masyarakat," ucap Pramono.
Minta Percepatan Renovasi Kantor Kelurahan Lain
Dalam kesempatan itu, Pramono juga meminta percepatan renovasi kantor kelurahan lain di Jakarta. Dari total 267 kelurahan, Pemprov DKI menargetkan lebih banyak kantor dapat diperbaiki hingga 2030.
"Saya minta kepada Asisten Biro Pemerintahan, kita mudah-mudahan sampai dengan tahun 2030, kita bisa menambah banyak kantor-kantor kelurahan yang kita akan perbaiki," ucap Pramono.
Lebih lanjut, ia juga menyoroti soal pentingnya transparansi dalam pembangunan fasilitas publik. Seluruh proses, kata dia, harus terbuka dan dapat diaudit agar tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari.
"Saya meminta betul semua pembangunan yang ada di Jakarta betul-betul harus transparan, terbuka, dan jangan menyisakan persoalan di kemudian hari," kata Pramono.
Lebih lanjut, Pramono juga berujar, kantor kelurahan tidak hanya berfungsi administratif, tetapi menjadi ruang interaksi sosial warga. Ia ingin agar fasilitas pendukung seperti ruang laktasi dan akses bagi penyandang disabilitas tersedia di kantor kelurahan agar masyarakat merasa nyaman.
"Kalau masyarakat sudah merasa homey, seperti di rumah sendiri, pasti pemerintahan di tingkat paling bawah ini akan berjalan dengan baik," jelas Pramono.