Liputan6.com, Jakarta - Industri kelapa sawit Indonesia yang menjadi tulang punggung perekonomian nasional masih menghadapi banyak tantangan. Salah satunya adalah tantangan untuk meningkatkan produktivitas perkebunan sawit rakyat yang luasnya hampir 7 juta hektar atau sekitar 42% dari total luas perkebunan sawit di Indonesia.
Direktur Utama PT Agrinas Palma Nusantara, Mohammad Abdul Ghani mengatakan produktivitas perkebunan sawit rakyat masih sangat rendah rata-rata 2,6 ton CPO (minyak sawit mentah) per hektare per tahun.
Advertisement
Sementara itu, produktivitas perkebunan besar milik swasta di angka 3,4 ton CPO per hektare per tahun, sedangkan perkebunan BUMN mencapai 4,8 ton CPO per hektare per tahun.
Rendahnya produktivitas sawit nasional karena masih kecilnya realisasi peremajaan sawit rakyat (PSR). Saat ini kondisi perkebunan sawit rakyat didominasi oleh tanaman tua. Tanpa percepatan PSR akan sulit untuk mencapai peningkatan produktivitas perkebunan sawit rakyat sehingga produktivitas rata-rata perkebunan sawit di Indonesia juga rendah.
“Rendahnya produktivitas sawit rakyat ini salah satunya sebagai dampak rendahnya realisasi PSR. Dengan luas perkebunan sawit rakyat yang mencapai 42 persen, maka produktivitas perkebunan sawit nasional pun ikut rendah,” kata Ghani dikutip dari Antara, Rabu (29/4/2026).
Peremajaan Sawit Rakyat
Sementara itu terkait program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR), Ketua Umum Rumah Sawit Indonesia (RSI) Kacuk Sumarto mengatakan program pemerintah tersebut menjadi instrumen utama untuk meningkatkan produktivitas secara cepat dan terukur, ketika petani masuk ke level industri, produktivitas yang tinggi adalah kunci.
“Replanting terhadap kebun tua berpotensi meningkatkan hasil secara signifikan, sekaligus menekan biaya produksi dan meningkatkan efisiensi jangka panjang,” katanya.
Dikatakannya Agrinas dan RSI memiliki prinsip tumbuh bersama petani karena porsi petani yang mencapai 42 persen dari total perkebunan sawit di Indonesia, sehingga sangat strategis untuk pencapaian target pertumbuhan ekonomi 8 persen seperti yang ditetapkan presiden.