Liputan6.com, New York City - Amerika Serikat dan Iran terlibat ketegangan diplomatik terkait program nuklir Teheran dalam pembukaan konferensi peninjauan Perjanjian Nonproliferasi Nuklir (NPT) di Perserikatan Bangsa-Bangsa, Senin (27/4/2026). Pertemuan yang berlangsung selama sebulan itu diperkirakan akan diwarnai perdebatan tajam antarnegara peserta.
Salah satu pemicu ketegangan adalah terpilihnya Iran sebagai salah satu wakil presiden konferensi. Penunjukan ini menuai kritik dari Washington, yang menilai langkah tersebut merusak kredibilitas forum internasional yang bertujuan mencegah penyebaran senjata nuklir.
Advertisement
Asisten Menteri Luar Negeri AS untuk pengendalian senjata dan nonproliferasi, Christopher Yeaw, menyebut Iran telah menunjukkan “penghinaan” terhadap komitmennya dalam perjanjian tersebut.
“Ini sangat memalukan dan merusak kredibilitas konferensi,” ujarnya, dikutip dari laman Japan Today, Selasa (28/4).
Amerika Serikat mendapat dukungan dari sejumlah negara, termasuk Australia dan Uni Emirat Arab. Negara-negara Eropa seperti Inggris, Prancis, dan Jerman—yang sebelumnya terlibat dalam kesepakatan nuklir Iran 2015—juga menyatakan keprihatinan.
Sebaliknya, Iran menolak tuduhan tersebut. Duta Besar Iran untuk PBB di Wina, Reza Najafi, menyebut kritik AS tidak berdasar dan bermotif politik. Ia menuding Washington melanggar komitmen nonproliferasi dan menghambat upaya pembentukan kawasan Timur Tengah bebas senjata nuklir.
Ketegangan meningkat di tengah konflik yang masih berlangsung antara Iran dan pihak yang didukung AS. Menjelang konferensi, Teheran menawarkan membuka kembali Selat Hormuz dengan syarat penghentian blokade maritim oleh AS dan diakhirinya perang. Namun, Iran mengusulkan agar pembahasan program nuklir ditunda, yang ditolak oleh Washington.
Iran sendiri merupakan anggota NPT yang mewajibkan kerja sama dengan Badan Energi Atom Internasional (IAEA). Namun, hingga kini Teheran belum memberikan akses penuh kepada inspektur IAEA ke sejumlah fasilitas nuklir yang sebelumnya menjadi sasaran serangan.
Respons Rusia
Di sisi lain, Rusia menyuarakan keberatan atas kritik terhadap Iran. Duta Besar Rusia, Andrey Belousov, menilai politisasi isu sejak awal konferensi berpotensi mengganggu hasil pertemuan.
Pada hari yang sama, Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araqchi bertemu Presiden Rusia Vladimir Putin di Moskow, memperkuat koordinasi di tengah tekanan internasional terhadap Teheran.
Sekretaris Jenderal PBB António Guterres dalam pidato pembukaan memperingatkan meningkatnya ancaman nuklir global. Ia menyebut untuk pertama kalinya dalam beberapa dekade jumlah hulu ledak nuklir kembali meningkat, sementara komitmen perlucutan senjata belum sepenuhnya dipenuhi.
Guterres mendesak seluruh negara untuk memperbarui komitmen terhadap nonproliferasi dan memastikan kendali manusia tetap berada atas penggunaan senjata nuklir, terutama di tengah perkembangan teknologi baru seperti kecerdasan buatan.
Konferensi peninjauan NPT, yang digelar setiap lima tahun sejak perjanjian berlaku pada 1970, menjadi forum penting untuk mengevaluasi upaya global dalam mencegah penyebaran senjata nuklir. Namun, perbedaan tajam antara negara-negara besar diperkirakan akan menyulitkan tercapainya kesepakatan bersama pada akhir pertemuan.