Liputan6.com, Jakarta - Tekanan geopolitik yang terjadi di sejumlah negara, utamanya di Timur Tengah, berpotensi menghambat jalur distribusi dan hubungan bisnis. Kehadiran B57+ Asia Pacific dianggap menjadi alternatif mitigasi risiko melalui kolaborasi lintas sektor.
Head of Research Kiwoom Sekuritas Indonesia Liza Camelia Suryanata mengatakan, diperlukan kejelasan mengenai strategi jangka pendek maupun menengah, baik di sektor publik maupun privat. Hal ini penting agar pelaku usaha memiliki gambaran konkret terkait peluang kolaborasi yang dapat dikembangkan.
Advertisement
”Dengan mengedepankan kerja sama yang saling menguntungkan tanpa intervensi kepentingan politik atau agama, aktivitas bisnis diharapkan dapat berjalan lebih stabil,” katanya di sela Halal Bihalal B57+ di Jakarta, kemarin.
Menurut Liza, B57+ Asia Pacific Chapter dengan Indonesia sebagai titik penting, merupakan platform kerja sama bisnis yang relevan di tengah ketidakpastian geopolitik global saat ini.
Langkah strategis ini mampu memperkuat kerja sama bisnis antarnegara Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) dengan Indonesia sebagai aktor kunci.
“Kehadiran platform ini berpotensi menjadi solusi dalam meredam dampak ketegangan geopolitik global, melalui kolaborasi yang netral dan berorientasi pada keuntungan bersama maka stabilitas ekonomi dapat tetap terjaga,” ujarnya.
Ketua Umum B57+ Asia Pacific Arsjad Rasjid mengatakan, di saat dunia sedang penuh ketidakpastian dan semakin terfregmentasi, kehadiran B57+ Asia Pacific Regional Chapter pada Februari 2026, merupakan wujud nyata mencapai tujuan bersama yakni perdamaian dan kesejahteraan yang merata.
”Sebagai mitra strategis, B57+ Asia Pacific Regional Chapter berperan dalam mendorong perdagangan antar mitra organisasi kerjasama Islam melalui structured business networks, penguatan investasi lintas negara, serta merumuskan kebijakan yang konkrit dengan menjembatani prioritas sektor swasta dan agenda strategis pemerintah,” jelas Arsjad.
Terpilihnya Indonesia sebagai pusat koordinasi kawasan Asia Pasifik berdasarkan dua faktor yakni faktor demografis dengan populasi Muslim terbesar di dunia, serta pengaruh ekonomi, di mana Indonesia konsisten di posisi tiga besar dalam Global Islamic Economy Indicator (GIEI).
Adapun empat prioritas konkret yang ditetapkan dalam Chapter ini antara lain: ketahanan rantai pasok lintas batas, reformasi regulasi berbasis bukti, perluasan peran keuangan syariah, serta akses pasar dan permodalan yang lebih luas
Konsep Ekonomi Halal
Chairman B57+ Asia Pasifik Arsjad Rasjid menegaskan bahwa konsep halal kini telah melampaui batas tradisional yang selama ini identik dengan produk pangan. Halal, menurutnya, telah berkembang menjadi gaya hidup yang bertumpu pada nilai kepercayaan, kualitas, dan integritas.
Perkembangan tersebut membuat standar halal semakin relevan di berbagai sektor, mulai dari fesyen, layanan kesehatan, hingga logistik dan keuangan syariah. Di sejumlah negara, tren ini bahkan terlihat nyata dalam pertumbuhan pariwisata halal dan penguatan rantai pasok berbasis prinsip syariah.
“Halal tidak terbatas pada urusan pangan. Halal adalah lifestyle, yang berakar pada kepercayaan, kualitas, dan integritas yang kini menjadi standar yang relevan di berbagai sektor, dari fesyen dan kesehatan hingga logistik dan keuangan syariah,” ujarnya dalam Halalbihalal B57+ di Masjid Istiqlal, Rabu (22/4/2026).
Arsjad menyebut, ekonomi halal kini menjadi “bahasa bisnis” yang bersifat universal. Artinya, sektor ini tidak hanya ditujukan bagi komunitas Muslim, tetapi juga diterima secara luas karena menawarkan nilai transparansi dan jaminan kualitas.
Namun, ia mengingatkan bahwa besarnya potensi tersebut belum sepenuhnya terkonversi menjadi manfaat ekonomi. Salah satu tantangan utama adalah belum kuatnya konektivitas antarnegara, khususnya di antara anggota Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) dan mitra strategisnya.
“Kita melihat ini terjadi di seluruh dunia, di sektor pariwisata, supply chain, hingga keuangan syariah yang berkembang pesat di berbagai negara. Ekonomi halal adalah bahasa bisnis yang semakin universal-inklusif, tumbuh, dan relevan bagi semua,” ungkapnya.
Karena itu, kehadiran B57+ dinilai krusial sebagai jembatan kelembagaan yang mampu memperkuat kerja sama lintas negara. Platform ini diharapkan dapat menghadirkan mekanisme yang lebih terstruktur, terpercaya, dan berdampak dalam mendorong perdagangan serta investasi.
Menurut Arsjad, langkah ke depan tidak cukup berhenti pada identifikasi peluang. Tantangan sebenarnya adalah bagaimana menerjemahkan potensi ekonomi halal menjadi pertumbuhan yang konkret dan terukur, sekaligus memperkuat kepercayaan antar pelaku usaha di tingkat global.
“Tugas kita adalah menerjemahkan potensi ini menjadi manfaat ekonomi yang nyata,” ucapnya.