Pelatihan Vokasi Disesuaikan dengan Kebutuhan KEK dan PSN, Ini Alasannya

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) akan mengoptimalkan kuota pelatihan vokasi sesuai kebutuhan industri.

oleh Gagas Yoga PratomoDiterbitkan 23 April 2026, 16:46 WIB
Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menegaskan upaya pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) memperkuat keterkaitan antara pelatihan vokasi dengan kebutuhan industri (Dok Kemnaker)

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menegaskan upaya pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) memperkuat keterkaitan antara pelatihan vokasi dengan kebutuhan industri di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dan Proyek Strategis Nasional (PSN). Hal ini disampaikan usai pertemuan dengan pengelola KEK dan PSN yang difasilitasi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

Yassierli mengatakan, pelatihan vokasi dan program magang ke depan akan diarahkan agar lebih sesuai dengan kebutuhan riil industri, sehingga lulusan dapat langsung terserap di dunia kerja.

"Jadi kami ingin pelatihan-pelatihan vokasi yang kita lakukan, termasuk juga nanti magang, itu lebih match lagi, lebih dekat lagi dengan kebutuhan dari KEK atau PSN,” ujar Yassierli kepada wartawan ketika ditemui di Kantor Kemenko Perekonomian, Kamis (23/4/2026).

Ia menjelaskan, pemerintah telah mulai memetakan kebutuhan konkret dari masing-masing kawasan, termasuk kendala yang selama ini dihadapi, seperti kesiapan balai pelatihan yang belum sepenuhnya selaras dengan kebutuhan industri.

"Jadi tadi kita petakan apa yang bisa kita lakukan ke depan, lebih konkret, lebih kolaboratif,” ujar dia. 

Yassierli menyebut pemerintah akan mengoptimalkan kuota pelatihan vokasi yang sudah tersedia agar benar-benar relevan dengan kebutuhan industri. Dengan begitu, peserta pelatihan memiliki peluang lebih besar untuk langsung bekerja setelah menyelesaikan program.

"Jadi ini insyaallah nanti akan difasilitasi oleh Kemenko, sehingga kita berharap kita masih punya kuota pelatihan, vokasi 60.000 yang sekarang yang sudah ada anggarannya, itu bisa kita benar-benar dekat dengan kebutuhan industri,” ujar Yassierli.

 

Kemnaker Siapkan Skema Lanjutan

Menteri Ketenagakerjaan Yassierli dalam Rapat Kerja bersama Komisi IX DPR RI di Jakarta, Kamis (9/4/2026). (Dok Kemnaker)

Selain itu, Kemnaker juga tengah menyiapkan skema lanjutan bagi peserta magang, termasuk fase sertifikasi setelah program selesai. Pemerintah menargetkan program magang ke depan memiliki sebaran yang lebih merata di seluruh Indonesia, sekaligus memastikan peserta mendapatkan pengalaman kerja yang relevan.

Di sisi lain, Yassierli mengakui adanya sejumlah aduan dalam pelaksanaan program magang. Pemerintah telah menindaklanjuti laporan tersebut, termasuk dengan memberikan teguran hingga memasukkan perusahaan ke dalam daftar hitam (blacklist), serta memindahkan peserta ke perusahaan lain jika diperlukan.

Ke depan, pengawasan terhadap perusahaan peserta program magang akan diperketat untuk memastikan kesesuaian antara pelaksanaan di lapangan dengan tujuan program.

Kemnaker Hapus Batasan Tahun Kelulusan Pelatihan Vokasi Nasional 2026

Festival Pelatihan Vokasi Nasional dan Job Fair Nasional 2022 yang diselenggarakan oleh Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) di Jakarta Convention Center, Minggu (30/10/2022). (Sumber: ekon.go.id)

Sebelumnya, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) memperluas akses Program Pelatihan Vokasi Nasional 2026 Batch 1 dengan menghapus batasan tahun kelulusan. Kebi jakan ini membuka peluang bagi lulusan SMA/SMK/MA atau sederajat, termasuk lulusan lama, untuk meningkatkan keterampilan dan peluang kerja, dengan target 20.000 peserta.

Direktur Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (Binalavotas) Kemnaker, Darmawansyah, mengatakan kebijakan ini diambil agar akses pelatihan tidak hanya bagi lulusan baru, tetapi juga lulusan lama yang membutuhkan peningkatan kompetensi.

Sebelumnya, program ini hanya diperuntukkan bagi lulusan 2023–2025. Kini, ketentuan tersebut dihapus untuk memperluas akses pelatihan.

“Penghapusan batasan tahun kelulusan ini merupakan bentuk komitmen kami untuk membuka akses pelatihan seluas-luasnya bagi masyarakat. Siapa pun yang memiliki kemauan untuk meningkatkan keterampilan, kami fasilitasi melalui program ini,” ujar Darmawansyah dalam siaran pers Biro Humas Kemnaker, dikutip Minggu (22/3/2026).

Menurutnya, perubahan ini penting karena masih banyak lulusan SMA/SMK/MA sederajat yang belum sem pat mengikuti pelatihan untuk memperkuat bekal kerja. Padahal, kebutuhan dunia kerja terus bergerak, sementara banyak pencari kerja memerlukan keterampilan yang relevan agar lebih siap bersaing.

“Ini menjadi peluang bagi lulusan lama untuk kembali meningkatkan kompetensinya, sehingga dapat lebih siap memasuki maupun bersaing di dunia kerja,” katanya.

Ia menambahkan, pelatihan vokasi yang diselenggarakan Kemnaker dirancang berbasis kebutuhan dunia usaha dan dunia industri (link and match), sehingga peserta dibekali keterampilan yang relevan dan aplikatif.

 

Rekomendasi

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya