Kronologi Lengkap Demo 'Kaltim Darurat KKN' Berujung Ricuh

Presiden BEM Fakultas Hukum Universitas Mulawarman, Maulana Faiq Maftuh, mengaku mengalami penendangan hingga sempat kehilangan kesadaran.

Faiq mengatakan, insiden itu terjadi saat dirinya berada di barisan depan aksi di Gedung DPRD Kaltim. Bersama mahasiswa lain, ia mengaku membentuk jalur untuk memberi akses keluar-masuk bagi anggota dewan, guna menjaga situasi tetap kondusif.

"Kami buat jalur supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, karena di depan ada massa lain yang tidak kami kenal," ujarnya.

Situasi disebut berubah ketika terjadi dorongan dari arah belakang yang diduga melibatkan aparat. Faiq terdorong masuk ke dalam area gedung DPRD, terpisah dari rekan-rekannya.Saat berupaya keluar dan berkomunikasi dengan petugas, ia mengaku tiba-tiba mendapat tendangan di bagian pelipis kiri.

"Tiba-tiba ada kaki mengenai wajah saya, tepat di pelipis kiri. Saya masih ingat jelas, kakinya diangkat lalu langsung mengenai wajah saya," katanya.

Akibat kejadian itu, Faiq mengalami luka di bagian pelipis dan sempat kehilangan kesadaran selama beberapa detik sebelum dievakuasi ke posko medis. Ia juga mengaku mengalami gangguan penglihatan sesaat setelah insiden.

Saat ini, Faiq tengah mempertimbangkan untuk melaporkan kejadian tersebut secara resmi. Ia menyebut telah menyiapkan sejumlah bukti, termasuk dokumentasi luka yang dialaminya.

"Bukti sudah kami siapkan, kemungkinan dalam waktu dekat akan kami laporkan,” ujarnya.

Jurnalis Alami Intimidasii

Aksi unjuk rasa di depan Kantor Gubernur Kalimantan Timur, Selasa (21/4/2026), tak hanya berujung pada pengamanan sejumlah demonstran, tetapi juga menyisakan laporan dugaan kekerasan terhadap jurnalis yang meliput di lapangan.

Koalisi Pers Kalimantan Timur mencatat sedikitnya empat jurnalis menjadi korban dalam insiden yang terjadi di dua lokasi berbeda, baik di dalam maupun di luar area Kantor Gubernur.

Seorang jurnalis perempuan berinisial IM disebut mengalami intimidasi saat berada di dalam kompleks kantor gubernur. Dalam kejadian itu, ponselnya dirampas dan data hasil liputan disebut dihapus secara paksa.

Sementara di luar area kantor gubernur, tiga wartawan yakni Andi Asho (TV One), Rama Sihotang (Kaltim Post), dan Zulkifli Nurdin (Vonis.id), dilaporkan sempat dihalangi saat meliput situasi aksi.

Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kaltim, Rahman, mengecam tindakan tersebut dan menilai penghalangan terhadap jurnalis berdampak langsung pada hak publik atas informasi.

“Kerja jurnalistik adalah kepentingan publik. Ketika wartawan diintimidasi dan dihalangi, yang dirugikan bukan hanya jurnalis, tetapi masyarakat luas,” ujar Rahman, Rabu (22/4/2025).

Hal senada disampaikan Ketua Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Samarinda, Yuda Almerio. Ia menegaskan bahwa tindakan intimidasi dan perampasan alat kerja tidak dapat dibenarkan dalam situasi apa pun.

“Ketika jurnalis diintimidasi, dirampas alat kerjanya, bahkan dihapus datanya, itu adalah pelanggaran serius terhadap kebebasan pers,” katanya.

Menurutnya, perlindungan terhadap jurnalis telah diatur dalam Standar Perlindungan Profesi Wartawan (SPPW) yang menegaskan bahwa wartawan harus bebas dari ancaman maupun tekanan saat menjalankan tugas.

Koordinator Divisi Advokasi AJI Samarinda, Hasyim Ilyas, menambahkan bahwa tindakan tersebut berpotensi masuk ranah pidana. Ia merujuk pada Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.

“Siapa pun yang menghalangi kerja jurnalistik dapat dipidana penjara hingga dua tahun atau denda maksimal Rp500 juta,” ujarnya.

Ketua Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) Kaltim, Priyo Puji Mustopan, juga menilai kejadian ini sebagai ancaman serius terhadap kebebasan pers.

“Melarang, mengusir, merampas alat kerja, hingga menghapus data liputan adalah pelanggaran hukum. Ini preseden buruk,” kata Topan.

Koalisi Pers Kalimantan Timur kemudian menyampaikan empat tuntutan, di antaranya meminta Gubernur Kalimantan Timur menjamin keamanan jurnalis, mendesak aparat mengusut pelaku, menghentikan segala bentuk penghalangan peliputan, serta memulihkan hak jurnalis korban.

Sebelumnya, aparat kepolisian menyatakan pengamanan aksi dilakukan sesuai prosedur dan situasi tetap terkendali. Bahkan disebut tidak ada korban luka dalam rangkaian aksi tersebut.

Namun, munculnya laporan dugaan kekerasan terhadap jurnalis ini menambah catatan lain dari jalannya aksi yang berlangsung hingga malam hari di pusat pemerintahan Kalimantan Timur itu.

Gubernur Kalimantan Timur Rudy Mas'ud memberikan respons terbuka dan mengapresiasi masukan dari ribuan massa usai aksi unjuk rasa di depan Kantor Gubernur, Samarinda yang berakhir pada Selasa (21/4/2026).

"Kami mengucapkan terima kasih kepada adik-adik mahasiswa, lapisan masyarakat, serta TNI-Polri yang telah menjaga situasi keamanan hingga berakhirnya penyampaian aspirasi," kata Rudy Mas'ud di Samarinda, Rabu.

Dari pantauan pewarta, jumlah massa pada aksi unjuk rasa di muka Kantor Gubernur Kaltim tersebut sekira 4.000 orang, yang menyesaki Jalan Gajah Mada dan di sepanjang Teras Samarinda dengan bentangan hampir satu kilometer. Penjagaan kepolisian 1.700 lebih personel gabungan.

Lebih lanjut, Gubernur Rudy sangat berharap seluruh elemen masyarakat dapat terus menjadi mata dan telinga pemerintah dalam menjalankan fungsi kontrol sosial di Benua Etam.

Menurutnya, berbagai masukan yang disuarakan oleh publik merupakan bahan evaluasi terbaik untuk mengakselerasi perbaikan kinerja Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur ke depannya.

"Saya juga menyadari sepenuhnya bahwa arah masa depan takdir Provinsi Kalimantan Timur berada di tangan para generasi muda yang peduli," ungkap Rudy.

Sebelumnya, aksi demonstrasi hingga Selasa malam tersebut sempat berujung ricuh hingga diwarnai aksi lempar batu akibat kekecewaan massa yang gagal menemui pimpinan daerah.

Aparat kepolisian dari Polresta Samarinda bersama tim gabungan terpaksa menembakkan meriam air (water cannon) guna menertibkan kerumunan saat situasi memanas dan melewati batas waktu menjelang Maghrib.

Unjuk rasa yang diinisiasi oleh gabungan mahasiswa dan elemen masyarakat sipil tersebut pada dasarnya mendesak DPRD Kaltim untuk segera menggunakan hak angket serta interpelasi.

Secara spesifik, para pengunjuk rasa mempertanyakan urgensi penggunaan anggaran daerah senilai Rp25 miliar yang dialokasikan untuk renovasi mewah rumah jabatan gubernur di tengah kondisi kesusahan rakyat, termasuk juga belanja-belanja operasional yang dinilai tidak efektif.

Para pengunjuk rasa juga membentangkan spanduk besar bertuliskan 'Kaltim Darurat KKN', menggambarkan betapa kental nepotisme di masa pemerintahan Rudy Mas'ud, yang melenggangkan kerabatnya menduduki kursi strategis.