Liputan6.com, Jakarta - Presiden Prabowo Subianto mendorong percepatan realisasi program pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) berkapasitas 100 gigawatt. Prabowo meminta agar implementasi program tersebut dipercepat, terutama dalam menggantikan pembangkit listrik berbasis diesel.
"Bapak Presiden menanyakan perkembangannya dan meminta agar itu dipercepat, terutama untuk yang diesel," ujar Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendikti Saintek) Brian Yuliarto usai menghadap Presiden Prabowo di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (21/4/2026).
Advertisement
Menurut dia, pemerintah pada tahun ini secara optimistis menargetkan pencapaian penambahan 17 gigawatt energi terbarukan melalui PLTS dalam skala nasional.
Target tersebut, kata Brian, mencakup penambahan kapasitas PLTS sekaligus pengurangan pembangkit listrik tenaga diesel (PLTD).
"Ditargetkan tahun ini 10 gigawatt yang diesel itu bisa dikurangi, kemudian yang lainnya juga akan ditambah kira-kira sampai 7 gigawatt," tuturnya.
"Untuk saat ini, dari perhitungan yang dilakukan bersama-sama Kementerian ESDM, dari PLN, Danantara, dan beberapa ahli dari perguruan tinggi, itu kira-kira 17 gigawatt bisa dilakukan instalasi PLTS," sambung Brian.
Terkait pelaksanaan teknis dan penentuan lokasi pembangunan PLTS, Brian menuturkan hal tersebut akan dilaksanakan oleh PLN sebagai implementator utama program.
"Lokasi nanti semuanya dari PLN ya yang sebagai implementator dari program tersebut," jelas Brian.
Prabowo Pimpin Ratas Percepat Bangun Giant Sea Wall Pantura, Lindungi Kawasan Pesisir Utara Jawa
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto memimpin rapat terbatas (ratas) dengan sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih terkait dengan pematangan rencana pembangunan tanggul laut raksasa (giant sea wall) sebagai proyek strategis nasional yang diharapkan mampu melindungi kawasan pesisir utara Jawa, Senin 20 April 2026.
Dalam rapat tersebut, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendikti Saintek) Brian Yuliarto menyampaikan, proyek giant sea wall memiliki peran vital dalam melindungi sekitar 60 persen kawasan industri serta lebih dari 30 juta penduduk di wilayah terdampak.
Dia memastikan, Kementerian Dikti Saintek berpartisipasi aktif, khususnya melalui kontribusi riset dan inovasi dari perguruan tinggi.
"Banyak hasil-hasil penelitian di kampus ya yang juga sudah diuji coba. Salah satunya yang berhasil di Demak, Semarang ya. Itu juga nanti kita diminta berpartisipasi aktif," ujar Brian seperti dikutip dari siaran pers, Senin 20 April 2026.
"Jadi dosen-dosen yang selama ini penelitian-penelitian yang ada di kampus yang mendukung untuk percepatan dan menjadi lebih efisien tentang pengembangan giant sea wall itu diminta untuk terlibat," sambung dia.
Sebagai tindak lanjut, Brian menyatakan, Kementerian Dikti Saintek akan segera mengundang para guru besar dan pakar yang memiliki keahlian di bidang terkait, termasuk dalam pengembangan daratan dan reklamasi.
Libatkan Langsung Kelompok Akademisi
Nantinya, kata Brian, kelompok akademisi tidak hanya memberikan kajian teknis, tetapi juga akan terlibat langsung dalam tim pelaksana yang dipimpin oleh Kepala Badan Otorita Pengelola Pantai Utara Jawa (BPPOJ).
"Bahkan lebih dari itu langsung dilibatkan nantinya masuk ke dalam timnya yang dipimpin oleh Bapak Kepala Otorita," jelas Brian.
Sementara itu, Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan yang juga menjabat sebagai Kepala Badan Pengelola Pantai Utara Jawa Didit Herdiawan Ashaf mengatakan, proyek tersebut saat ini masih dalam tahap perencanaan.
Menurut dia, pemerintah tengah melakukan pendalaman terhadap berbagai aspek, khususnya yang berkaitan dengan konstruksi.
"Rencana dari hasil hitungan masih dihitung waktunya karena kan berkaitan sama resources yang ada di Indonesia. Kita manfaatkan semua. Jadi salah satu yang utama adalah kita bisa memanfaatkan soal lingkungan. Jadi kita absorb hal-hal yang ada kaitannya dengan waste," kata Didit.
Sebagai informasi, Pemerintah menegaskan, percepatan giant sea wall tidak hanya soal kecepatan pembangunan, tetapi juga kualitas perencanaan.
Diharapkan, Kolaborasi pemerintah, akademisi, dan pelaku industri menjadi kunci agar proyek ini kokoh secara teknis, tepat secara ekonomi, dan berkelanjutan bagi lingkungan.