Liputan6.com, Jakarta - Utusan Khusus Presiden Bidang Energi dan Lingkungan, Hashim Djojohadikusumo, menilai kelemahan dalam implementasi program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan hal yang wajar. Dia menekankan perlunya pengawalan lebih ketat agar program strategis tersebut berjalan optimal.
Hal itu disampaikan Hashim dalam sambutannya pada acara Jaga Desa Award 2026 di Jakarta, Minggu (19/4/2026) malam. Dia berharap pengurus Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa Nasional (Abpednas) dapat membantu mengawal pelaksanaan MBG di desa-desa.
Advertisement
"Kita lihat memang ada kelemahan-kelemahan, misalnya keracunan, ada timbulnya belatung-belatung, dan sebagainya. Tetapi saya kira ini suatu hal yang cukup wajar karena program MBG ini program pertama yang dilaksanakan, yang meliputi begitu banyak penerima manfaat," kata Hashim.
Hashim juga mengakui program MBG mendapat banyak kritik dari masyarakat. Namun, dia menilai kritik tersebut merupakan aspirasi tulus yang perlu ditanggapi secara positif.
Menurut Hashim, program MBG merupakan langkah strategis untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, khususnya dalam mengatasi masalah stunting. Dia mengingat kembali kekhawatiran Presiden Prabowo Subianto sejak 2006 terkait tingginya angka stunting di Indonesia.
"Saya ingat, menurut Kementerian Kesehatan, waktu itu 30 persen anak-anak Indonesia menderita stunting. Sewaktu itu, Pak Prabowo bilang ke saya, ‘Kalau ini tidak bisa ditanggulangi, kita bisa bayangkan 20 tahun kemudian’," ujarnya, dilansir Antara.
Dorong Pengawalan MBG
Karena itu, Hashim menilai pengawalan program MBG menjadi sangat penting, termasuk untuk mencegah penyelewengan serta memastikan kualitas makanan tetap terjaga.
Dia juga menyoroti pemanfaatan aplikasi Jaksa Garda Desa (Jaga Desa) yang digagas Kejaksaan Agung melalui Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen (Jamintel). Menurutnya, aplikasi tersebut dapat membantu pengurus desa memantau kualitas makanan secara langsung.
"Saya dengar sudah ada aplikasi yang bisa segera dipakai. Anggota Abpednas di setiap desa bisa memotret dan menjaga mutu makanan. Ini akan sangat membantu pemerintah dalam mengawal MBG," jelas Hashim.
Sementara itu, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menegaskan pihaknya berkomitmen melakukan pengawasan menyeluruh terhadap program MBG, baik dari sisi penggunaan anggaran maupun kualitas menu.
"Tentu saja ini menjadi pengawasan menyeluruh, tidak hanya pemanfaatan dananya, tetapi juga kualitas menu," kata Dadan usai acara.