Liputan6.com, Jakarta - Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo, menegaskan bahwa kebijakan efisiensi anggaran yang tengah dijalankan pemerintah tidak menjadi hambatan bagi kinerja kementerian PU. Ia bahkan mengaku pernah menghadapi kondisi efisiensi yang lebih ketat dibanding saat ini.
“Saya ini dulu pernah diefisiensi jauh lebih parah daripada ini, jadi saya kok tidak pernah takut ya,” kata Dody di Kementerian PU, Jumat (10/4/2026).
Advertisement
Ia meyakini langkah efisiensi yang diambil Presiden Prabowo Subianto memiliki dasar yang kuat. Sebagai pembantu presiden, Dody menegaskan siap menjalankan kebijakan tersebut, termasuk mencari solusi pendanaan jika diperlukan.
“Dari kemarin kan saya mengatakan sebagai pembantu umum, kalau kemudian saya disuruh kerja, ya pasti. Kalau misalnya saya tidak ada uang, saya pasti minta. Begitu saja,” ucapnya.
Pengalaman pada 2025, lanjut dia, menjadi bekal penting dalam menghadapi situasi serupa. Meski diakui ada tantangan dalam perencanaan akibat pemangkasan anggaran mendadak, terutama pada proyek yang harus dijalankan secara tahun jamak (multi-years), Dody menilai hal tersebut masih dapat diatasi.
Saat ditanya kemungkinan negosiasi kebijakan efisiensi karena dampaknya terhadap pembangunan infrastruktur, Dody menepis wacana tersebut. Ia memastikan tidak ada rencana untuk meminta pelonggaran kepada presiden.
Sebaliknya, Kementerian PU akan melakukan penyesuaian internal, termasuk mengalihkan anggaran untuk memastikan program prioritas tetap berjalan, khususnya infrastruktur berbasis masyarakat.
“Tidak ada. Mau negosiasi apa? Kalau terkait infrastruktur berbasis masyarakat, Dirjen-Dirjen saya ini jagoan semua. Dengan mudah mereka bisa mengalihkan dari beberapa tempat untuk memenuhi infrastruktur berbasis masyarakat,” tuturnya.
Menurut Dody, program tersebut menjadi kunci dalam menjaga daya tahan ekonomi masyarakat di tengah kondisi saat ini. Ia pun optimistis pengalaman sebelumnya membuat kementeriannya mampu menjalankan kebijakan efisiensi tanpa mengganggu target pembangunan.
“Karena bagaimanapun harus kita akui, dalam kondisi ekonomi seperti hari ini, infrastruktur berbasis masyarakat itulah yang bisa kemudian sedikit memberikan harapan lebih cerah kepada masyarakat yang di bawah ya terutama. Jadi itu tetap akan kita perhatikan utama,” jelasnya lagi.
Anggaran Kementerian PU Kena Pangkas Rp 12,7 Triliun, Ini Alasannya
Sebelumnya, Menteri Pekerjaan Umum (Menteri PU) Dody Hanggodo mengungkap rencana efisiensi anggaran di Kementerian PU sebesar Rp 12,71 triliun pada DIPA tahun anggaran 2026.
Dody mengatakan, pemangkasan anggaran di instansinya merupakan tindak lanjut daripada arahan Presiden Prabowo Subianto, dalam rangka mitigasi kondisi global serta menjaga defisit APBN tetap terkendali. Penajaman belanja ini merupakan mengacu pada Surat Menteri Keuangan Nomor S.181/MK.03/2026 yang diterbitkan pada 1 April 2026.
"Melalui optimalisasi pagu sebesar Rp 12,71 triliun. Sehingga rencana pagu DIPA di tahun 2026 menjadi sebesar Rp 106,18 triliun," ujar Menteri PU dalam rapat kerja bersama Komisi V DPR RI, Selasa (7/4/2026).
Dody menyampaikan, Kementerian PU saat ini masih memproses detail dari efisiensi anggaran itu bersama unit organisasi (unor) terkait dan Kementerian Keuangan.
"Kami belum sampaikan untuk mendapatkan persetujuan dari bapak/ibu di Komisi V, karena kami masih melakukan penghitungan anggaran bersama unor terkait dengan Kementerian Keuangan, yang diberikan deadline tanggal 15 April 2026," bebernya.
Adapun pagu Kementerian PU untuk tahun anggaran 2026 sebelumnya sebesar Rp 118,5 triliun. Kemudian terdapat penambahan pagu sebesar Rp 0,39 triliun dari Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) untuk Direktorat Jenderal Bina Marga. Sehingga anggaran berada pada posisi Rp 118,89 triliun sebelum terkena efisiensi.
Defisit APBN Tembus Rp 240 Triliun
Sebelumnya, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mencatat defisit APBN yang tembus hingga Rp 240,1 triliun, atau 0,93 persen dari produk domestik bruto (PDB) per 31 Maret 2026. Itu terjadi lantaran ia hendak mempercepat belanja pemerintah di awal tahun.
"Saya ingin menciptakan dimana belanja pemerintah hampir merata pertumbuhannya sepanjang tahun. Jangan sampai kayak tahun-tahun sebelumnya, numpuk di akhir tahun, sehingga dampak ekonominya tidak optimal," ujar Purbaya di Jakarta beberapa waktu lalu.