Liputan6.com, Tel Aviv - Persidangan kasus korupsi yang menjerat Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dijadwalkan kembali bergulir pada Minggu, setelah otoritas Israel mencabut status darurat yang sebelumnya diberlakukan selama konflik dengan Iran.
Juru bicara pengadilan menyatakan bahwa sistem peradilan kini kembali beroperasi normal, sehingga sidang akan dilanjutkan seperti biasa dari Minggu hingga Rabu setiap pekan.
Advertisement
Kembalinya proses hukum ini memicu spekulasi politik di tengah situasi keamanan yang belum sepenuhnya stabil. Sejumlah pihak menilai, dinamika perang yang melibatkan Israel berpotensi dimanfaatkan untuk mengalihkan perhatian publik dari kasus hukum yang dihadapi Netanyahu, sekaligus memperlambat proses peradilan, dikutip dari laman Times of Israel, Jumat (10/4/2026).
Narasi tersebut semakin menguat seiring berakhirnya status darurat, yang sebelumnya menjadi salah satu faktor tertundanya persidangan. Dengan dimulainya kembali proses hukum, tekanan politik terhadap Netanyahu diperkirakan akan meningkat.
Dari Teheran, Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi turut menyinggung perkembangan ini. Ia menilai bahwa penghentian konflik secara menyeluruh di kawasan justru dapat mempercepat proses hukum yang berpotensi berujung pada pemenjaraan Netanyahu.
“Persidangan pidana Benjamin Netanyahu akan kembali dilanjutkan pada hari Minggu. Pemberlakuan gencatan senjata menyeluruh di kawasan, termasuk di Lebanon, akan mempercepat proses yang mengarah pada pemenjaraannya,” ujar Araghchi.
Kritik Sikap AS
Ia juga mengkritik potensi sikap Amerika Serikat yang dinilai dapat memperpanjang konflik. Menurutnya, dukungan terhadap langkah-langkah Netanyahu berisiko merusak jalur diplomasi dan berdampak pada stabilitas ekonomi.
“Jika Amerika Serikat memilih merusak perekonomiannya sendiri dengan membiarkan Netanyahu membunuh diplomasi, maka itu sepenuhnya menjadi konsekuensi dari pilihannya. Kami menilai langkah tersebut sebagai tindakan yang tidak bijaksana, namun kami siap menghadapi segala dampaknya,” tambahnya.
Situasi ini menempatkan Netanyahu dalam tekanan ganda—di satu sisi menghadapi proses hukum yang kembali berjalan, dan di sisi lain memimpin negara dalam konflik regional yang kompleks. Dengan latar tersebut, sejumlah analis melihat adanya kepentingan politik bagi Netanyahu untuk mempertahankan kondisi konflik, yang berpotensi memperlambat tekanan domestik terhadap dirinya.
Meski demikian, belum ada bukti langsung yang menunjukkan keterkaitan antara kebijakan militer Israel dan upaya menghindari proses hukum. Namun, berlanjutnya konflik dinilai tetap menjadi faktor krusial yang dapat memengaruhi arah politik domestik Israel dalam waktu dekat.