Liputan6.com, Jakarta - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait atau akrab disapa Ara menyatakan pemerintah tengah menyiapkan aturan terkait pembangunan rumah susun (rusun) subsidi, termasuk membuka peluang pembiayaan dari skema tanggung jawab sosial perusahaan (CSR).
Ara menegaskan, pemerintah ingin mempercepat penyediaan hunian layak bagi masyarakat melalui kolaborasi berbagai pihak.
Advertisement
“Saya mau nanya dialog saja, kita sedang survei, kita siapkan aturan juga, aturan soal rumah susun subsidi, dan juga kita menyiapkan bagaimana skema rumah susun yang dibangun dari pembiayaan CSR,” kata Ara dalam Konferensi Pers kunjungan Menteri PKP di Lahan Aset KAI di Jalan Kemukus Stasiun Jakarta Kota Untuk Percepatan Penyediaan Hunian Layak di Perkotaan, Minggu (5/4/2026).
Dalam skema yang disiapkan, Ara menjelaskan bahwa lahan tetap dimiliki negara, sementara pembangunan dapat dilakukan oleh pihak swasta. Setelah selesai dibangun, aset tersebut akan dikembalikan kepada negara.
Ia juga mengungkapkan contoh konkret dari skema tersebut, yakni komitmen pembangunan 1.000 unit rumah susun oleh Astra melalui pendanaan CSR. Proyek ini direncanakan dibangun di atas lahan milik PT Kereta Api Indonesia (Persero), dengan lokasi yang masih menunggu penetapan lebih lanjut.
“Tanahnya tetap milik negara, kemudian yang bangun swasta, kemudian dibalikin kepada negara,” tuturnya.
Skema Pembangunan Rusun Subsidi
Ara menambahkan, pemerintah saat ini tengah menggodok berbagai skema pembangunan rusun subsidi yang fleksibel. Lahan bisa berasal dari negara, BUMN, kementerian, maupun pemerintah daerah, sementara pembangunan dapat dilakukan oleh BUMN, kementerian, atau swasta.
“Jadi satu langkah itu yang saya mau sampaikan kepada publik, ada kepastian. Dalam kunjungan kerja hari ini ada kepastian, ada seribu rusun yang dibangun oleh Astra, dan itu akan di Tanah Kereta Api. Lokasinya kami akan menunggu daripada Pak Doni dan juga Dirut Kereta Api,” tutur Ara.
Dari sisi pembiayaan, proyek rusun subsidi ini bisa berasal dari berbagai sumber. Ara menuturkan pembiayaan bisa bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), dana CSR dan berbagai skema lainnya.