Liputan6.com, Jakarta - Perang Iran vs Israel dan AS berdampak pada pariwisata Indonesia, terutama potensi devisa yang hilang akibat penutupan wilayah udara Iran dan gangguan penerbangan dari enam hub internasional: Abu Dhabi, Doha, Jeddah, Madinah, dan Muscat.
Menurut rilis Kementerian Pariwisata (Kemenpar) Rabu (1/4/2026), pembatalan sekitar 770 penerbangan ke Jakarta, Bali, dan Medan antara 28 Februari–28 Maret 2026 menyebabkan potensi devisa hilang sekitar Rp2,04 triliun, setara dengan hilangnya 60 ribu kunjungan wisatawan mancanegara.
Advertisement
Tekanan pariwisata juga muncul dari kenaikan harga energi global. Harga minyak mentah dunia naik lebih dari 52 persen, dari 67 menjadi 102 dolar AS per barel dalam sebulan. Hal ini memicu kenaikan biaya transportasi melalui fuel surcharge maskapai dan tarif moda lintas negara.
Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana menegaskan, “Dinamika geopolitik global memberi tekanan pada sektor pariwisata, tetapi kami terus melakukan mitigasi agar target kinerja nasional tetap tercapai,” saat rapat kerja dengan Komisi VII DPR RI di Jakarta.
Strategi mitigasi meliputi pivot pasar ke Asia Tenggara, Asia Timur, dan pasar medium-haul, memperkuat kampanye digital internasional, serta bekerja sama dengan maskapai yang memiliki rute langsung ke Eropa dan Amerika. Langkah ini diharapkan membantu Indonesia mencapai target 16–17,6 juta kunjungan wisatawan mancanegara pada 2026.
Pemerintah juga mendorong penyelenggaraan event lintas batas di kawasan perbatasan serta memperkuat promosi wisata nusantara guna menjaga tingkat hunian destinasi wisata di dalam negeri.
Kemenpar Minta Dukungan Lintas Kementerian dan Lembaga
"Di tengah tekanan global, kita perlu bergerak lebih adaptif. Diversifikasi pasar, penguatan promosi, dan optimalisasi wisata nusantara menjadi kunci agar sektor pariwisata tetap menjadi penggerak ekonomi nasional," kata Menpar.
Widi menegaskan bahwa pencapaian target kinerja pariwisata nasional membutuhkan dukungan lintas kementerian dan lembaga. Pemerintah mendorong sejumlah langkah strategis seperti pemberian insentif penerbangan yang relevan, kebijakan bebas visa kunjungan, penambahan kapasitas kursi penerbangan, serta penguatan anggaran promosi pariwisata agar Indonesia tetap kompetitif di tengah persaingan global.
"Kami percaya bahwa dengan kolaborasi seluruh kementerian dan lembaga, serta dukungan DPR RI, sektor pariwisata Indonesia akan tetap tangguh dan mampu menjaga kontribusinya terhadap pertumbuhan ekonomi nasional," ujarnya.
Dorong Australia dan Tiongkok Diberi Bebas Visa
Menanggapi paparan Menpar, Ketua Komisi VII Saleh Daulay meminta penguatan konektivitas dan pergerakan wisatawan nusantara di tengah situasi ketidakpastian global pada saat ini. Sementara, anggota Komisi VII dari Fraksi PDIP, Putra Nababan meminta Kementerian Pariwisata untuk mempelajari pergeseran pola perjalanan akibat perubahan strategi ini, karena ada perbedaan behaviour antara wisatawan yang long haul (Eropa dan Amerika) dan medium haul (Asia Timur dan Asia Selatan) dengan short haul (ASEAN).
Putra secara spesifik meminta pemerintah segera memberikan bebas visa, terutama untuk wisatawan Tiongkok dan Australia, agar shifting strategi Kementerian Pariwisata ini menjadi kebijakan nasional.
"Jangan ada ego sektoral lagi. Kami mendukung Ibu Menteri harus memimpin pemberian bebas visa oleh pemerintah bagi wisatawan, terutama Tiongkok dan Autralia," kata Putra.
Dampak Konflik Timur Tengah di Awal Bulan Maret 2026
Sebelumnya, Wakil Menteri Pariwisata (Wamenpar) Ni Luh Puspa, pada awal Maret 2026, menyatakan meski sejumlah rute penerbangan terganggu, dampaknya terhadap operasional di Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai Bali relatif kecil. Tercatat jumlah penerbangan turun hanya sekitar 0,5 persen.
Menurut Wamenpar, kondisi ini dimungkinkan karena sebagian wisatawan menyesuaikan rute penerbangan melalui sejumlah hub alternatif di kawasan Asia, seperti Malaysia dan Singapura. Kedua titik itu selama ini menjadi simpul konektivitas utama penerbangan menuju Indonesia, disusul sejumlah hub lain di Asia seperti Hong Kong.
Berdasarkan data konektivitas penerbangan, proporsi terbesar berasal dari Malaysia sebesar 28 persen, diikuti Singapura 18 persen, kawasan Timur Tengah 11 persen, serta Hong Kong dan hub lainnya. "Artinya, konektivitas kita masih didominasi oleh Malaysia dan Singapura," kata Ni Luh Puspa. Sebelumnya, hingga 1 Maret 2026, setidaknya 1.631 orang terdampak pembatalan penerbangan akibat penutupan ruang udara di Timur Tengah.