Liputan6.com, Teheran - Pada 1 April 1979, Iran secara resmi bertransformasi menjadi Republik Islam, sebuah peristiwa monumental yang mengakhiri sistem monarki yang telah berakar selama lebih dari 2.500 tahun. Peristiwa ini bukan sekadar pergantian rezim, melainkan puncak dari revolusi besar yang merombak total struktur politik, hukum, dan identitas sosial negara tersebut secara mendasar.
Gelombang perubahan ini bermula sepanjang 1978, ketika jutaan warga Iran turun ke jalan menentang pemerintahan Shah Mohammad Reza Pahlavi. Demonstrasi yang awalnya sporadis berkembang menjadi gerakan nasional masif yang melibatkan aliansi unik antara ulama, mahasiswa, hingga kelas pekerja. Seperti dilaporkan Al Jazeera, ketidakpuasan terhadap rezim yang dianggap represif, korup, dan terlalu berkiblat pada Barat menjadi bahan bakar utama yang membakar semangat revolusi.
Advertisement
Titik kritis terjadi pada 16 Januari 1979, saat shah akhirnya terpaksa meninggalkan Iran menuju pengasingan. Kepulangan Ruhollah Khomeini dari Prancis pada 1 Februari 1979 disambut oleh jutaan orang, yang secara de facto menjadikannya otoritas tertinggi di mata rakyat. Momentum ini mencapai puncaknya pada 11 Februari, ketika militer Iran menyatakan netralitasnya—sebuah keputusan yang meruntuhkan sisa-sisa pertahanan monarki dan memaksa pemerintahan lama bubar sepenuhnya.
Runtuhnya monarki meninggalkan tantangan besar: bagaimana bentuk negara baru akan dijalankan? Untuk mengisi kekosongan administratif, Khomeini menunjuk tokoh liberal-religius Mehdi Bazargan sebagai perdana menteri sementara. Namun, dalam praktiknya, muncul "dualitas kekuasaan" di mana pemerintahan formal Bazargan harus berbagi wewenang dengan Dewan Revolusi Islam yang beranggotakan para ulama setia Khomeini.
Di tengah tarik-ulur politik antara kelompok moderat dan radikal tersebut, Dewan Revolusi bergerak cepat untuk mengonsolidasi kekuatan. Mereka memandang bahwa pemerintahan transisi saja tidak cukup untuk menghapus sistem lama; diperlukan mandat rakyat yang tak terbantahkan untuk melegitimasi perubahan identitas negara. Atas dasar itulah, hanya dalam waktu kurang dari dua bulan sejak revolusi fisik berakhir, pemerintah revolusioner segera menggelar referendum nasional pada 30–31 Maret 1979.
Dua Pilihan
Rakyat dihadapkan pada pertanyaan tunggal yang menentukan: "Apakah Anda setuju dengan pergantian rezim sebelumnya menjadi Republik Islam, yang konstitusinya akan disahkan oleh rakyat?"
Dalam proses pemungutan suara tersebut, hanya tersedia dua pilihan: kertas hijau untuk "Ya" dan kertas merah untuk "Tidak".
Laporan dari The New York Times dan The Guardian mencatat bahwa format tanpa alternatif bentuk negara lain ini menjadikan referendum lebih sebagai penegasan arah revolusi daripada sebuah kontestasi pilihan politik yang beragam. Bahkan, beberapa kelompok minoritas etnis dan faksi politik sekuler sempat menyerukan boikot karena merasa ruang untuk visi negara demokrasi liberal telah tertutup.
Hasilnya sangat mencolok: sekitar 98 persen pemilih menyatakan setuju. Angka ini mencerminkan besarnya keinginan masyarakat untuk perubahan total saat itu, meskipun prosesnya tetap menjadi subjek diskusi sejarah mengenai kebebasan pilihan politik di kemudian hari.
Dampak Global
Sehari setelah hasil tersebut dikonfirmasi, tepat pada 1 April 1979, Ayatullah Khomeini secara resmi memproklamasikan berdirinya Republik Islam Iran. Secara simbolis, identitas negara langsung berubah; lambang "Singa dan Matahari" dihapus dari bendera nasional dan dokumen resmi, digantikan oleh lambang kaligrafi yang melambangkan kata "Allah".
Dampaknya segera terasa jauh melampaui batas negara. Iran bertransformasi dari sekutu utama Amerika Serikat di Teluk Persia menjadi negara dengan posisi politik independen yang sering kali konfrontatif terhadap Barat. Ketegangan ini mencapai titik nadir beberapa bulan kemudian melalui krisis penyanderaan di Kedutaan Besar AS di Tehran pada November 1979, yang secara permanen memutus hubungan diplomatik kedua negara hingga hari ini.
Kini, lebih dari empat dekade kemudian, 1 April diperingati Iran sebagai Hari Republik Islam.