Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah memangkas penggunaan kendaraan dinas serta perjalanan dinas sebagai bagian dari transformasi budaya kerja nasional untuk meningkatkan efisiensi mobilitas dan penghematan energi.
Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menyampaikan kebijakan ini menjadi salah satu langkah konkret dalam merespons dinamika global sekaligus menekan konsumsi bahan bakar minyak (BBM).
Advertisement
"Efisiensi mobilitas, termasuk pembatasan penggunaan kendaraan dinas 50%, kecuali untuk operasional dan kendaraan listrik, dan mendorong penggunaan transportasi publik, jadi mengurangi kendaraan dinas dan menggunakan semaksimal mungkin transportasi publik,” kata Airlangga dalam Konferensi Pers, Selasa (31/3/2026).
Pembatasan kendaraan dinas dilakukan dengan mengurangi penggunaan hingga separuh, kecuali untuk kebutuhan operasional dan kendaraan berbasis listrik. Pemerintah juga mendorong ASN untuk beralih menggunakan transportasi publik guna menekan beban konsumsi energi.
Selain itu, perjalanan dinas juga dipangkas secara signifikan, yakni hingga 50 persen untuk perjalanan dalam negeri dan hingga 70 persen untuk perjalanan luar negeri. Langkah ini diharapkan mampu mengurangi beban anggaran sekaligus meningkatkan efektivitas kerja.
Kebijakan efisiensi mobilitas ini berjalan seiring dengan penerapan work from home (WFH) bagi aparatur sipil negara (ASN) satu hari dalam seminggu, yakni setiap Jumat, yang turut berkontribusi dalam menekan mobilitas harian.
Pemerintah juga melakukan langkah strategis dalam pengelolaan keuangan negara melalui prioritasasi dan refocusing belanja kementerian dan lembaga.
“Pengalihan anggaran dilakukan dari belanja yang kurang prioritas seperti perjalanan dinas, rapat, belanja non-operasional, dan kegiatan seremonial, ini menuju belanja yang lebih produktif dan berdampak langsung kepada masyarakat termasuk rehabilitasi dan rekonstruksi bencana Sumatera,” ujar Airlangga.
Airlangga menjelaskan, pemerintah juga mendorong percepatan belanja kementerian dan lembaga serta optimalisasi penggunaan anggaran agar lebih tepat sasaran. Potensi efisiensi dari langkah prioritasasi dan refocusing anggaran tersebut diperkirakan berada pada kisaran Rp 121,2 triliun hingga Rp 130,2 triliun.
Program Biosolar
Sebelumnya, Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto menyampaikan pemerintah akan memulai program biosolar dengan campuran 50% minyak kelapa sawit atau B50 pada Juli 2026 mendatang. Langkah ini disebut mampu menghemat anggaran hingga Rp 48 triliun.
Airlangga menyampaikan, langkah itu dilakukan sebagai upaya kemandirian energi nasional. Adapun, program B50 ini dimulai pada 1 Juli 2026.
"Sebagai bagian dari upaya kemandirian energi dan efisiensi energi, pemerintah menerapkan kebijakan B50 ini mulai berlaku 1 Juli 2026," kata Airlangga dalam konferensi pers daring, Selasa (31/3/2026) malam.
Dia mengakui PT Pertamina (Persero) telah memiliki kesiapan untuk melakukan pencampuran atau blending dengan formulasi B50 tersebut. Cara ini diyakini mampu mengurangi penggunaan BBM fosil sebanyak 4 juta kiloliter (KL) dalam setahun.
"Pertamina telah siap untuk mengimplementasikan blending dan ini berpotensi mengurangi penggunaan BBM berbasis fosil sebanyak 4 juta kiloliter dan ini dalam satu tahun," ungkapnya.
Penghematan anggaran juga dibidik dari program B50 ini. Airlangga menghitung, negara bisa hemat Rp 48 triliun jika diterapkan hingga akhir 2026 ini atau selama 6 bulan.
"Tentu ini dalam 6 bulan ada penghematan dari fosil dan juga ada penghematan subsidi daripada biodiesel yang diperkirakan nilainya Rp 48 triliun," ungkapnya.
Diolah di Kilang Pertamina Balikpapan
Pada kesempatan yang sama, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia mengungkapkan manfaat dari pelaksanaan B50 ini.
"Saya juga menyampaikan bahwa dengan implementasi B50, maka insyaallah di tahun ini kita akan mengalami surplus untuk solar kita," kata dia.
Adapun pengolahan B50 akan memanfaatkan fasilitas kilang Refinery Development Master Plan (RDMP) PT Pertamina (Persero) di Balikpapan, Kalimantan Timur. "Jadi ini menjadi kabar baik begitu RDMP (Refinery Development Master Plan) di Kalimantan Timur sudah kita operasikan," imbuh Bahlil.
Setop Impor Solar
Sebelumnya, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman membocorkan rencana Presiden Prabowo Subianto untuk melanjutkan program biodesel sawit. Program ini didapuk bisa membuat Indonesia tidak lagi perlu impor solar dari luar negeri.
"Kita menyetop impor solar digantikan oleh biofuel sawit B50. Itu 5,3 juta ton. Itu tahun ini kita tidak impor. Dan itu selesai,” katanya di Kementerian Pertanian, Senin (30/3/2026).
Ia melanjutkan, program tersebut semakin dibutuhkan karena situasi geopolitik yang kian memanas. Berbagai wacana krisis energi menjadi perhatian agar tidak terpapar ke Indonesia.
"Ini ada hikmah. Kondisi geopolitik yang memanas itu ada hikmahnya bagi Indonesia,” ujarnya.