Anggota DPR Soroti Macet Parah di Pelabuhan Merak dan Bakauheni

Anggota Komisi VII DRP Bambang Haryo menyoroti kemacetan panjang di Pelabuhan Bakauheni dan Merak saat arus balik Lebaran 2026.

oleh Yandhi DeslatamaDiterbitkan 31 Maret 2026, 16:40 WIB
Kondisi arus balik di Pelabuhan Merak Banten. (Liputan6.com/Yandhi Deslatama)

Liputan6.com, Jakarta - Anggota Komisi VII DRP Bambang Haryo menyoroti kemacetan panjang di Pelabuhan Bakauheni dan Merak saat arus balik Lebaran 2026. Salah satu penyebabnya, kekurangan dermaga di kedua pelabuhan tersebut. Kemudian dari 72 kapal yang tersedia, hanya 28 unit yang beroperasi.

"Saya sudah banyak diskusi tadi, kenapa sampai terjadi antrean begitu panjang, saat itu juga kapal ini tidak bisa semuanya beroperasi," ujar Bambang Haryo di kantor ASDP Indonesia Ferry cabang Merak, Selasa (31/3/2026).

Politikus Gerindra ini memberi usul ke PT ASDP Indonesia Ferry, agar segera menambah dermaga di Pelabuhan Merak dan Bakauheni, untuk memperlancar penyeberangan di Selat Sunda.

Saat ini, ada 72 kapal yang bersiaga di Selat Sunda, namun hanya 28 yang bisa beroperasi. Kemudian saat arus mudik, balik dan libur Natal serta tahun baru, kerap terjadi antrean panjang.

Menurut Bambang, dibukanya Pelabuhan Ciwandan untuk melayani pemudik menyeberang ke Lampung, bisa membahayakan kesehatan masyarakat, karena bercampur dengan debu industri.

Bila dermaga ditambah setidaknya dua unit, maka ada delapan kapal yang beroperasi dan bisa mengantisipasi sekitar 35 persen penambahan jumlah penumpang maupun kendaraan.

"Bila ASDP setiap tahun mengalami kenaikan 8-10 persen, maka sampai tahun ke tiga dan keempat, bisa mengantisipasi bila terjadi lonjakan," terangnya.

Selain itu, saat arus mudik dan balik, dia mengharapkan kendaraan logistik tidak dianaktirikan, karena bisa menyebabkan inflasi dan kerugian bagi dunia industri.

Agar arus mudik dan angkutan logistik bisa berjalan beriringan, Bambang meminta adanya penambahan dermaga di Pelabuhan Merak maupun Bakauheni.

"Angkutan logistik tidak boleh di korbankan, saat ini kan disimpan di rest area, pinggir jalan dan sebagainya. Kalau terhambat yang dirugikan masyarakat, terjadi inflasi. Tentu akan menaikkan harga dan memperlambat pertumbuhan ekonomi, daya beli masyarakat menurun," jelasnya.

Rekomendasi

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya