Liputan6.com, Bandung - Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Bandung mendapat apresiasi atas upaya menjaga ketertiban umum dan menegakkan peraturan daerah di wilayah kota. Berbagai program pengawasan hingga pelayanan masyarakat dinilai berjalan optimal sepanjang satu tahun terakhir.
Di bawah kepemimpinan Kepala Satpol PP Kota Bandung, Bambang Sukardi, berbagai langkah strategis dilakukan untuk memastikan ketertiban di ruang publik tetap terjaga. Program-program tersebut mencakup pengawasan pelanggaran peraturan daerah hingga kegiatan patroli rutin di sejumlah wilayah kota.
Advertisement
Dalam periode Januari hingga Desember, Satpol PP Kota Bandung tercatat telah melaksanakan lebih dari 3.200 kegiatan monitoring dan pemeriksaan. Dari jumlah tersebut, sekitar 1.150 tindakan penertiban dilakukan terhadap berbagai pelanggaran, mulai dari gangguan ketertiban umum, bangunan tanpa izin, hingga aktivitas usaha yang tidak sesuai aturan.
Patroli Rutin Tekan Gangguan Ketertiban
Selain itu, kegiatan patroli rutin Jawara Sakti dan Ujang Baron yang dilaksanakan secara intensif di wilayah Kecamatan di Kota Bandung menunjukkan hasil signifikan dalam menekan potensi gangguan ketertiban. Dalam kurun waktu satu tahun, tercatat lebih dari 480 kali patroli, yang berdampak pada penurunan laporan gangguan ketertiban hingga 30% dibandingkan tahun sebelumnya.
Dalam aspek pelayanan publik, Satpol PP juga melaksanakan Pengamanan (PAM) dan monitoring Tempat Pemakaman Umum (TPU) di seluruh wilayah Kota Bandung, terutama pada momen-momen tertentu seperti hari besar keagamaan. Tercatat ±150 kegiatan PAM TPU telah dilakukan guna memastikan ketertiban, kenyamanan, dan keamanan masyarakat.
Kegiatan lainnya yang tak kalah penting adalah patroli Mojang Satgas, yang difokuskan pada pendekatan humanis dan edukatif, khususnya dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat terkait pentingnya menaati peraturan daerah. Program ini telah melaksanakan lebih dari 300 kegiatan sosialisasi dan patroli edukatif di berbagai titik keramaian.
Respons Cepat Aduan Masyarakat
Satpol PP Kota Bandung juga menunjukkan respons cepat dalam menindaklanjuti pengaduan masyarakat, dengan total ±1.800 laporan yang diterima melalui berbagai kanal pengaduan. Dari jumlah tersebut, sekitar 92% laporan telah ditindaklanjuti secara langsung, menunjukkan tingkat responsivitas yang tinggi.
Dalam upaya menjaga ketertiban di ruang publik, khususnya terkait aktivitas Pedagang Kaki Lima (PKL), Satpol PP secara rutin melaksanakan patroli pengawasan dan pengendalian PKL. Sepanjang tahun 2025, tercatat ±900 kegiatan patroli, dengan pendekatan persuasif dan penataan yang berkelanjutan, sehingga menciptakan keseimbangan antara ketertiban dan keberlangsungan ekonomi masyarakat kecil.
Apresiasi juga disampaikan oleh Ketua Komisi I DPRD Kota Bandung, Radea Respati, yang menilai bahwa kinerja Satpol PP Kota Bandung menunjukkan peningkatan signifikan baik dari sisi profesionalisme maupun respons terhadap kebutuhan masyarakat.
Dalam keterangannya, Radea Respati menyampaikan:
"Kami memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh jajaran Satpol PP Kota Bandung, terkhusus Kepala Satpol PP, atas dedikasi dan kerja nyata di lapangan. Berbagai program seperti patroli Jawara Sakti, Ujang Baron, hingga respons cepat terhadap pengaduan masyarakat merupakan bukti nyata bahwa Satpol PP hadir sebagai garda terdepan dalam menjaga ketertiban dan memberikan rasa aman kepada masyarakat."
Ia juga menambahkan bahwa sinergi antara DPRD dan Satpol PP akan terus diperkuat, khususnya dalam fungsi pengawasan terhadap implementasi Perda agar berjalan efektif dan berkeadilan.
Keberhasilan ini tidak terlepas dari kepemimpinan Kepala Satpol PP Kota Bandung yang dinilai mampu mengarahkan organisasi secara profesional, adaptif, dan humanis. Sinergi antara aparat, pemerintah daerah, serta partisipasi masyarakat menjadi kunci utama dalam menciptakan Kota Bandung yang tertib, aman, dan nyaman.
Sebagai penutup, disampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh jajaran Satpol PP Kota Bandung atas dedikasi dan integritasnya dalam menjalankan tugas. Diharapkan ke depan, kinerja ini dapat terus ditingkatkan demi mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik serta pelayanan publik yang prima.