Inggris Larang Partai Menerima Donasi Kripto

Pemerintah Inggris melarang partai menerima donasi kripto dan warga negara Inggris yang tinggal di luar negeri.

oleh Agustina MelaniDiterbitkan 26 Maret 2026, 18:00 WIB
Donasi kripto kepada partai-partai politik Inggris akan dilarang. (unsplash)

Liputan6.com, Jakarta - Donasi kripto kepada partai-partai politik Inggris akan dilarang. Hal ini sebagai respons terhadap tinjauan mengenai campur tangan keuangan asing.

Hal itu disampaikan Perdana Menteri Inggris Keir Starmer dikutip dari BBC, Kamis (26/3/2026),

Selain itu, donasi warga negara Inggris yang tinggal di luar negeri hingga 100.000 poundsterling atau Rp 2,25 miliar (asumsi kurs poundsterling terhadap rupiah di kisaran 22.570) per tahun, salah satu dari 17 rekomendasi yang dibuat oleh mantan pejabat tinggi pemerintah Philip Rycroft.

Pemerintah Inggris masih mempertimbangkan tanggapannya terhadap proposal Rycroft lainnya yang mencakup larangan iklan politik daring yang didanai asing.

Tinjauan Rycroft ditugaskan tahun lalu sebagai tanggapan terhadap ancaman yang ditimbulkan oleh negara-negara asing yang mencoba mencampuri demokrasi Inggris.

Tinjauan ini diluncurkan setelah serangkaian kasus campur tangan asing yang menonjol dalam politik Inggris, termasuk hukuman terhadap mantan anggota parlemen Reform UK, Nathan Gill, karena menerima suap untuk mempromosikan narasi pro-Rusia.

Rekomendasi kripto sangat relevan bagi Reform UK, yang saat ini merupakan satu-satunya partai di Westminster yang diketahui telah menerima donasi dalam mata uang digital itu.

Pada Mei, pemimpin Reform UK, Nigel Farage mengumumkan partainya akan menerima donasi dalam bitcoin.Pada Oktober tahun lalu, Farage mengatakan, partainya telah menerima "beberapa” donasi kripto.

Situs web Reform UK mengatakan pihaknya tidak menerima donasi anonym dan setiap donasi di atas 500 poundsterling akan diperiksa.

Di Inggris, partai-partai harus memeriksa apakah donasi di atas 500 poundsterling berasal dari sumber yang diizinkan, termasuk orang-orang yang terdaftar dalam daftar pemilih Inggris.

Seorang juru bicara Komisi Pemilihan Umum menuturkan, hingga saat ini, tidak ada partai yang melaporkan donasi kripto kepada komisi.

Di sebuah artikel Observer, seorang juru bicara Reform UK menuturkan, donasi kripto diubah menjadi uang tunai oleh pihak ketiga yang teregulasi yang melakukan untuk Reform UK.

"Reform sendiri tidak memiliki dompet,” ujar juru bicara itu.

"Partai tersebut memenuhi semua tanggung jawabnya,”

 

 

Larangan Donasi Kripto

Adanya Kesenjangan Sosial dan Ekonomi di Inggris. (dok. A Perry/Unsplash)

Dalam sebuah pernyataan kepada anggota parlemen, Menteri Perumahan Steve Reed menuturkan pihaknya telah menerima penilaian Rycroft kalau anonimitas yang melekat dalam transaksi kripto dapat mempermudah untuk menyamarkan asal usul donasi dan menghindari pemeriksaaan ketat terhadap sumber dana yang sebenarnya.

“Jalur yang jelas yang diciptakan oleh hal ini untuk penyaluran uang secara ilegal ke dalam politik kita tidak dapat diterima dan merusak kepercayaan publik terhadap sistem pemilihan kita,” kata Reed.

Ia mengatakan, larangan donasi kripto akan “tetap berlaku sampai Komisi Pemilihan Umum dan Parlemen ini yakin bahwa ada regulasi yang memadai”.

Reed mengatakan, larangan sementara akan diterapkan secara retrospektif untuk donasi kripto dalam jumlah berapa pun mulai hari ini, setelah perubahan undang-undang dilakukan.

Menteri Perumahan juga mengatakan ia mengambil tindakan segera untuk membatasi donasi dari warga negara Inggris yang tinggal di luar negeri sebesar £100.000 per tahun, sesuai dengan tinjauan Rycroft.

 

 

Partai Punya Waktu 30 Hari

Aset digital kripto Bitcoin. (Foto by AI)

Partai-partai akan memiliki waktu 30 hari untuk mengembalikan donasi tersebut yang diterima sementara setelah aturan tersebut berlaku, setelah itu akan dikenakan sanksi pidana.

"Ini akan berlaku untuk donasi dalam semua pemilihan di Inggris, termasuk pemilihan lokal Inggris yang akan datang, pemilihan Parlemen Skotlandia, dan pemilihan Senedd, katanya.

Reed mengatakan dia akan mengubah RUU Perwakilan Rakyat pemerintah untuk menerapkan kedua rekomendasi ini.

Angka terbaru Komisi Pemilihan Umum menunjukkan Reform UK menerima sumbangan rekor sebesar £ 9 juta atau Rp 203,13 miliar dari investor kripto dan pengusaha penerbangan Christopher Harborne. Ini adalah donasi tunggal terbesar yang pernah diberikan oleh seseorang yang masih hidup kepada partai politik Inggris.

 

Disclaimer: Setiap keputusan investasi ada di tangan pembaca. Pelajari dan analisis sebelum membeli dan menjual Kripto. Liputan6.com tidak bertanggung jawab atas keuntungan dan kerugian yang timbul dari keputusan investasi.

Rekomendasi

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya