Ketua DPP Partai Hanura Fuad Bawazier menolak deklarasi calon presiden dan wakil presiden Partai Hanura Wiranto-Hary Tanoesoedibjo. Fuad pun punya 7 alasan kenapa menentang keras duet Wiranto-Hary Tanoe.
"Sesuai AD/ART keputusan yang penting dan strategis harus melalui Rapimnas. Penetapan HT sebagai cawapres itu jelas termasuk keputusan strategis yang harus diputuskan di tingkat Rapimnas," ujar Fuad dalam pernyataan tertulisnya, Kamis (4/7/2013).
Alasan kedua, keputusan memasang capres-cawapres dari satu partai yang sama merupakan hal baru dan tidak lazim. Apalagi Hanura parpol kecil, sementara syarat pencalonan presiden minimal 20% suara nasional, jadi harus koalisi dengan parpol lain.
"Ketiga, meskipun tidak mencuat, banyak kader dan simpatisan yang tidak setuju dengan berbagai alasan dan pertimban. Keempat, terkesan Partai Hanura dijadikan milik pribadi yang ditransaksikan dan amat pragmatis," kata dia.
Kelima, lanjut Fuad, sebagai salah satu pendiri partai dan ketua di DPP, ia hanya menerima SMS pada Senin 1 Juli agar menghadiri deklarasi Wiranto-Hary Tanoe pada Selasa 2 Juli pagi. Padahal, itu hal yang sangat penting dan harus disusun agendanya, bukan mendadak diputuskan tanpa prosedur dan mekanisme yang benar.
"Keenam, HT kan orang baru di parpol Hanura yang masih harus dilihat dulu dedikasinya kepada partai. Ketujuh, perlu survei yang memadai untuk mengetahui lebih dulu elektabilitas HT. Masak penetapan cawapres segampang itu?" tutup Fuad. (Mut/Ism)
"Sesuai AD/ART keputusan yang penting dan strategis harus melalui Rapimnas. Penetapan HT sebagai cawapres itu jelas termasuk keputusan strategis yang harus diputuskan di tingkat Rapimnas," ujar Fuad dalam pernyataan tertulisnya, Kamis (4/7/2013).
Alasan kedua, keputusan memasang capres-cawapres dari satu partai yang sama merupakan hal baru dan tidak lazim. Apalagi Hanura parpol kecil, sementara syarat pencalonan presiden minimal 20% suara nasional, jadi harus koalisi dengan parpol lain.
"Ketiga, meskipun tidak mencuat, banyak kader dan simpatisan yang tidak setuju dengan berbagai alasan dan pertimban. Keempat, terkesan Partai Hanura dijadikan milik pribadi yang ditransaksikan dan amat pragmatis," kata dia.
Kelima, lanjut Fuad, sebagai salah satu pendiri partai dan ketua di DPP, ia hanya menerima SMS pada Senin 1 Juli agar menghadiri deklarasi Wiranto-Hary Tanoe pada Selasa 2 Juli pagi. Padahal, itu hal yang sangat penting dan harus disusun agendanya, bukan mendadak diputuskan tanpa prosedur dan mekanisme yang benar.
"Keenam, HT kan orang baru di parpol Hanura yang masih harus dilihat dulu dedikasinya kepada partai. Ketujuh, perlu survei yang memadai untuk mengetahui lebih dulu elektabilitas HT. Masak penetapan cawapres segampang itu?" tutup Fuad. (Mut/Ism)
