Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memastikan mengikuti arahan Presiden Prabowo Subianto untuk menghemat konsumsi bahan bakar minyak (BBM). Selain itu, Pemprov DKI juga mempertimbangkan kebijakan work from home (WFH) sebagai langkah antisipasi dampak krisis global.
“Apa yang menjadi arahan dari pemerintah pusat akan dijalankan di DKI Jakarta juga,” ujar Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung Wibowo, Selasa (17/3/2026).
Advertisement
Dia mengatakan, konflik antara Amerika Serikat-Israel dengan Iran yang berkepanjangan dapat memberikan tekanan terhadap penyediaan energi, terutama gas dan BBM di Indonesia. Terlebih lagi, sambung dia, saat ini harga BBM memang sudah mengalami kenaikan yang signifikan.
Kendati demikian, Pramono menyebutkan ketersediaan BBM, khususnya di Jakarta, terbilang masih aman, sehingga dia meyakini tidak akan terjadi panic buying.
Prabowo Minta Hemat BBM dengan Cara ASN WFH
Presiden Prabowo Subianto meminta pemerintah dan masyarakat mulai menghemat konsumsi BBM sebagai langkah antisipasi menghadapi ketidakpastian global. Dia menegaskan, Indonesia memang dalam kondisi aman, namun tetap harus bersiap dan tidak lengah.
"Kita tidak bisa menganggap bahwa apapun terjadi kita aman, ya, kita bersyukur kita aman, tapi kita tidak ada upaya untuk mengurangi konsumsi BBM kita," kata Prabowo, dilansir Antara.
Menurut Prabowo, dinamika global di kawasan Eropa dan Timur Tengah berpotensi mendorong kenaikan harga energi, yang bisa berdampak pada harga pangan. Karena itu, pemerintah perlu bergerak cepat dengan langkah-langkah proaktif, termasuk mempertimbangkan kebijakan work from home (WFH).
Di sisi lain, pemerintah telah mengamankan sejumlah kebutuhan pangan pokok dan tengah mempercepat rencana di sektor energi. Meski begitu, Prabowo menekankan bahwa penghematan BBM tetap menjadi kunci utama dalam menghadapi situasi global yang tidak menentu.
Menko PMK Langsung Gelar Rapat Penghematan BBM
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno memimpin Rapat Koordinasi Teknis Kebijakan Penghematan BBM guna merumuskan langkah-langkah efisiensi konsumsi energi di sektor pendidikan, kesehatan, serta pelayanan publik. Hal ini menindaklanjuti arahan Presiden Prabowo Subianto.
Pratikno menekankan bahwa kebijakan efisiensi energi perlu dirumuskan secara responsif dan berbasis data dengan mempertimbangkan pengalaman pengaturan mobilitas pada masa pandemi Covid-19. Pemerintah perlu memastikan bahwa langkah penghematan energi tidak mengganggu proses pembelajaran maupun pelayanan publik lainnya.
"Langkah efisiensi harus disusun secara terukur dan berbasis data konsumsi energi serta tingkat mobilitas di masing-masing sektor, sehingga tidak menimbulkan dampak negatif yang berlebihan bagi masyarakat," kata Pratikno dikutip dari siaran persnya, Selasa (17/3/2026).
Dalam rapat tersebut disepakati lima strategi utama penghematan energi lintas instansi. Strategi tersebut meliputi penerapan skema kerja fleksibel atau work from anywhere (WFA) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN).
Kemudian, penguatan pemanfaatan platform digital untuk mendukung efektivitas kerja, pembatasan mobilitas perjalanan dinas, penerapan strategi hemat energi pada operasional gedung perkantoran.
Selain itu, dibahas pula penerapan metode pembelajaran (daring/luring) yang menyesuaikan dengan karakteristik substansi matakuliah/pelajaran
Adapun kegiatan pembelajaran yang bersifat praktikum tetap diarahkan untuk dilaksanakan secara tatap muka guna menjaga kualitas proses pembelajaran. Pendekatan ini dilakukan dengan mempertimbangkan karakteristik masing-masing jenjang pendidikan serta kebutuhan pembelajaran yang berbeda.
Rapat juga mencatat sejumlah isu strategis yang masih memerlukan pembahasan lanjutan, antara lain mekanisme penyesuaian distribusi program Makan Bergizi Gratis (MBG) apabila terjadi perubahan pola kehadiran siswa di sekolah.
Selain itu, opsi skema pembiayaan alternatif untuk mendukung kebutuhan akses internet bagi peserta didik jika pembelajaran daring diterapkan. Kebijakan penghematan energi lintas sektor tersebut direncanakan mulai berlaku pada April 2026.
"Koordinasi lintas kementerian dan lembaga menjadi kunci agar kebijakan efisiensi energi dapat berjalan efektif, sekaligus memastikan pelayanan publik tetap berjalan optimal," tutur Pratikno.
Sebagai tindak lanjut, hasil rapat koordinasi ini akan dirumuskan dalam bentuk laporan kepada Presiden Prabowo yang memuat gambaran konsumsi energi di sektor pembangunan manusia dan kebudayaan serta rekomendasi langkah-langkah penghematan yang akan dilakukan oleh kementerian dan lembaga terkait.
Rapat ini dihadiri perwakilan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, Kementerian Agama, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Kementerian Kesehatan, serta Kementerian Pemuda dan Olahraga.