Liputan6.com, Jakarta - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan, pemerintah mulai menyiapkan langkah efisiensi anggaran dengan meminta kementerian dan lembaga menghitung potensi pemotongan belanja.
Purbaya mengungkapkan, rencana ini dibahas dalam Rapat Koordinasi Terbatas yang dipimpin oleh Menko Perekonomian. Langkah ini menjadi bagian dari antisipasi pemerintah apabila tekanan terhadap anggaran negara meningkat, terutama akibat fluktuasi harga energi global.
Advertisement
“Ada, tadi diskusikan nanti, kalau emang harga BBM yang naik terus kan langkah pertama ya itu. Efisiensi. Kita sudah persiapkan langkah-langkah yang diperlukan oleh kementerian lembaga nanti. Mereka sudah kita suruh siapkan, kita minta siapkan, berapa persen anggarannya dipotong dari situ,” ujarnya kepada wartawan di Kantor Kemenko Perekonomian, Senin (16/3/2026).
Purbaya menjelaskan pembahasan tersebut masih berada pada tahap awal sehingga besaran pemotongan anggaran masing-masing kementerian dan lembaga belum ditentukan.
“Belum, masih belum kita hitung. Ini baru meeting awal, jadi kan kita hitung," tuturnya.
Ia menambahkan Kementerian Keuangan akan memberikan arahan awal kepada kementerian dan lembaga untuk menyiapkan perhitungan penyesuaian anggaran dalam waktu dekat.
“Nanti kita mungkin akan dalam seminggu ke depan kementerian keuangan akan menentukan langkah awal bagi mereka untuk siap-siap ngitung. Tapi belum tentu eksekusi ya, kalau mau dipotong yang mana yang mau dipotong, kira-kira gitu,” pungkasnya.
Di Tengah Ketidakpastian Global, Pemerintah Belum Lihat Urgensi Revisi APBN 2026
Sebelumnya, Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan pemerintah belum memiliki rencana untuk merevisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026, meskipun kondisi perekonomian global saat ini diliputi ketidakpastian akibat konflik antara Amerika Serikat dan Iran.
Menurut Purbaya, hingga saat ini pemerintah belum berencana untuk mengubah postur APBN karena kondisi fiskal masih dinilai cukup kuat. Hal tersebut didukung oleh kinerja penerimaan negara yang terus menunjukkan perbaikan.
“Banyak pertanyaan dari media, apakah pemerintah akan segera mengubah APBN? Belum. Dari sisi penerimaan negara, kondisinya masih cukup baik,” ujar Purbaya dalam konferensi pers APBN KITA edisi Maret 2026, Rabu (11/3/2026).
Ia menuturkan bahwa sejak awal penyusunan, APBN 2026 memang dirancang dengan posisi defisit untuk memberikan ruang bagi pemerintah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Pemerintah juga berupaya mempercepat realisasi belanja sejak awal tahun agar dampaknya lebih cepat dirasakan oleh masyarakat maupun pelaku usaha.
Langkah Antisipatif Pemerintah
Meski demikian, pemerintah tetap menyiapkan langkah antisipatif jika tekanan ekonomi global semakin meningkat dan berdampak pada kondisi fiskal domestik. Oleh karena itu, penyesuaian kebijakan fiskal, termasuk kemungkinan perubahan APBN, tetap terbuka apabila situasi ekonomi ke depan menuntut langkah tersebut.
“Nanti kalau ke depan keadaan menekan lagi, tentu kita akan mengatur APBN. Tapi saat ini kita memulai dari posisi fiskal yang kuat,” pungkasnya.
Purbaya juga mengimbau masyarakat agar tidak khawatir terhadap kondisi fiskal pemerintah. Ia menegaskan pengelolaan APBN tetap diarahkan untuk menjaga stabilitas perekonomian sekaligus melindungi daya beli masyarakat.