Jepang dan Australia Ogah Kirim Kapal ke Selat Hormuz Meski Diminta Trump

Selain Jepang dan Australia, ada sejumlah negara lain yang menolak ajakan Trump.

oleh Teddy Tri Setio BertyDiterbitkan 16 Maret 2026, 16:04 WIB
Dua perahu tradisional berlayar melewati sebuah kapal kontainer besar di Selat Hormuz, Jumat, 19 Mei 2023. (AP/Jon Gambrell)

Liputan6.com, Washington D.C - Sejumlah sekutu utama Amerika Serikat menyatakan belum berencana mengirim kapal perang untuk mengamankan Selat Hormuz, jalur pelayaran strategis yang kini terganggu setelah Iran membatasi lalu lintas kapal tanker minyak sebagai respons atas serangan udara AS dan Israel. Pemerintah Jepang, Australia, dan Inggris menegaskan sikap hati-hati mereka, meskipun Presiden AS Donald Trump meningkatkan tekanan kepada negara-negara mitra untuk ikut membantu menjaga keamanan salah satu jalur energi terpenting di dunia tersebut, dikutip dari laman The Guardian, Senin (16/3/2026).

Penutupan efektif Selat Hormuz oleh Iran memicu gangguan besar pada pasokan energi global. Jalur laut ini selama ini menjadi rute bagi sekitar 20 persen perdagangan minyak dunia. Dampaknya langsung terasa pada pasar energi, dengan harga minyak global melonjak tajam.

Berbicara kepada wartawan di atas pesawat kepresidenan Air Force One, Trump mengatakan pemerintahannya telah menghubungi tujuh negara untuk meminta dukungan dalam mengamankan jalur pelayaran tersebut. Namun ia tidak menyebutkan secara spesifik negara-negara yang dimaksud.

Sebelumnya, Trump menyebut beberapa negara yang diharapkan terlibat, termasuk China, Prancis, Jepang, Korea Selatan, dan Inggris.

“Saya meminta negara-negara itu datang dan melindungi wilayah mereka sendiri, karena dari sanalah mereka mendapatkan energi,” kata Trump.

Namun hingga kini, permintaan tersebut belum menghasilkan komitmen militer konkret.

Di Jepang, Perdana Menteri Sanae Takaichi mengatakan pemerintahnya belum memiliki rencana untuk mengirim kapal angkatan laut ke Timur Tengah guna mengawal kapal dagang.

“Kami belum membuat keputusan terkait pengiriman kapal pengawal. Kami masih meninjau apa yang dapat dilakukan Jepang secara mandiri dalam kerangka hukum yang ada,” ujar Takaichi di parlemen.

Isu pengerahan pasukan ke luar negeri tetap sensitif di Jepang, yang secara konstitusional menganut prinsip pasifisme sejak berakhirnya Perang Dunia II.

Respons Menhan Jepang

Ilustrasi nuklir Iran (AFP)

Menteri Pertahanan Jepang Shinjiro Koizumi juga menegaskan bahwa Tokyo tidak berencana mengirim kapal perang ke Selat Hormuz dalam situasi keamanan yang masih sangat tidak stabil.

“Secara teknis mungkin saja dilakukan, tetapi apakah itu harus dilakukan dalam kondisi saat ini adalah persoalan yang berbeda,” katanya.

Meski demikian, pembatasan berkepanjangan di Selat Hormuz berpotensi mengancam keamanan energi Jepang. Negara dengan ekonomi terbesar kelima di dunia itu mengimpor sekitar 90 persen kebutuhan minyaknya dari Timur Tengah, dan sekitar 70 persen di antaranya melewati jalur laut tersebut.

Sebagai langkah antisipasi, Jepang mulai menggunakan cadangan minyak strategisnya pada Senin—pertama kalinya sejak invasi besar-besaran Rusia ke Ukraina pada 2022. Media Jepang melaporkan pemerintah awalnya melepas cadangan minyak milik sektor swasta yang setara dengan kebutuhan selama 15 hari, sebelum diikuti cadangan negara untuk satu bulan.

Sikap serupa juga disampaikan Australia. Menteri Transportasi Australia Catherine King mengatakan Canberra tidak akan mengirim kapal perang untuk mengamankan jalur tersebut.

“Kami memahami pentingnya Selat Hormuz, tetapi pengiriman kapal bukan sesuatu yang kami rencanakan atau kontribusikan,” kata King kepada penyiar nasional Australia.

Di Inggris, pemerintah menyatakan sedang mempertimbangkan opsi terbatas, termasuk kemungkinan mengirim pesawat penyapu ranjau udara guna membantu membersihkan jalur pelayaran dari ranjau laut. Namun para pejabat juga memperingatkan bahwa pengerahan kapal perang justru dapat memperburuk situasi konflik yang semakin tidak menentu.

Sementara itu, Korea Selatan menyatakan masih melakukan koordinasi dengan Washington sebelum mengambil keputusan.

Presiden Trump juga meningkatkan tekanan terhadap sekutu Eropa. Dalam wawancara dengan Financial Times, ia memperingatkan bahwa masa depan NATO dapat terancam jika negara-negara anggotanya tidak membantu Washington menjaga keamanan jalur energi global tersebut.

 

Prancis Ikut Menolak

Ilustrasi bendera Iran (pixabay)

Prancis juga menolak mengirim kapal perang tambahan ke Selat Hormuz. Pejabat Kementerian Luar Negeri Prancis menegaskan bahwa prioritas Paris saat ini adalah menjaga stabilitas kawasan, bukan meningkatkan eskalasi militer.

Di tengah ketegangan tersebut, Trump juga mendesak China untuk membantu membuka kembali jalur pelayaran itu. Ia bahkan menyatakan kemungkinan menunda pertemuan puncak dengan Presiden China Xi Jinping sambil menunggu sikap Beijing.

Blokade di Selat Hormuz telah memicu lonjakan harga energi global. Pada perdagangan awal Senin, harga minyak dunia dilaporkan melampaui 104 dolar AS per barel.

Konflik yang kini memasuki pekan ketiga itu juga belum menunjukkan tanda-tanda mereda. Menteri Energi AS Chris Wright mengatakan perang kemungkinan akan berakhir dalam beberapa minggu ke depan, meski belum ada kepastian kapan pertempuran akan berhenti.

Sementara itu, Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araqchi menegaskan Teheran tidak meminta gencatan senjata maupun perundingan dengan Washington.

“Kami tidak pernah meminta gencatan senjata dan bahkan tidak pernah meminta negosiasi,” kata Araqchi. “Kami siap mempertahankan diri selama diperlukan.”

Di kawasan Teluk, dampak konflik juga mulai terasa. Bandara Dubai—salah satu bandara tersibuk di dunia—sempat menghentikan operasionalnya sementara pada Senin setelah insiden drone memicu kebakaran di sekitar area bandara.   

Rekomendasi

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya