Liputan6.com, Jakarta - Perkembangan kecerdasan buatan (AI) membuat interaksi digital terasa makin nyata. Wajah bisa tersenyum di layar, suara terdengar meyakinkan, bahkan percakapan terasa natural. Namun di balik kecanggihan itu, muncul persoalan besar, yaitu krisis kepercayaan.
Data dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat, sepanjang Januari hingga 9 Juli 2025 terdapat lebih dari 74.000 pengaduan terkait penipuan berbasis AI, termasuk kloning suara dan manipulasi wajah (deepfake).
Advertisement
Total kerugian masyarakat akibat penipuan digital yang dihimpun Indonesia Anti-Scam Centre (IASC) sejak November 2024 hingga Oktober 2025 mencapai sekitar Rp7,5 triliun. Angka tersebut menegaskan satu hal, yaitu ancaman ini nyata dan berdampak langsung pada stabilitas keuangan masyarakat.
Indonesia Darurat Scam Digital?
Indonesia bahkan kini disebut sebagai negara dengan laporan penipuan digital terbanyak di dunia, yakni sekitar 311 ribu laporan dalam setahun.
Artinya, hampir 900 laporan setiap hari, mulai dari tautan palsu, file PDF berbahaya, hingga panggilan telepon yang menguras saldo rekening. Data OJK memperlihatkan, jenis penipuan paling dominan berasal dari:
● Jual-beli daring: 39.108 kasus
● Panggilan palsu (fake call): 20.628 laporan
● Investasi: 14.533 laporan
Sebagian besar memanfaatkan teknologi AI seperti voice cloning dan wajah sintetis untuk membangun kepercayaan korban.
Ketika Wajah dan Suara Tak Lagi Bisa Dipercaya
Modus kejahatan kini tidak lagi sekadar peretasan atau virus. Video call yang tampak nyata bisa saja hasil rekayasa AI. Wawancara kerja dengan “HR” palsu memanfaatkan deepfake. Akun media sosial dengan profil profesional ternyata sepenuhnya sintetis.
Dalam periode November 2024 hingga Februari 2025, kerugian akibat penipuan berbasis deepfake dan electronic Know Your Customer (eKYC) sintetis di sektor perbankan digital tercatat melebihi Rp700 miliar.
Ini bukan lagi sekadar isu keamanan siber. Ini adalah krisis kepercayaan digital.
Jadi Perhatian Publik
Diskursus mengenai proof of human pun tidak hanya muncul di kalangan regulator dan pelaku industri. Topik ini juga ramai diperbincangkan warganet di X.
Dalam beberapa waktu terakhir, istilah Proof of Human bahkan sempat masuk jajaran Trending Topics di X, dengan ribuan unggahan yang membahas kekhawatiran publik terhadap maraknya akun bot, deepfake, hingga identitas palsu berbasis AI. Percakapan warganet mencerminkan keresahan yang sama, yaitu semakin sulit membedakan mana manusia asli dan mana yang sekadar algoritma yang menyamar.
Diskusi berkembang dari isu keamanan finansial hingga kekhawatiran terhadap masa depan interaksi sosial di ruang digital. Fenomena ini menunjukkan bahwa isu proof of human bukan sekadar wacana teknis, melainkan sudah menjadi percakapan arus utama.
Proof of Human: Kebutuhan Mendesak di Era AI
Selama ini publik mengenal metode verifikasi seperti CAPTCHA, OTP, hingga autentikasi dua faktor. Itu semua merupakan bentuk awal dari proof of human,pembuktian bahwa pengguna adalah manusia, bukan bot. Namun di era AI generatif, pendekatan tersebut dinilai perlu diperkuat. Bot kini mampu berinteraksi layaknya manusia, bahkan membangun relasi emosional dengan korban.
Konsep proof of human hadir sebagai lapisan tambahan untuk memastikan bahwainteraksi digital benar-benar terjadi antar manusia nyata, tanpa harus membuka data pribadi secara berlebihan. Sejumlah platform mulai mengembangkan sistem verifikasi manusia, salah satunya contohnya seperti World, yang mengusung pendekatan pembuktian keberadaan manusia dalam ekosistem digital. Tujuannya bukan menggantikan sistem keamanan yang sudah ada, melainkan melengkapinya.
Menjaga Fondasi Kepercayaan
AI akan terus berkembang. Teknologi akan semakin canggih. Namun fondasi ruangdigital tetap sama, yaitu kepercayaan. Ketika wajah dan suara dapat direkayasa, bukti sederhana bahwa “ini manusia asli” menjadi semakin krusial.
Di tengah gelombang kecerdasan buatan, memastikan bahwa yang kita hadapi adalah manusia nyata mungkin menjadi kebutuhan paling mendasar pada 2026 dan seterusnya.