Liputan6.com, Jakarta - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait tengah memetakan lahan negara milik Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi), untuk pembangunan rumah susun atau rusun subsidi bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) di Depok, Jawa Barat.
Lahan yang dipersiapkan memiliki luas total sekitar 45,06 ha. Terdiri dari lahan milik Komdigi seluas 30,086 ha dengan sekitar 24,707 ha masih berupa lahan kosong, serta lahan milik Radio Republik Indonesia (RRI) seluas 14,97 ha dengan sekitar 9,62 ha belum terbangun.
Advertisement
Saat ini, sebagian lahan juga masih diokupasi oleh masyarakat, dengan sekitar 218 kepala keluarga (KK) menempati area tersebut.
Maruarar Sirait alias Ara mengungkapkan, pembangunan rumah susun di kawasan ini diharapkan dapat menjadi salah satu solusi untuk mengurangi backlog perumahan di Kota Depok.
"Dengan UMP Depok sekitar Rp 5 juta, kami menyiapkan skema pembiayaan yang memudahkan masyarakat, dengan tenor hingga 30 tahun, uang muka sekitar 1 persen, serta cicilan sekitar Rp 1,5 juta per bulan," terangnya, Senin (9/3/2026).
"Selain itu, pemerintah sedang mengupayakan agar masyarakat yang tinggal di rusun subsidi juga akan mendapatkan dukungan tarif khusus untuk layanan listrik dan air agar biaya hunian tetap terjangkau," ungkap dia.
KPR Tenor 30 Tahun
Pemerintah, lanjutnya, juga akan menyiapkan skema pembiayaan melalui Kredit Pemilikan Rumah (KPR) yang memudahkan masyarakat untuk memiliki hunian.
"Melalui skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), masyarakat dapat mengakses pembiayaan rumah dengan tenor hingga 30 tahun, uang muka sekitar 1 persen, serta cicilan yang terjangkau," jelas Ara.
Selain memiliki luas yang cukup besar, kawasan ini juga dinilai memiliki aksesibilitas yang baik. Lokasinya berada sekitar 5,2 km dari Stasiun Depok Baru dan sekitar 5 km dari Terminal Depok Margonda, serta didukung fasilitas sekitar seperti pasar, pusat kesehatan, tempat ibadah, dan sekolah mulai dari tingkat SD hingga SMA.
170 Ribu Warga Depok Tak Punya Rumah
Sementara itu, Wakil Wali Kota Depok Chandra Rahmansyah menyampaikan bahwa kebutuhan hunian di Kota Depok masih cukup tinggi. Saat ini diperkirakan sekitar 170 ribu masyarakat di Depok belum memiliki rumah.
"Pemerintah Kota Depok siap memberikan dukungan penuh terhadap rencana pembangunan rusun tersebut, termasuk dalam percepatan proses perizinan serta dukungan lainnya agar proyek tersebut dapat segera terealisasi," ujarnya.
Inspektur Jenderal Kementerian Komunikasi dan Digital juga berharap agar proses pembangunan rumah susun dapat dimulai dalam waktu dekat. Pembangunan rusun di kawasan ini diharapkan menjadi contoh kolaborasi berbagai pihak