Liputan6.com, Jakarta - Instruksi Siaga 1 Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto dinilai bukan langkah berlebihan. Status siaga itu dianggap wajar ketika situasi global mulai memanas.
Hal itu diungkap oleh Pengamat militer dari Lembaga Studi Pertahanan dan Studi Strategis Indonesia (Lesperssi) Beni Sukadis.
Advertisement
Dia mengatakan, perintah tersebut ada setelah muncul indikator keamanan yang mengarah pada situasi memburuk di luar negeri yang mungkin bisa berdampak pada stabilitas dalam negeri.
“Perintah Siaga 1 itu sesuatu yang normal ketika ada indikator keamanan nasional yang mengarah pada situasi yang memburuk di luar negeri,” kata Beni saat dihubungi Liputan6.com, Minggu (8/3/2026).
Dia menilai ketegangan di kawasan Teluk menjadi salah satu faktor utama. Banyak warga negara Indonesia bekerja di negara-negara Arab sehingga keselamatan mereka menjadi perhatian serius pemerintah.
Dalam kondisi konflik, pemerintah bisa saja mengerahkan aset militer untuk operasi penyelamatan.
“Biasanya akan ada ada pengerahan aset TNI (kapal terbang transportasi dan sebagainya) dalam operasi evakuasi," ujar dia.
Beni juga menyoroti potensi dampak ekonomi. Konflik di Timur Tengah bisa mengganggu pasokan energi dunia.
Jika pasokan gas dan minyak dari kawasan Teluk terganggu, harga energi global bisa melonjak. Kondisi itu berisiko menekan ekonomi masyarakat di dalam negeri.
"Kenaikan harga gas/minyak dunia karena pasokan yang terhenti terutama gas dari Qatar dan negara Arab lainnya akan membuat ekonomi masyarakat yg sedang tidak baik-baik saja makin tertekan dan menimbulkan keresahan masyarakat," ucap dia.
Tingkatkan Patroli di Objek Vital
Selain faktor ekonomi, dinamika politik global juga ikut memanas. Serangan Amerika Serikat dan Israel ke Iran dinilai membuat situasi geopolitik makin tidak menentu.
"Serangan AS-Israel secara unilateral ke Iran membuat politik global tidak menentu dan meningkatkan ketidakpercayaan pada AS, karena banyak masyarakat melihat betapa AS-Israel melanggar hukum internasional (dan piagam PBB) yaitu menyerang negara berdaulat tanpa alasan yang jelas," ujar dia.
Menurut Beni, kondisi itu berpotensi memicu kemarahan kelompok tertentu. Dia mengingatkan ada kemungkinan kelompok radikal atau jaringan teror mencoba menyerang kepentingan Amerika Serikat atau sekutunya. Sasaran yang rawan antara lain kedutaan besar dan objek vital yang berkaitan dengan negara tersebut.
"Serangan ke Iran mejadi amunisi atau mungkin mendorong kelompok-kelompok radikal/teroris domestik berupaya meyerang kepentingan AS terutama Kedubes dan obyek vital lainnya yang dioperasikan AS atau sekutunya," ucap dia.
Karena itu, langkah TNI meningkatkan patroli di objek vital dan kawasan diplomatik dinilai sebagai langkah antisipasi dini.
"Hal di atas menjadi pertimbangan pemeritah (TNI) meningkatkan kewaspadaan dini dengan Siaga 1 untuk mengamankan WNI di kuar negeri dan juga instansi/ obyek vital dalam negeri," ujar dia.
Koordinasi dengan Kemenlu
Dia menambahkan koordinasi antara TNI, Kementerian Luar Negeri, dan atase pertahanan menjadi kunci dalam skenario evakuasi WNI dari wilayah konflik.
"Dengan koordinasi antar instansi (AThan, Kemlu, dan lain-lain) menjadi krusial ketika operasi penyelematan/evakuasi dilakukan di luar negeri terutama membuat lis warga negara yang tinggal di negara Timur Tengah/Teluk," tandas dia.