Ditunjuk Jadi Ketua Satgas Percepatan Transisi Energi, Ini Tugas Buat Bahlil dari Prabowo

Dengan transisi energi yang lebih cepat diharapkan bisa mengurangi subsidi.

oleh Gagas Yoga PratomoDiterbitkan 05 Maret 2026, 19:50 WIB
Ketua Harian Dewan Energi Nasional (DEN), Bahlil Lahadalia, usai pelantikan Anggota DEN di Istana Negara, Jakarta, Rabu (28/1/2026). (Istimewa)

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyampaikan pemerintah membentuk satuan tugas (Satgas) untuk mempercepat implementasi program transisi energi nasional. Pembentukan Satgas tersebut diputuskan dalam rapat terbatas bersama Presiden yang membahas berbagai langkah percepatan implementasi energi bersih dan energi terbarukan di Indonesia. 

Dalam pembahasan itu, pemerintah menyoroti sejumlah agenda strategis yang dinilai perlu dipercepat implementasinya, termasuk pengembangan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) skala besar serta program konversi kendaraan bermotor berbahan bakar bensin menuju kendaraan listrik.

Menurut Bahlil, langkah percepatan ini diperlukan agar program transisi energi tidak hanya berhenti pada tahap perencanaan, tetapi dapat segera masuk ke tahap implementasi. Oleh karena itu, pemerintah membentuk tim khusus yang bertugas mengoordinasikan berbagai program lintas sektor agar pelaksanaannya berjalan lebih cepat dan terintegrasi.

Bahlil mengatakan dirinya ditunjuk oleh Presiden untuk memimpin Satgas tersebut dan bertanggung jawab dalam mengoordinasikan pelaksanaan program percepatan transisi energi.

“Dan karena itu Bapak Presiden membentuk tim Satgas untuk bisa melakukan percepatan ini. Dan tadi kami diberikan tugas oleh Bapak Presiden sebagai Ketua Satgas dalam menjalankan dan menerjemahkan secara cepat,” ujar Bahlil di Kompleks Istana Kepresidenan, Kamis (5/3/2026).

Ia menjelaskan, Satgas tersebut akan bekerja untuk menerjemahkan arahan Presiden menjadi langkah-langkah konkret dalam implementasi program energi bersih. Selain mendorong percepatan penggunaan energi bersih, pemerintah juga melihat kebijakan ini sebagai bagian dari upaya meningkatkan efisiensi anggaran negara. 

“Sudah barang tentu ini orientasinya adalah transisi energi bisa kita lakukan cepat, tapi juga kita bisa mengurangi subsidi,” pungkasnya. 

Rekomendasi

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya