Liputan6.com, Jakarta - Wakil Ketua MPR RI sekaligus Ketua Fraksi Partai Demokrat DPR RI, Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas) menghadiri pertemuan bersama perwakilan paguyuban pedagang, pelaku industri, koperasi, dan UMKM dalam rangka penguatan stabilitas harga dan rantai pasok selama bulan Ramadan.
Dalam sambutannya, beliau menyampaikan apresiasi atas dedikasi dan kerja keras para pelaku usaha yang selama ini menjadi garda terdepan dalam menjaga stabilitas ekonomi daerah, khususnya di momentum Ramadan yang identik dengan meningkatnya kebutuhan masyarakat.
Advertisement
“Kita bersama menjaga stabilitas harga dan rantai pasok sehingga daya beli masyarakat tetap terjaga, khususnya saat Ramadan,” ujarnya dalam keterangan diterima.
Mengusung semangat “Ramadan Religi, Menguatkan Negeri,” EBY menegaskan bahwa nilai-nilai religius seperti ketekunan, kesabaran, kejujuran, dan keberkahan harus tercermin dalam praktik ekonomi sehari-hari. Menurutnya, ketika nilai religi diperkuat, maka fondasi ekonomi bangsa juga akan semakin kokoh.
Berdasarkan data terbaru, inflasi bulanan di sektor pangan masih menjadi perhatian utama, dengan kebutuhan pokok meningkat sekitar 15–20 persen selama Ramadan. Di sisi lain, UMKM menyumbang sekitar 60 persen penyerapan tenaga kerja nasional, sehingga keberlangsungan dan stabilitas sektor ini menjadi sangat strategis.
Wakil Rakyat dari Dapil VII Jawa Timur tersebut mengidentifikasi sejumlah tantangan yang perlu diantisipasi, antara lain volatilitas harga bahan pokok, distribusi logistik yang belum merata, serta keterbatasan akses modal dan teknologi bagi pelaku usaha.
Namun demikian, peluang tetap terbuka lebar melalui kolaborasi antara pedagang, industri, koperasi, dan UMKM; pengembangan produk lokal berkualitas; serta penguatan ekonomi daerah yang berkelanjutan.
Langkah Konkret
Dalam paparannya, Ibas juga menekankan beberapa langkah konkret untuk menjaga stabilitas harga di daerah:
Pertama, intervensi pemerintah, melalui penetapan Harga Eceran Tertinggi (HET), operasi pasar saat harga melonjak, dan subsidi distribusi untuk menekan biaya angkut.
Kedua, manajemen rantai pasok, dengan pengawasan distribusi untuk mencegah penimbunan, kerja sama antar daerah dalam penyediaan stok, serta pemantauan harga secara rutin.
Ketiga, strategi pelaku usaha lokal, dengan menetapkan harga yang kompetitif dan wajar, serta menerapkan metode cost plus pricing agar usaha tetap menguntungkan tanpa memberatkan konsumen.
Keempat, penguatan koordinasi daerah, dengan memastikan data stok pangan yang akurat, kekompakan dinas terkait dan aparat hukum, serta distribusi barang yang efisien hingga ke pelosok.
“Keberkahan ada pada ketekunan dan kolaborasi. Ketika kita bekerja sama dan konsisten, negeri ini akan kuat,” tegasnya.
Kegiatan audiensi ini juga membuka kesempatan untuk ruang penyampaian aspirasi peserta. Rizky, mahasiswa asal Magetan, menyampaikan keresahannya terkait fluktuasi harga ternak domba dan kambing yang kerap merugikan peternak muda. Ia berharap adanya solusi agar generasi muda dapat berperan menjaga stabilitas harga ternak di daerah.
Menanggapi hal tersebut, Edhie Baskoro menjelaskan bahwa perubahan harga ternak sangat dipengaruhi mekanisme permintaan dan pasokan. Ia mendorong para peternak muda untuk mulai memperkuat manajemen usaha serta memperluas akses pasar.
“Harga turun sering kali karena pasokan berlebih atau perubahan pola konsumsi. Karena itu, peternak perlu mengatur ritme produksi, mencari pasar baru, serta memastikan efisiensi biaya operasional agar tetap memperoleh keuntungan,” ungkapnya.
Ia juga menekankan pentingnya diversifikasi usaha peternakan serta pembangunan kemitraan distribusi agar hasil produksi tidak hanya bergantung pada satu pasar saja.
Sementara itu, Sadam, mahasiswa lainnya, menyoroti adanya kesenjangan harga bahan pangan di wilayah Madiun Raya yang dinilai cukup mencolok antar daerah. Kondisi tersebut dinilai memberatkan masyarakat karena harga kebutuhan pokok tidak merata.
Menjawab aspirasi tersebut, Edhie Baskoro menilai perbedaan harga umumnya dipengaruhi distribusi logistik dan rantai pasok antarwilayah. Ia menegaskan perlunya pengawasan bersama agar tidak terjadi praktik yang menyebabkan harga menjadi tidak wajar. EBY juga menekankan bahwa pedagang dan pelaku usaha berhak untuk mendapatkan untung, namun dengan skema yang disesuaikan dengan realitas pasar agar pembeli pun tidak terbebani. Dengan demikian, ekonomi dapat bergerak berkelanjutan.
“Distribusi harus lancar dan transparan. Pemerintah daerah perlu aktif melakukan monitoring agar harga pangan antarwilayah tetap seimbang dan tidak memberatkan masyarakat,” katanya.