Liputan6.com, Jakarta - Sekretaris Kabinet (Seskab) Letkol Teddy Indra Wijaya menyampaikan bahwa anggaran pendidikan dalam APBN tahun 2026, termasuk penggunannya untuk apa saja sudah disetujui pemerintah dan DPR RI. Bahkan, Badan Anggaran (Banggar) DPR yang diketuai Politisi PDIP Said Abdullah juga menyetujuinya.
Dia mengatakan bahwa 20 persen dari total APBN 2026 yang disepakati pemerintah dan DPR RI dialokasikan untuk anggaran pendidikan. Anggaran pendidikan tahun 2026 sebesar Rp769,1 triliun yang dipergunakan untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia.
Advertisement
"Di tahun ini Rp769,1 triliun itu 20%. Dan itu anggaran pendidikan. Anggaran pendidikan itu apa? Banyak. Isinya, peruntukannya. Dan isinya, peruntukannya itu sudah disepakati bersama tahun lalu oleh Pemerintah, DPR, dan Badan Anggaran DPR. Yang mana Ketua Banggar-nya juga PDIP," jelas Teddy di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Jumat (27/2/2026).
Dia menekankan MBG tak mengurangi anggaran maupun program-program pendidikan di Indonesia. Program pendidikan yang sudah ada seperti Kartu Indonesia Pintar serta Program Indonesia Pintar tak dihentikan dan tetap berjalan.
Bahkan, Teddy menyebut Presiden Prabowo Subianto menambah program pendidikan untuk anak-anak Indonesia. Mulai dari Sekolah Rakyat, Sekolah Garuda, perbaikan sekolah rusak, digitalisasi pembelajaran, hingga pembangunan kampus baru.
"Jadi, saya mau sampaikan, tidak ada program yang tidak dilanjutkan. Semua program berjalan dan bahkan ditambah," katanya.
Dia menuturkan bahwa program pendidikan dan MBG merupakan fondasi awal untuk memperbaiki pendidikan di Indonesia. Selain itu, Teddy menyebut program MBG juga bertujuan meningkatkan kualitas sumber daya manusia.
"Apakah program makan bergizi ini mengurangi program pendidikan? Saya jawab, tidak," tegas Teddy.
Buktikan MBG dari Anggaran Pendidikan, PDIP Buka APBN
Sebelumnya, PDI Perjuangan membuka data resmi terkait sumber anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang disebut berasal dari porsi anggaran pendidikan dalam APBN 2026.
Penjelasan ini disampaikan merespons beredarnya narasi simpang siur di media sosial mengenai pendanaan program tersebut.
Wakil Ketua Komisi X DPR RI Fraksi PDIP, MY Esti Wijayati, mengatakan klarifikasi perlu dilakukan karena banyak kader dan masyarakat mempertanyakan sumber anggaran MBG, terutama di tengah ketentuan mandatory spending pendidikan sebesar 20 persen dari APBN dan APBD.
"Klarifikasi ini perlu dilakukan menyusul banyaknya pertanyaan dari kader di tingkat DPD, DPC, hingga masyarakat luas. Mereka kebingungan dengan narasi yang beredar di media sosial," ujar Esti dalam jumpa pers di Sekolah Partai DPP PDIP, Jakarta, Rabu (25/2/2026).
Esti menjelaskan, berdasarkan dokumen resmi negara berupa Undang-Undang dan Peraturan Presiden tentang APBN, anggaran pendidikan senilai Rp 769 triliun tidak sepenuhnya digunakan untuk sektor pendidikan murni. Sebagian dialokasikan untuk program MBG.
"Di dalam lampiran APBN yang berupa Peraturan Presiden, secara jelas dinyatakan bahwa dari Rp 769 triliun anggaran pendidikan itu, digunakan untuk MBG sebesar Rp 223,5 triliun. Itu resmi di dalam buku lampiran APBN. Kami dari Komisi X DPR RI merasa perlu menjelaskan secara gamblang agar masyarakat mengetahui kebenaran sesuai data," kata Esti.
Tepis Anggaran MBG dari Efisiensi
Penjelasan senada disampaikan Wakil Sekretaris Jenderal DPP PDIP Bidang Komunikasi, Adian Napitupulu. Ia menepis anggapan bahwa anggaran MBG berasal dari hasil efisiensi kementerian dan lembaga.
"Dalam faktanya, kita bisa melihat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2025 tentang APBN 2026," ujar Adian.
Menurut Adian, dalam penjelasan Pasal 22 undang-undang tersebut disebutkan bahwa pendanaan operasional penyelenggaraan pendidikan telah mencakup Program Makan Bergizi di lembaga pendidikan umum maupun keagamaan.
Ketentuan itu kemudian diperkuat melalui Peraturan Presiden Nomor 118 Tahun 2025 tentang Rincian APBN Tahun 2026.
"Dalam Perpres tersebut, tercantum alokasi anggaran untuk Badan Gizi Nasional Rp 223.558.960.490," jelas Adian.