Liputan6.com, Tokyo - Pemerintah Jepang berencana mengerahkan rudal permukaan-ke-udara di salah satu pulau terluarnya di wilayah barat yang berada dekat dengan Taiwan paling lambat Maret 2031. Rencana tersebut disampaikan oleh Menteri Pertahanan Jepang Shinjiro Koizumi dalam konferensi pers rutin di Tokyo pada Selasa (24/2/2026).
Kementerian Pertahanan Jepang sebelumnya telah mengumumkan rencana itu pada 2022 sebagai bagian dari upaya memperkuat pertahanan udara di Pulau Yonaguni. Pulau tersebut telah memiliki pangkalan militer Jepang dan terletak sekitar 110 kilometer di sebelah timur Taiwan serta sekitar 1.900 kilometer di barat daya Tokyo.
Advertisement
Menurut Koizumi seperti dikutip dari laporan CNA, kementeriannya akan mengadakan pengarahan bagi warga di Yonaguni pada pekan depan untuk menjelaskan rencana pengerahan tersebut. Ia sendiri diketahui telah mengunjungi pulau itu pada November lalu.
Pernyataan Koizumi disampaikan di tengah ketegangan yang telah berlangsung selama beberapa bulan antara Jepang dan China. Pada hari yang sama, Beijing mengumumkan pemberlakuan pembatasan ekspor terhadap puluhan perusahaan Jepang yang disebut terlibat dalam pembangunan dan penguatan militer negara tersebut.
Sebelumnya, perdana menteri Jepang yang berhaluan konservatif, Sanae Takaichi, pada November lalu menyatakan bahwa Tokyo dapat melakukan intervensi militer jika terjadi serangan terhadap Taiwan yang memiliki pemerintahan sendiri.
China memandang Taiwan sebagai bagian dari wilayahnya dan tidak menutup kemungkinan untuk mengambil alih pulau tersebut dengan kekuatan militer.
Sejak pernyataan Takaichi tersebut, pemerintah China telah menganjurkan warga negaranya untuk tidak berkunjung ke Jepang. Kebijakan itu berdampak pada sektor pariwisata Jepang, yang merupakan salah satu pilar utama perekonomian.
Di sisi lain, Menteri Luar Negeri China Wang Yi dalam Konferensi Keamanan Munich awal bulan ini menyatakan bahwa sejumlah pihak di Jepang berupaya untuk menghidupkan kembali militerisme.
Menanggapi situasi tersebut, Takaichi pada Jumat (20/2) mengatakan di hadapan parlemen bahwa China semakin meningkatkan upaya untuk mengubah status quo dengan kekuatan atau paksaan di Laut China Timur dan Laut China Selatan. Ia menegaskan bahwa Jepang perlu memperkuat kemampuan pertahanannya.