Liputan6.com, Jakarta - Badan Pusat Statistik (BPS) secara resmi menggelar Kick-Off Publisitas Sensus Ekonomi 2026 (SE2026) di Kantor Pusat BPS, Jakarta Rabu (25/2/2026). Kegiatan ini diselenggarakan bekerja sama dengan Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat (Bakohumas) sebagai bentuk sinergi komunikasi pemerintah dalam mendukung agenda strategis nasional.
Sekretaris Utama BPS Zulkipli menyampaikan, Sensus Ekonomi 2026 secara khusus akan dapat menyediakan beberapa informasi penting. Untuk membantu pemerintah dalam pengambilan kebijakan, pelaku usaha dalam pengembangan usahanya, dan juga pihak lain yang membutuhkan, seperti media dan juga akademisi.
Advertisement
"Selain informasi terkait karakteristik usaha, SE2026 juga memperluas cakupan informasi dengan memotret ekonomi digital, ekonomi lingkungan, dan ekonomi kreatif guna menjawab dinamika serta tantangan transformasi ekonomi modern," ujarnya.
Zulkipli mengklaim, pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 bakal memberikan berbagai manfaat strategis. Antara lain sebagai penyediaan data ekonomi yang akurat dan komprehensif sebagai rujukan nasional, penguatan perencanaan dan penajaman target program pembangunan, dukungan terhadap agenda transformasi ekonomi nasional, akses informasi strategis bagi pemangku kepentingan, dan bagi asosiasi usaha.
"SE2026 menyediakan data lengkap untuk advokasi kepentingan anggota secara berbasis bukti. Data yang dihasilkan akan menjadi referensi dalam merancang kebijakan industri, investasi, UMKM, ekonomi digital, hingga ekonomi hijau," paparnya.
BPS lantas mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk berperan aktif melalui media komunikasi seperti media massa, media sosial, platform digital, dan kanal institusi), jejaring dan komunitas. Termasuk asosiasi usaha dan komunitas pelaku ekonomi, serta advokasi dan penguatan pesan agar partisipasi pelaku usaha semakin optimal.
"Kami mengajak Bapak/Ibu untuk menjadi communication multiplier yang memperluas gaung SE2026 kepada jutaan pelaku usaha. Bagi asosiasi, ini adalah kesempatan emas untuk memastikan bahwa kondisi anggotanya benar-benar tercermin dalam data nasional. Bagi kementerian/lembaga, ini adalah momentum memperkuat kebijakan berbasis data," tuturnya.
Kegiatan Sensus Ke-5
Adapun Sensus Ekonomi 2026 menjadi kegiatan sensus ke-5 yang dilaksanakan setiap 10 tahun sekali sejak 1986. Rangkaian kegiatan ini akan dilaksanakan pada Mei-Juli 2026.
Zulkipli mengatakan, melalui Sensus Ekonomi 2026 pihaknya bakal memetakan kondisi terkini perekonomian nasional, termasuk berbagai perubahan yang terjadi pasca pandemi Covid-19.
"Dengan pelaksanaan sensus ini kita akan mengetahui dari level yang terkecil sampai dengan level yang terbesar, terkait perkembangan ekonomi yang sekarang terjadi. Sehingga banyak hal nantinya akan kita dapatkan dari hasil Sensus Ekonomi ini," ujarnya di tempat yang sama.
Anggaran Rp 1,3 Triliun
Dalam pelaksanaannya, BPS menyiapkan anggaran lebih besar dari kegiatan serupa yang digelar pada 2016 lalu, yang menghabiskan sekitar Rp 2,4 triliun. "Kalau saya tidak salah itu sekitar Rp 1,3 triliun untuk pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026," imbuhnya.
Melalui Sensus Ekonomi 2026, BPS akan melacak data-data terkait dengan karakteristik pelaku usaha saat ini, baik di level usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) hingga pengusaha besar.
"Jadi profil perusahaan seperti apa, kemudian bagaimana perkembangan yang dilakukan oleh perusahaan itu. Kemudian juga kita akan menanyakan aktivitas dari omsetnya seperti apa. Sehingga kita juga nanti akan bisa melihat margin yang kita dapatkan dari perkembangan perusahaan itu sendiri," bebernya.
"Kemudian juga akan ada pertanyaan terkait dengan penggunaan ekonomi hijau di dalamnya. Jadi cukup banyak pertanyaan yang akan disampaikan," kata Zulkipli.