Liputan6.com, Jakarta - Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi/Wakil Kepala BKPM, Todotua Pasaribu menegaskan Indonesia tidak akan menjadi sasaran boikot Amerika Serikat (AS) dalam kerja sama perdagangan dan investasi.
Ia memastikan, nihilnya kesepakatan yang berpotensi menyeret Indonesia ke dalam skema boikot dagang seperti yang dialami sejumlah negara lain.
Advertisement
"Enggak ada kesepakatan (soal boikot) itu. Kita tetap menganut asas kerja sama, perdagangan, dan lainnya yang bebas aktif, denfan AS maupun lembaga-lembaga lain,” ucapnya di BKPM, Selasa (24/2/2026).
Ia menegaskan, arah kebijakan pemerintah di bawah Presiden Prabowo Subianto sudah sangat jelas, khususnya dalam menjaga kemandirian nasional tanpa menutup pintu kerja sama global.
“Presiden kita orangnya jelas, Presiden Prabowo orangnya jelas,” ujar dia.
Dia menilai, komunikasi di bidang perdagangan dan investasi justru menjadi instrumen penting untuk menjaga stabilitas dan daya saing ekonomi Indonesia.
“Urusan kemandirian kita urusan kemandirian kita, enggak ada campur tangan. Tapi bahwa kita harus membuka komunikasi dalam rangka trade dan investment, ya itu harus,” ungkapnya.
Mendag Budi Santoso: Tarif 19% AS Tak Ganggu Ekspor dan Neraca Dagang RI
Sebelumnya, Menteri Perdagangan (Mendag) RI, Budi Santoso, memastikan, kebijakan tarif impor dalam perjanjian dagang resiprokal dengan Amerika Serikat sebesar 19% tidak akan memengaruhi performa ekspor Indonesia maupun posisi neraca perdagangan nasional.
Ia menjelaskan, hingga kini ekspor Indonesia masih mencatatkan surplus, termasuk dengan AS yang menjadi salah satu mitra dagang utama. "Sekarang saja kan kita surplus. Surplus nomor satu kita itu ke Amerika, nomor dua ke India. Ya, jadi nggak ada masalah," katanya.
"Oh, nggak, nggak (berdampak tarif 19%)," ujar Budi kepada wartawan di Stasiun Gambir, Selasa (24/2/2026).
Lebih lanjut, Budi menyampaikan bahwa dalam perjanjian dagang yang telah disepakati, Indonesia justru memperoleh banyak keuntungan berupa tarif 0% untuk berbagai komoditas ekspor. Dengan berbagai fasilitas tersebut, ia meyakini kinerja ekspor Indonesia berpotensi tumbuh lebih tinggi.
"Surplus nomor satu kita itu ke Amerika, nomor dua ke India. Jadi enggak ada masalah. Yang kedua, kan dari perjanjian itu, kita banyak mendapatkan yang 0 persen. Seharusnya ya, justru malah meningkat. Memang harapan kita ingin meningkatkan ekspor," katanya.
Menanggapi anggapan bahwa neraca dagang Indonesia bisa tertekan akibat kebijakan tarif AS, Budi kembali membantahnya. Ia juga menambahkan, impor dari AS bukan persoalan besar karena sebagian besar barang yang masuk merupakan komoditas yang memang dibutuhkan di dalam negeri.
Indonesia Resmi Teken Tarif Resiprokal AS 19 Persen, Ribuan Produk Diatur
Sebelumnya, Indonesia resmi menanyepakati perjanjian perdagangan dengan tarif resiprokal 19 persen dengan Amerika Serikat (AS). Ada 1.819 pos tarif yang diatur dalam kesepakatan dagang kedua negara.
Penandatanganan Agreement on Reciprocal Trade (ART) dilakukan oleh Presiden Prabowo Subianto dan Presiden AS Donald Trump. Kesepakatan diteken pascaagenda perdana pertemuan Dewan Perdamaian untuk Gaza atau Board of Peace (BoP).
"Indonesia dan Amerika Serikat sepakat untuk memperkuat kerjasama ekonomi," ungkap Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto dalam konferensi pers daring, Jumat (20/2/2026).
Dia mengisahkan perjalanan negosiasi yang dimulai sejak April 2025 lalu ketika Donald Trump mengumumkan Indonesia dikenakam tarif resiprokal 32 persen. Negosiasi berujung pada penurynan tarif menjadi 19 persen dengan berbagai ketentuan tambahan lainnya.
"90 persen daripada dokumentasi yang dikirim oleh Indonesia dipenuhi oleh Amerika. Jadi usulan Indonesia dipenuhi oleh Amerika yang tertuang dalam Agreement on Reciprocal Tariff," ucapnya.