Liputan6.com, Jakarta - Anggota Komisi B DPRD Jakarta Pandapotan Sinaga mendorong agar Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta melakukan penguatan pada sistem pengawasan digital pramudi PT Transportasi Jakarta (TransJakarta).
Hal ini menyusul kecelakaan dua armada di Koridor 13 ruas Swadarma arah Cipulir, Jakarta Selatan, pada Senin 23 Februari 2026. Diketahui, insiden adu banteng bus diduga karena salah satu sopir mengantuk sebab kelelahan.
Advertisement
Pandapotan menyoroti jumlah personel pengawas TransJakarta belum sebanding dengan armada yang beroperasi. Menurutnya, berdasarkan tinjauan Komisi B ke sistem pengawasan di Command Center TransJakarta pada Desember 2025, terdapat ketimpangan jumlah personel.
“Kami sudah melihat langsung di Command Center. Saat itu sekitar 20 orang mengawasi kurang lebih 5 ribu armada. Kondisi tersebut tidak seimbang,” kata Pandapotan dalam keterangan resmi, dikutip Selasa (24/2/2026).
Ia menilai, pengawasan berbasis teknologi perlu maksimal agar seluruh pergerakan armada dapat terdeteksi secara menyeluruh. Jumlah personel pengawas yang cukup juga diyakini menjadi faktor penting untuk menekan risiko kecelakaan.
“Pengembangan teknologi penting untuk memastikan semua armada terpantau dengan baik. Jangan sampai ada celah pengawasan,” jelas Pandapotan.
Sistem Pengawasan Operator
Selain itu, ia juga meminta agar operator pihak ketiga yang bekerja sama dengan TransJakarta turut serta memperkuat sistem pengawasan armada masing-masing.
“Ke depan, pengawasan tidak bisa dibebankan seluruhnya kepada TransJakarta. Operator pihak ketiga juga harus memiliki sistem pengawasan yang terintegrasi,” katanya.
Pandapotan menyatakan, sinergi antara TransJakarta dan operator sangat diperlukan untuk menekan potensi kesalahan manusia atau human error, khususnya pada pramudi saat bertugas di lapangan.
“Harus ada kerja sama dan sinergi. Dengan pengawasan yang kuat, aktivitas pramudi dapat terpantau dan risiko kesalahan bisa ditekan,” tandasnya.