Ukraina Peringati 4 Tahun Invasi Rusia: Kami Tidak Butuh Jeda, Kami Butuh Perdamaian yang Adil

Shynkarenko menegaskan bahwa Ukraina tidak menginginkan gencatan senjata semu.

"Kami tidak membutuhkan penghentian sementara yang hanya membekukan situasi di garis depan. Kami tidak membutuhkan jeda yang melegitimasi pendudukan. Kami membutuhkan perdamaian yang adil dan berkelanjutan," kata Shynkarenko.

Ia menjabarkan bahwa perdamaian yang adil berarti:

• Penarikan penuh pasukan Rusia dari seluruh wilayah Ukraina yang diakui secara internasional;
• Pemulihan integritas teritorial;
• Akuntabilitas atas kejahatan perang;
• Pemulangan anak-anak Ukraina yang dideportasi serta tawanan perang;
• Jaminan keamanan yang andal untuk mencegah agresi terulang.

"Perdamaian tanpa keadilan akan menormalisasi agresi. Dan itu akan membahayakan setiap negara berdaulat," tegasnya.

Relevansi bagi Indonesia

Dalam pidatonya, Shynkarenko secara khusus menyinggung Indonesia sebagai negara yang dibangun di atas prinsip kedaulatan dan integritas teritorial.

"Bagi Indonesia — negara yang berdiri di atas kedaulatan, integritas wilayah, dan hidup berdampingan secara damai — prinsip-prinsip ini adalah fondasi," ungkapnya.

Ia menekankan bahwa sebagai negara kepulauan dan suara penting Global South, Indonesia memahami bahwa kedaulatan dan kebebasan navigasi bukan konsep abstrak.

"Ukraina berjuang untuk prinsip yang sama — di Laut Hitam, di perairan teritorial kami, dan di seluruh perbatasan kami yang diakui secara internasional," terang Shynkarenko.

Dalam sesi tanya jawab dengan awak media, Shynkarenko disinggung soal dukungan Indonesia merujuk pada fakta bahwa Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto telah dua kali mengunjungi Rusia, namun belum sekalipun ke Ukraina. 

"Sikap pemerintah Indonesia sudah jelas dan telah disampaikan lebih dari sekali, termasuk saat Indonesia memberikan suara di PBB untuk resolusi yang mendukung kedaulatan dan integritas wilayah Ukraina. Sikap tersebut tidak dapat ditawar," jawabnya.

"Kami menghargai bahwa Indonesia memiliki sikap dan posisi yang jelas, dan kami berharap hal itu akan terus dipertahankan. Terkait kerja sama dan kunjungan, pada dasarnya Ukraina adalah negara yang memperjuangkan prinsip bahwa setiap negara memiliki hak untuk menentukan dengan siapa mereka bekerja sama dan aliansi mana yang ingin mereka pilih. Tentu saja, kami berharap Indonesia akan membuat pilihan yang tepat dan pilihan tersebut akan menguntungkan kepentingan nasionalnya sendiri."

Di tengah agresi yang berlanjut, sebut Shynkarenko, Ukraina memilih untuk tetap membangun. Ia membagikan semangat juang pekerja di sektor energi Ukraina.

"Bagian tersulit adalah ketika Anda memulihkan semuanya — lalu semuanya dihancurkan lagi, dan Anda harus memulai dari awal," tuturnya, seraya menjelaskan bagaimana para teknisi bekerja dalam suhu beku dan ancaman serangan untuk memperbaiki pembangkit listrik dan gardu induk.

"Mereka memulai lagi. Mereka memulai lagi karena rumah sakit membutuhkan listrik. Karena keluarga membutuhkan pemanas. Karena anak-anak membutuhkan cahaya."

Menurutnya, rekonstruksi bukan sekadar membangun gedung, melainkan memulihkan martabat dan hak untuk hidup dengan aman.

Di tengah perang, Ukraina tetap berkontribusi pada ketahanan pangan global melalui program Grain from Ukraine, yang telah mengirim lebih dari 320 ribu ton produk pertanian ke 18 negara yang membutuhkan, termasuk Ethiopia, Somalia, Sudan, Yaman, Nigeria, dan Palestina.

Agresi Rusia, ungkap Shynkarenko, tidak bisa dibenarkan dengan narasi sejarah.

"Rusia mencoba membenarkan agresinya dengan mitos sejarah. Ia menyangkal kenegaraan dan bahasa Ukraina. Tetapi jika demikian, mengapa ada catatan sejarah tentang pelarangan bahasa dan budaya Ukraina berulang kali — dari Kekaisaran Rusia hingga rezim Soviet?" tanya Shynkarenko 

Ia kemudian menyampaikan pesan yang tegas, "Kedaulatan dan integritas teritorial negara yang diakui secara internasional tidak dapat dinegosiasikan. Penentuan nasib sendiri adalah hak menurut hukum internasional. Tidak ada ‘dua sisi’ ketika warga sipil sengaja dibunuh. Agresi tidak boleh diberi hadiah."

"Ukraina memilih ketahanan. Ukraina memilih keadilan. Ukraina memilih perdamaian — perdamaian yang berakar pada hukum," bebernya.

Sementara itu, dalam kesempatan yang sama Duta Besar (Dubes) Uni Eropa untuk Indonesia Denis Chaibi mengungkapkan, "Empat tahun ini telah menghancurkan kehidupan jutaan warga Ukraina. Ketika Anda berkeliling melihat pameran ini, Anda tidak akan melihat angka-angka statistik atau deretan tahun. Anda akan melihat wajah-wajah. Anda akan melihat seorang ibu memeluk anaknya, seorang ayah menunggu panggilan dari tentara, sebuah kota yang hancur menjadi puing-puing. Setiap gambar menceritakan kisah—bukan hanya kisah kehancuran, tetapi juga kisah ketangguhan."

"Ini bukan hanya kisah tentang perang, tetapi juga kisah tentang martabat. Dan saya percaya bahwa martabat itu penting di mana pun. Martabat sebagai prinsip sangatlah penting. Kita tidak hanya berbicara tentang wilayah, tetapi tentang prinsip-prinsip yang mengikat kita semua: prinsip-prinsip Piagam PBB—kedaulatan, integritas wilayah, penyelesaian sengketa secara damai, dan pertanggungjawaban atas pelanggaran hukum internasional," ujar Dubes Chaibi.

"Prinsip-prinsip tersebut bukanlah prinsip Barat, melainkan prinsip universal. Prinsip-prinsip ini dibentuk oleh sejarah, termasuk sejarah bangsa-bangsa yang berjuang untuk kemerdekaan, martabat, dan hak menentukan nasib sendiri. Saya rasa Indonesia memahami kisah ini lebih baik dari siapa pun. Semboyan Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika, mengingatkan kita bahwa persatuan menjadi kuat ketika berakar pada rasa saling menghormati—menghormati perbedaan, menghormati batas wilayah, menghormati kedaulatan. Ketika perbatasan diubah dengan kekerasan, fondasi kepercayaan internasional mulai terkikis. Dan tanpa kepercayaan, tidak akan ada perdamaian. Inilah sebabnya mengapa apa yang terjadi di Ukraina penting bagi kita semua."

Dubes Chaibi lebih lanjut mengatakan, "Ukraina telah menyatakan kesiapan untuk menempuh jalan perdamaian, dan Uni Eropa mendukung setiap jalur perdamaian yang kredibel. Namun perdamaian itu harus selaras dengan Piagam PBB. Perdamaian tidak boleh menjadi hadiah bagi agresi atau bentuk normalisasi penggunaan kekerasan. Perdamaian harus adil, dan harus berkelanjutan. Ini sangat penting bagi Uni Eropa. Itulah sebabnya kami berdiri bersama Ukraina—secara politik, ekonomi, militer, dan diplomatik."

"Dan sebagaimana kita berdiri untuk perdamaian dan keadilan di Palestina, kita juga berdiri untuk perdamaian dan keadilan di Ukraina. Ini bukan dua isu yang saling bersaing, melainkan wujud dari komitmen yang sama."

Ketika ditanya optimisme Ukraina akan perdamaian yang ditengahi Amerika Serikat (AS) di mana Presiden Donald Trump saat ini lebih banyak bicara soal Timur Tengah, Shynkarenko menuturkan, "Memang benar bahwa Presiden Trump sangat fokus pada penyelesaian konflik di Timur Tengah. Namun kami tetap melihat adanya berbagai upaya untuk menyelesaikan situasi dan mengakhiri perang yang dimulai oleh Rusia. Dengan dukungan AS, sudah ada beberapa putaran negosiasi."

"Namun pesan kami jelas: bukan Ukraina yang perlu ditekan untuk berdamai. Kami adalah pihak yang menginginkan perdamaian secepat mungkin. Rakyat kami, pemerintah kami, dan presiden kami telah menunjukkan dan melakukan segala upaya untuk itu. Satu-satunya negara yang perlu ditekan untuk mencapai perdamaian—bukan hanya oleh AS, tetapi oleh seluruh masyarakat internasional—adalah Rusia."

Dubes Chaini menguatkan pernyataan Shynkarenko, "Ada satu negara yang hadir di setiap pertemuan dengan membawa proposal, dan ada negara lain yang menunda, menghindar, mengatakan satu hal tetapi melakukan hal lain."