Liputan6.com, Jakarta - Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Haedar Nashir menilai wacana perubahan struktur Kepolisian Republik Indonesia dengan menempatkannya di bawah kementerian tertentu berpotensi menimbulkan masalah baru dan tidak menyelesaikan persoalan yang ada.
Haedar menegaskan, posisi Polri dan Tentara Nasional Indonesia yang berada langsung di bawah Presiden merupakan hasil pertimbangan matang pascareformasi, dengan fungsi dan peran yang berbeda namun sama-sama strategis sebagai alat negara.
Advertisement
“Kalau ada masalah lebih baik lihat kondisi di dalam dan perbaiki yang ada di dalam, sebagaimana juga ada masalah dalam birokrasi pemerintahan secara keseluruhan,” kata Haedar kepada wartawan di Jakarta, Jumat (20/2/2026).
Menurut Haedar, perubahan struktural yang dilakukan setiap kali muncul persoalan justru berisiko memperumit keadaan. Ia menilai, penggabungan Polri ke dalam kementerian yang juga memiliki persoalan internal berpotensi menciptakan masalah ganda.
“Kalau Polri ada masalah digabung dengan kementerian yang ada masalah, di situlah memunculkan dobel masalah. Kementerian mana pun sekarang tidak ada yang tanpa masalah,” ujarnya.
Ia menegaskan bahwa pendekatan semacam itu tidak dapat dijadikan solusi jangka panjang. Dalam pandangannya, perubahan struktural bukanlah jawaban atas seluruh persoalan tata kelola.
“Apakah dengan ada masalah kementerian kita hilangkan, kita lebur dan lain sebagainya, atau juga ketika kita punya masalah dalam kehidupan masyarakat selalu perubahan struktural? Cukuplah,” tegas Haedar.
Dorong Good Governance yang Konsisten
Ketimbang mengubah struktur kelembagaan, Muhammadiyah mendorong penerapan prinsip good governance secara konsisten, baik di tubuh Polri, TNI, maupun birokrasi kementerian. Menurut Haedar, tantangan utama yang dihadapi institusi negara saat ini berkaitan dengan tata kelola dan pencegahan korupsi.
Ia menyatakan keyakinannya bahwa Presiden Prabowo Subianto memiliki kapasitas dan kebijaksanaan untuk menyelesaikan persoalan tersebut tanpa harus menempuh perubahan struktural yang berisiko.
“Saya percaya Presiden Prabowo Subianto dengan kenegarawanannya dan pandangan-pandangannya yang luar biasa visioner mampu menyelesaikan masalah-masalah yang terjadi,” ujarnya.
Muhammadiyah, lanjut Haedar, berharap seluruh institusi negara—Polri, TNI, birokrasi, dan kementerian—terus melakukan pembenahan internal agar prinsip good governance berjalan, korupsi semakin diminimalkan, serta pelayanan kepada bangsa dan negara sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing.
“Kami berharap juga kepada Tim Reformasi Polri untuk dengan seksama dan bijaksana memahami persoalan secara komprehensif,” kata Haedar.
Ia menegaskan Muhammadiyah tidak akan masuk ke wilayah personal atau figur dalam jabatan pemerintahan, termasuk posisi pimpinan tertinggi Polri, karena hal tersebut merupakan hak prerogatif Presiden.
“Saya yakin Pak Prabowo memiliki pandangan yang luas, saksama, dan bijaksana,” pungkasnya.