Liputan6.com, Jakarta - Anggota Komisi VII DPR, Eva Monalisa, menekankan pentingnya kepastian hukum dan keselarasan kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah untuk menjaga keberlanjutan industri air minum dalam kemasan (AMDK), yang memiliki kontribusi signifikan terhadap perekonomian nasional dan penyerapan tenaga kerja.
Eva menyampaikan bahwa industri AMDK merupakan sektor strategis yang berperan besar dalam mendukung aktivitas ekonomi di berbagai wilayah Indonesia. Sepanjang rantai nilai industri, mulai dari produksi, distribusi, hingga layanan kepada konsumen, sektor ini tercatat menyerap hingga sekitar 2 juta tenaga kerja.
Advertisement
“Di sini juga saya perlu menjelaskan untuk investasi jangan sampai juga mereka tidak mendapat kepastian hukum dan regulasinya juga tidak berganti-ganti,” kata Eva Monalisa dalam keterangan diterima.
Menurut Eva, kontribusi ekonomi dan sosial yang besar dari industri AMDK perlu didukung oleh kebijakan yang konsisten serta regulasi yang jelas dan tidak tumpang tindih. Ia mengingatkan bahwa perbedaan pendekatan kebijakan, khususnya di tingkat daerah, berpotensi menimbulkan ketidakpastian bagi pelaku usaha dan investor.
“Nah kepastian hukum yang tumpang tindih ini juga menyulitkan mereka yang akan investasi, akhirnya mereka wait and see,” ujarnya.
Kebijakan Pusat dan Daerah Harus Selaras
Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu menilai, kebijakan pemerintah daerah seharusnya selaras dengan kebijakan nasional agar tidak menimbulkan interpretasi berbeda di lapangan. Ia mengingatkan bahwa setiap langkah pengawasan atau penegakan aturan di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota idealnya dilakukan dengan mengacu terlebih dahulu pada regulasi nasional yang berlaku.
Eva juga meminta agar pemerintah bersikap lebih proaktif dalam merespons isu-isu yang berkembang terkait industri AMDK, sehingga tidak menimbulkan kesalahpahaman di ruang publik yang dapat berdampak pada persepsi terhadap iklim investasi.
Lebih lanjut, Eva menyoroti pentingnya akurasi informasi dalam komunikasi publik, terutama ketika terjadi pemeriksaan atau inspeksi terhadap perusahaan. Menurutnya, informasi yang disampaikan kepada masyarakat harus berdasarkan temuan faktual di lapangan dan disampaikan oleh pihak yang memiliki kewenangan.
“Jadi kami juga mengharapkan jika ada satu pemerintah daerah menyidak satu perusahaan, apalagi ini perusahaan asing yang terkait dengan investasi kita di dalam negeri harus benar-benar memberikan informasi sesuai dengan apa yang ditemukan,” ujarnya.
Eva menegaskan, kepastian regulasi, keselarasan kebijakan pusat dan daerah, serta komunikasi publik yang akurat merupakan prasyarat penting agar industri AMDK dapat terus berkembang, menjaga lapangan kerja, dan memberikan kontribusi berkelanjutan bagi perekonomian nasional.