Liputan6.com, Beijing - Presiden Xi Jinping mengawali tahun ini dengan agenda diplomatik yang padat, menyambut kunjungan para pemimpin negara Barat yang berusaha memulihkan dan mempererat hubungan dengan China sebagai perekonomian terbesar kedua di dunia. Perkembangan ini disebut menandai pergeseran besar dalam tatanan dunia sejak Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump kembali menjabat.
Perdana Menteri (PM) Kanada Mark Carney menandatangani kesepakatan dagang yang memangkas tarif kendaraan listrik asal China sekaligus menurunkan bea masuk atas minyak kanola Kanada. PM Inggris Keir Starmer tiba di Beijing pekan lalu untuk memperbaiki hubungan bilateral yang telah lama memburuk. Kanselir Jerman Friedrich Merz dijadwalkan menyusul bulan depan, sementara PM Finlandia Petteri Orpo menjadi salah satu pemimpin Eropa terbaru yang bertemu langsung dan berjabat tangan dengan Presiden Xi.
Advertisement
Sejumlah sekutu terdekat AS mulai menjajaki peluang dengan China setelah berselisih dengan Trump terkait tarif dagang serta tuntutannya untuk mengambil alih Greenland dari Denmark, sekutu NATO. Meski berisiko memancing kemarahan Trump, negara-negara tersebut menata ulang hubungan dengan China, yang selama ini dipandang sebagai salah satu musuh utama oleh banyak sekutu Barat sekaligus pesaing ekonomi terbesar AS.
"Kami menjalin keterlibatan secara luas dan strategis, dengan kesadaran penuh," ungkap Carney pada pertemuan Forum Ekonomi Dunia (WEF) di Davos, Swiss, tidak lama setelah kembali dari Beijing seperti dikutip dari laporan Associated Press. "Kami secara aktif menghadapi dunia sebagaimana adanya, bukan menunggu dunia seperti yang kami harapkan."
Sebagian pemimpin, anggota parlemen, dan pakar menyesalkan pergeseran ini karena dinilai dapat menguntungkan Beijing dengan mengorbankan Washington. Namun, pihak lain menilai China sama menantangnya dengan AS karena keduanya sama-sama menekan negara lain demi kepentingan masing-masing. Bagaimanapun, pola keberpihakan negara-negara terhadap dua negara adidaya dunia tersebut kini berubah.
"Alih-alih membentuk front persatuan melawan China, kita justru mendorong sekutu terdekat kita ke dalam pelukannya," ujar Senator AS Jeanne Shaheen, Demokrat terkemuka di Komite Hubungan Luar Negeri Senat, dalam dengar pendapat pekan lalu.
Saat ditanya wartawan mengenai kunjungan Starmer ke Beijing, Trump menyebut langkah tersebut "sangat berbahaya bagi mereka."
"Dan bahkan lebih berbahaya lagi, menurut saya, bagi Kanada untuk berbisnis dengan China," kata Trump, yang diperkirakan akan mengunjungi Beijing pada April mendatang. "Kanada tidak dalam kondisi baik. Mereka sedang sangat terpuruk. Dan Anda tidak bisa memandang China sebagai jawabannya."
Kepala Kebijakan Luar Negeri Uni Eropa Kaja Kallas mengakui bahwa China tetap menjadi tantangan jangka panjang bagi Eropa, terutama karena praktik yang ia sebut sebagai "pemaksaan ekonomi". Meski demikian, ia menegaskan bahwa Uni Eropa perlu tetap membuka diri terhadap berbagai kemitraan global.
"Seperti yang saya katakan, jalinlah kemitraan yang berbeda dengan berbagai negara di seluruh dunia," ujarnya.
Sejalan dengan itu, Eropa kini tengah meninjau ulang strategi globalnya. Namun, langkah tersebut bukan berarti mengalihkan haluan ke China.
"Ini bukanlah poros ke China," ujar Una Aleksandra Berzina-Cerenkova, wakil direktur Institut Hubungan Internasional Latvia di Riga. "Ini lebih merupakan upaya Eropa untuk bertahan dan memperkuat posisinya sebagai sebuah blok."
Dilema Eropa antara AS dan China
Tim Ruhlig, analis senior di Institut Studi Keamanan Uni Eropa di Paris, menilai hubungan Eropa dengan AS dan China sedang mengalami perubahan besar yang sulit dibalik. Menurutnya, kedua negara tersebut sama-sama menunjukkan sikap menekan terhadap Uni Eropa.
"Dari AS, pemicunya adalah isu Greenland. Sementara dari China, pembatasan ekspor tanah jarang pada Oktober lalu," sebut Ruhlig.
Ia mengatakan, dua peristiwa itu membuat Eropa menyadari bahwa mereka berhadapan dengan dua kekuatan besar yang tidak ragu menekan Uni Eropa demi kepentingannya sendiri.
Dalam situasi tersebut, para pemimpin Eropa tetap mendatangi Beijing. Alasannya sederhana: ekonomi China sangat besar, perannya penting dalam urusan global, dan komunikasi langsung dengan Beijing dianggap perlu dijaga.
"Semua pihak kini mendatangi Beijing, termasuk mereka yang sebelumnya menentang pendekatan ke China," kata Joerg Wuttke, mantan presiden Kamar Dagang Uni Eropa di China yang kini menjadi mitra di firma konsultan DGA Group.
Kanada Ambil Peran Awal
Pada 2024, PM Kanada saat itu, Justin Trudeau, bergerak seirama dengan pemerintahan Presiden AS Joe Biden dengan memberlakukan tarif 100 persen atas kendaraan listrik asal China. Kebijakan tersebut diambil untuk melindungi industri otomotif Amerika Utara.
Namun arah kebijakan itu berubah setelah PM Carney melakukan kunjungan ke Beijing bulan lalu. Kunjungan tersebut menjadi lawatan pertama PM Kanada ke China dalam delapan tahun terakhir. Dalam pertemuan itu, Kanada memangkas tarif atas kendaraan listrik China sebagai imbalan atas penurunan tarif impor produk pertanian Kanada.
Carney menyebut hubungan dagang Kanada–China kini menjadi "lebih dapat diprediksi", sebuah pernyataan yang secara tersirat menyinggung ancaman tarif dari Trump terhadap Kanada.
Tak lama setelah Carney kembali dari Beijing, Trump mengancam akan mengenakan tarif 100 persen atas Kanada sebagai respons atas kesepakatan dagangnya dengan China. Ancaman tersebut dinilai Carney sebagai sekadar gertakan.
Dalam pertemuan WEF, Carney lantang mengecam praktik pemaksaan oleh negara-negara besar terhadap negara yang lebih kecil, tanpa secara langsung menyebut Trump.
"Kekuatan menengah harus bersatu. Jika tidak ikut duduk di meja perundingan, kita berisiko hanya menjadi menu bagi negara-negara besar," tegasnya.
Pernyataan Carney itu pun mendapat gaung di berbagai negara Eropa, yang kini tengah menghadapi dilema serupa dalam menata ulang hubungan mereka dengan kekuatan-kekuatan besar dunia.
Perpecahan di Barat
Starmer juga mengambil langkah besar pekan lalu dengan menjadi PM Inggris pertama yang mengunjungi China dalam delapan tahun terakhir. Hubungan kedua negara sebelumnya tegang akibat isu keamanan, teknologi China, serta tindakan keras Beijing terhadap demonstrasi pro-demokrasi di bekas koloni Inggris, Hong Kong.
Namun pekan lalu, Starmer dan Xi menyerukan kemitraan strategis.
"Bekerja sama dalam isu-isu seperti perubahan iklim dan stabilitas global di masa-masa sulit bagi dunia adalah tepat seperti yang seharusnya kita lakukan ketika membangun hubungan ini," kata Starmer kepada Xi di Beijing.
Kunjungan tersebut menghasilkan serangkaian kesepakatan, termasuk penurunan tarif China atas wiski Skotlandia serta kebijakan bebas visa 30 hari bagi wisatawan dan pelaku bisnis Inggris yang berkunjung ke China.
Beberapa hari sebelumnya, Orpo, PM Finlandia, bertemu dengan PM China Li Qiang dan menandatangani kesepakatan kerja sama di bidang konstruksi berkelanjutan, energi, dan pengelolaan penyakit hewan.
Pernyataan pemerintah Finlandia menyebutkan bahwa Orpo turut meminta China membantu mewujudkan perdamaian berkelanjutan di Ukraina, menyoroti ketidakseimbangan perdagangan, serta menekankan isu hak asasi manusia.
Presiden Prancis Emmanuel Macron, PM Irlandia Micheal Martin, dan Presiden Korea Selatan Lee Jae Myung tercatat pula melakukan kunjungan ke Beijing dalam beberapa pekan terakhir.
Selanjutnya, Merz dijadwalkan melakukan kunjungan pertamanya ke Beijing sebagai Kanselir Jerman. Ia dikenal mengambil sikap yang lebih tegas terhadap China dibanding para pendahulunya dan kunjungan ini diperkirakan akan digunakan untuk menata ulang hubungan bilateral sekaligus menyampaikan sejumlah kekhawatiran Jerman, terutama defisit perdagangan dan ketergantungan pada China untuk pasokan mineral penting.
Seiring Eropa dan sekutu AS lainnya semakin mendekat ke Beijing, sejumlah analis memperingatkan potensi perpecahan berbahaya di dunia Barat.
"AS dan negara-negara Barat akan sulit bersatu, entah untuk mengisolasi China atau untuk bersama-sama menetapkan aturan dalam kerja sama dengan China," ujar Scott Kennedy, penasihat senior bidang bisnis dan ekonomi China di Center for Strategic and International Studies.