Liputan6.com, Jakarta - Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) mencatat ada dua masalah mendasar yang membuat kelompok nelayan kecil sulit mendapatkan BBM subsidi. Aspek birokrasi dan terbatasnya SPBU khusus nelayan jadi persoalan.
Ketua Umum KNTI, Dani Setiawan mengatakan, masalah soal kuota BBM subsidi untuk sektor perikanan, termasuk nelayan sebetulnya tidak menjadi masalah. Namun, penyalurannya masih cukup rendah dengan kuota sekitar 2 juta kilo liter per tahun.
Advertisement
"Ini menandakan sebenarnya ada soal yang memang sejak lama kami sampaikan kepada pemerintah, kepada pengambil kebijakan, BPH Migas, Patra Niaga, kemudian ESDM," kata Dani dalam diskusi daring, Jumat (30/1/2026).
Ada dua persoalan yang disorotinya. Pertama, mengenai birokrasi dalam mengurus surat administrasi rekomendasi BBM bersubsidi bagi nelayan kecil. Temuannya, ada perbedaan syarat yang harus dipenuhi di tiap-tiap daerah.
"Selain mendapatkan surat rekomendasi juga ada urusan surat kapal dan sebagainya yang sejak 3-4 tahun terakhir kami dorong agar ada semacam penyederhanaan terhadap pengurusan syarat-syarat administrasi semacam ini," tuturnya.
"Tidak mudah karena di lapangan itu masih terus terjadi. Masih banyak perlakuan-perlakuan yang berbeda, kebijakan-kebijakan yang berbeda di setiap daerah," dia menambahkan.
SPBU Nelayan Terbatas
Kedua, Dani menyoroti masih terbatasnya fasilitas SPBU khusus nelayan. Akhirnya, banyak nelayan tidak bisa mengakses BBM dengan harga yang telah ditetapkan pemerintah.
"Pemerintah sendiri atau Pertamina sendiri hanya mungkin punya sekitar 314 atau 330-an SPBUN di seluruh Indonesia, dari kurang lebih 10 ribuan desa nelayan atau desa pesisir," katanya.
Sekalipun ada, nelayan harus membeli dari jarak yang cukup jauh. Beban biayanya menjadi lebih mahal, diluar dari harga yang seharusnya.
"Kalaupun ada itu misalnya daerah-daerah yang sangat jauh nelayan harus pergi 1 jam, 1,5 jam, sampai 2 jam untuk beli BBM sehingga ongkosnya makin bertambah. Nah sekarang kalaupun mereka membeli itu mereka membeli harga lebih mahal dan sebagainya," jelas Dani.
Tak Ada Akses BBM
Sebelumnya, Menteri Koperasi, Ferry Juliantono mengungkap fakta pahit yang dialami kelompok nelayan di kawasan pesisir. Ternyata selama ini banyak nelayan dibebani oleh praktik cukong yang merugikan nelayan.
Salah satu temuannya adalah tidak adanya akses terhadap solar sebagai bahan bakar untuk melaut. Serta, tidak tersedianya pabrik es batu untuk mempertahankan kualitas ikan hasil tangkapan.
"Kita pada saat membentuk koperasi desa di desa-desa pesisir nelayan itu sama sekali tidak ada solarnya. Tidak ada stasiun pengisian bahan bakar solar untuk nelayan itu enggak ada. Satu pun enggak ada," ungkap Ferry dalam acara Semangat Awal Tahun 2026, di Menara Global, Jakarta, Kamis (15/1/2026).
Bergantung ke Cukong
Padahal, setidaknya nelayan membutuhkan solar dan es batu untuk pergi melaut. Alhasil, kata Ferry, banyak nelayan harus bergantung pada 'cukong' yang bisa memberikan akses itu.
Namun, sebagai gantinya, ikan hasil tangkapannya nelayan harus dijual ke cukong tersebut dengan harga yang ditentukan sendiri. Praktik ini dinilai merugikan para nelayan.
"Jadi sekarang nelayan-nelayan kita tergantung pada cukong-cukong, orang-orang yang minjemin uang tapi dengan seluruh hasilnya diambil dengan harga yang mereka tentukan sendiri, jadi nelayan itu gak punya pilihan," tuturnya.