Liputan6.com, Jakarta - Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) melaksanakan land clearing proyek rumah susun (rusun) subsidi atau rusun subsidi di Meikarta. Pembangunan rusun akan mulai berjalan pada Maret 2026. Menteri (PKP) Maruarar Sirait (Ara) memastikan, pemasangan tiang pancang yang bakal menjadi fondasi utama konstruksi bangunan nantinya akan dimulai pada 8 Maret 2026.
"Masih di-desain tapi sekitar 5.000 tiang pancang tanggal 8 itu kita bisa siapkan," ujar dia di Meikarta, Kamis (29/1/2026).
Advertisement
Ia menargetkan, pembangunan akan rampung pada 2028 dengan pembangunan struktur konstruksi akan dilaksanakan pada 17 Agustus 2026. Keyakinan ini semakin jelas dengan rencana investasi dari Lippo Group sebesar Rp 39 triliun.
Menurut dia, investasi tersebut diperlukan untuk mendukung pembangunan sekitar 54 tower yang terletak di 3 area berbeda di atas lahan kurang lebih seluas 30 hektare (Ha).
Ia menguraikan, masing-masing kawasan akan dibangun 18 tower yang mencakup 2.600 unit hunian. Dengan demikian, total tower yang akan dibangun di 3 lokasi bakal mencapai 54 tower dengan total 141.000 unit.
"Kita serahkan kunci kepada rakyat 8 Agustus 2028," ujar dia.
Meikarta Bakal jadi Salah Satu Lokasi Rusun Subsidi
Sebelumnya, Ara mengungkapkan, Meikarta akan menjadi salah satu lokasi rumah susun (rusun) subsidi. Selain itu, pihaknya juga akan mengundang pengembang rusun subsidi dan para pemangku kepentingan untuk mendiskusikan mengenai rusun subsidi pada Rabu, 14 Januari 2026.
“Ya, tadi kita sudah bahas, tadi saya sudah minta data dari Perumnas ada di mana saja, dari pengembang-pengembang swasta punya lokasi di perkotaan di mana saja. Salah satunya di Meikarta,” kata Ara dikutip dari Antara, Selasa, 13 Januari 2026.
Maruarar akan kembali mengundang para pengembang rusun subsidi dan para pemangku kepentingan terkait untuk membahas mengenai rusun subsidi pada Rabu 14 Januari 2025.
"Pada hari Rabu malam saya undang lagi ke kantor (Kementerian PKP) jam sembilan malam. Kita lihat kesiapannya ya. Kita lihat kesiapannya, tapi salah satunya di Meikarta," ujar dia.
Bakal Undang Pengembang
Pihaknya akan kembali mengundang para pengembang rusun subsidi dan para pemangku kepentingan terkait untuk membahas mengenai rusun subsidi pada Rabu 14 Januari 2025.
"Pada hari Rabu malam saya undang lagi ke kantor (Kementerian PKP) jam sembilan malam. Kita lihat kesiapannya ya. Kita lihat kesiapannya, tapi salah satunya di Meikarta," ujar dia.
Kementerian PKP kemudian melakukan kajian kenapa hal itu tidak bisa dilaksanakan, karena sebetulnya aturannya sudah ada tapi tidak dilaksanakan, jadi kementerian melihat terkait dengan harga yang bisa dibiayai oleh Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).
Kementerian PKP sudah membuat konsep rusun subsidi dan saat ini dalam proses tentu setiap kebijakan harus dibicarakan dengan seluruh pemangku kepentingan yang akan ikut dalam keputusan menteri PKP tersebut.
Menteri PKP Maruarar Sirait Bakal Bertemu Dedi Mulyadi Bahas Izin Rusun Subsidi Meikarta
Sebelumnya, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait berencana untuk bertemu Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi. Pertemuan untuk membahas izin pembangunan rusun subsidi Meikarta.
Lantaran, karena lahan tersebut bersebelahan dengan area persawahan. Ia menegaskan lahan sawah tidak boleh dialihfungsikan secara sembarangan. Untuk memastikan kejelasan status lahan, Ara mengaku akan bertemu dengan Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, pada Rabu, 21 Januari 2026 atau Kamis, 22 Januari 2026.
"Saya akan ketemu dengan Pak Dedi Mulyadi untuk verifikasi,” ungkapnya saat kunjungan dua lahan rumah susun subsidi di Meikarta, Sabtu (17/1/2026).
Ara juga menilai titik kedua relatif lebih jauh dari kawasan industri dan minim akses transportasi umum. Ia berharap rusun subsidi yang dibangun nantinya dijangkau oleh penghuni hanya dengan berjalan kaki. Selain itu, ia meminta agar dilakukan pemetaan fasilitas pendukung di sekitar lokasi.
"Saya minta dipetakan nanti berapa jauh ke tempat ibadah, berapa jauh ke sekolah, berapa jauh ke pasar, berapa jauh ke rumah sakit, dan akses transportasinya,” tuturnya.