Liputan6.com, Jakarta - Anggota Komisi I DPR RI, Farah Puteri merespons situasi darurat kemanusiaan di Kamboja menyusul gelombang ribuan Warga Negara Indonesia (WNI) yang membanjiri KBRI Phnom Penh. Diketahui, mereka melarikan diri dari sindikat penipuan online (scamming) yang tengah ditindak tegas oleh aparat setempat.
"Situasi ini menuntut respons yang luar biasa. Kami mendorong pemerintah untuk hadir secara totalitas. Ini adalah panggilan kemanusiaan di mana kita harus memastikan negara berdiri paling depan memberikan perlindungan maksimal bagi setiap tumpah darah Indonesia yang sedang mencari perlindungan di sana," kata Farah seperti dikutip dari siaran pers, Rabu (21/1/2026).
Advertisement
Farah meyakini, saat ini beban kerja KBRI Phnom Penh sangat berat. Dia pun berharap tim di Jakarta dapat memberikan dukungan penuh.
"Kami sangat mengapresiasi teman-teman di KBRI Phnom Penh yang bekerja tak kenal lelah menerima ribuan saudara kita. Mengingat beban kerja yang sangat berat, kami mendorong Kementerian Luar Negeri (Kemlu) pusat untuk segera memperkuat dukungan, baik melalui penambahan personel bantuan teknis maupun logistik darurat, agar pelayanan perlindungan tetap berjalan optimal," ujar Farah.
Selain dukungan teknis, Farah menekankan pentingnya intervensi diplomatik tingkat tinggi untuk mengatasi kendala administrasi, khususnya terkait denda overstay dan izin keimigrasian. Ia juga mendorong pemerintah RI untuk meyakinkan otoritas Kamboja bahwa para WNI adalah korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) yang layak mendapatkan perlakuan khusus.
"Kami mendukung upaya diplomasi Kemlu untuk meyakinkan pemerintah Kamboja agar memberikan amnesti atau keringanan administrasi. Karena status mereka adalah korban TPPO, sudah sewajarnya mereka tidak dibebani lagi dengan denda overstay. Pendekatan ini penting agar proses pemulangan tidak terhambat oleh kendala biaya," jelas Farah.
Sejalan dengan diplomasi tersebut, Legislator PAN ini mendesak percepatan skema repatriasi (pemulangan) massal. Langkah ini dinilai krusial sebagai wujud tanggung jawab negara untuk memberikan perlindungan dan kepastian bagi para WNI yang tengah menghadapi situasi sulit.
"Percepatan repatriasi adalah langkah yang sangat mendesak. Kami mendorong pemerintah untuk segera mematangkan skema repatriasi massal agar saudara-saudara kita dapat segera kembali ke tanah air dengan aman dan tertib," dia menandasi.
Ribuan WNI Ramai-ramai Datangi KBRI Phnom Penh, Laporan Usai Keluar dari Jerat Sindikat Penipuan Online
Kedutaan Besar RI (KBRI) Phnom Penh menyampaikan sebanyak 1.440 WNI datang langsung ke KBRI setelah keluar dari sindikat penipuan daring (online scam) dari berbagai wilayah di Kamboja selama periode 16-20 Januari 2026.
“Memperhatikan tren penindakan oleh aparat hukum setempat, diprediksi bahwa arus kedatangan WNI masih akan berlanjut untuk beberapa waktu ke depan,” menurut siaran pers KBRI Phnom Penh dilansir Antara, Rabu (21/1).
Sebelumnya dilaporkan hingga bahwa WNI yang datang melapor ke KBRI Phnom Penh mencapai 911 orang per 19 Januari 2026. Menurut KBRI, gelombang kedatangan terbesar terjadi pada Senin (19/1) yaitu sebanyak 520 WNI, serta terdapat empat WNI yang telah kembali ke tanah air secara mandiri pada Selasa pagi (20/1).
KBRI menyatakan permasalahan utama dari para WNI yang melapor ke KBRI adalah tidak memegang paspor dan menetap di Kamboja tanpa perizinan keimigrasian yang valid. KBRI terus melakukan proses pendataan dan asesmen terhadap mereka.
“Pembuatan Surat Perjalanan Laksana Paspor (SPLP) secara masif telah dimulai bagi para WNI yang telah melengkapi proses pendataan. WNI yang sakit telah dibawa ke fasilitas kesehatan,” menurut pernyataan dari KBRI tersebut.
KBRI mengimbau para WNI yang telah keluar dari sindikat penipuan daring dan masih berada di Kamboja untuk segera melapor ke KBRI agar dapat memperoleh bantuan dan fasilitasi kekonsuleran yang diperlukan untuk kembali ke Indonesia.
KBRI juga terus berkoordinasi erat dengan otoritas Kamboja, termasuk kepolisian dan imigrasi guna mempercepat proses deportasi WNI. Pihaknya menegaskan saat ini mekanisme untuk keringanan denda overstay dan percepatan pembuatan izin keluar oleh Imigrasi Kamboja sedang dirampungkan.
KBRI Phnom Pen mengimbau WNI agar waspada terhadap penipuan yang mengatasnamakan KBRI, serta menegaskan komitmennya memprioritaskan pelindungan WNI serta terus berkoordinasi dengan pihak terkait demi memastikan kepulangan ke Indonesia berlangsung aman, tertib, dan secepatnya.