Liputan6.com, Jakarta - Industri Sekuritas Hong Kong atau the Hong Kong securities menolak rencana yang akan memperketat aturan terkait eksposur kripto dalam portofolio tradisional. Hal ini dengan alasan Hong Kong menakuti-nakuti manajer mengenai risiko wilayah itu ketika Hong Kong berupaya membangun pasar aset digital lebih dalam.
Mengutip Yahoo Finance, Rabu (21/1/2026), dalam pengajuan pada Selasa pekan ini, the Hong Kong Securities and Futures Professional Assosication mendesak regulator untuk mempertahankan pengecualiaan de minimis yang telah lama berlaku untuk manajer aset berlisensi 9, dan memperingatkan penghapusan pengecualiaan itu akan mengubah alokasi sekecil apapun menjadi pemicu lisensi penuh.
Advertisement
Tipe 9 adalah lisensi standar Hong Kong untuk manajer portofolio diskresioner, izin yang dimiliki sebagian besar manajer dana tradisional untuk mengelola uang klien di bawah aturan SFC.
Aturan yang Diusulkan Akan Menghapus Ambang Batas Kripto 10%
Di bawah rezim yang ditingkatkan saat ini, Tipe 9 dapat menginvestasikan kurang dari 10% dari nilai aset bruto dana dalam aset virtual tanpa meminta lisensi manajemen aset virtual terpisah, selama mereka memberi tahu Komisi Sekuritas dan Berjangka. Proposal yang sedang dikonsultasikan akan menghapus ambang batas tersebut.
Kelompok industri tersebut mengatakan perubahan tersebut secara efektif memaksa keputusan "semua atau tidak sama sekali" bagi perusahaan yang ingin menguji kripto sebagai diversifikasi.
"Pendekatan 'semua atau tidak sama sekali' ini tidak proporsional," tulisnya.
Hal itu akan menimbulkan biaya kepatuhan yang besar bahkan ketika paparan risiko tetap terbatas.
Upaya Hong Kong
Mereka juga mendesak regulator untuk mengembalikan pengecualian tersebut dalam bentuk yang jelas dan berbasis risiko. "Kami sangat menyarankan untuk mengembalikan pengecualian de minimis," kata asosiasi tersebut.
Asosiasi beralasan manajer di bawah ambang batas tertentu harus menghadapi persyaratan pemberitahuan daripada rezim manajemen aset virtual penuh.
Pengajuan ini muncul di tengah upaya Hong Kong yang lebih luas untuk memperluas buku aturan aset digitalnya. Biro Layanan Keuangan dan Perbendaharaan serta SFC menerbitkan kesimpulan konsultasi pada Desember tentang perizinan untuk layanan perdagangan aset virtual, dan mereka membuka konsultasi publik lebih lanjut tentang rezim perizinan yang diusulkan untuk penyedia layanan penasihat dan manajemen aset virtual.
Ekspansi Perizinan Bertujuan Menyesuaikan Pertumbuhan Institusional
Aturan kustodian telah menjadi titik tekanan lain. Asosiasi tersebut mengkritik proposal yang akan mewajibkan pengelola aset virtual untuk hanya menggunakan kustodian yang berlisensi SFC, dengan mengatakan mandat tersebut dapat terbukti tidak praktis bagi dana ekuitas swasta dan dana ventura yang membeli token tahap awal yang belum didukung oleh kustodian lokal.
Regulator Hong Kong telah mengusulkan arsitektur perizinan baru sebagai bagian dari upaya untuk membawa lebih banyak aktivitas ke dalam negeri, sambil memperketat standar seiring pertumbuhan partisipasi institusional.
Para pejabat juga mengisyaratkan bahwa mereka menginginkan kerangka kerja yang dapat terintegrasi dengan aktivitas yang sudah diatur, daripada membiarkan eksposur kripto bergantung pada interpretasi ad hoc.