Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum (PU) menyiapkan anggaran sebesar Rp 667 Miliar yang digunakan untuk memulihkan atau memperbaiki Jalan Malalak di Kabupaten Agam, Sumatera Barat (Sumbar) yang terputus akibat bencana alam di akhir November 2025.
Anggota DPR RI Andre Rosiade menyampaikan bahwa anggaran tersebut dialokasikan untuk dua tahun anggaran.
Advertisement
"Total Rp 667 Miliar yang disiapkan untuk pengerjaan Jalan Malalak tahun anggaran 2026 dan 2027," kata Andre, melansir Antara, Rabu (21/1/2026).
Untuk tahun 2026, pemerintah terlebih dahulu menganggarkan dana sebesar Rp 370 miliar, sementara sisa anggaran akan dialokasikan pada 2027.
"Pemulihan Jalan Malalak dinilai sangat penting karena menjadi penghubung sejumlah kabupaten dan kota di Ranah Minang," ucap Andre.
Selain itu, lanjut dia, dalam beberapa tahun terakhir Jalan Malalak yang dibangun pada masa Gubernur Gamawan Fauzi berfungsi sebagai jalur utama arus mudik Idul Fitri, selain jalur Padang-Bukittinggi.
Andre Rosiade menjelaskan, pemerintah pusat mengambil alih pengerjaan Jalan Malalak yang sebelumnya merupakan kewenangan pemerintah provinsi.
Pengambil alihan tersebut dilakukan karena besarnnya kebutuhan anggaran untuk pemulihan jalan yang rusak akibat bencana.
"Presiden Prabowo melalui Kementerian PU mengambil alih pengerjaan jalan ini agar secepatnya bisa kembali diakses masyarakat," terang Andre.
Saat ini, lanjut dia, Kementerian PU terus mempercepat proses pengerjaan lapangan.
Pemerintah menargetkan Jalan Malalak sudah dapat dilalui pada Desember 2026, meskipun belum sepenuhnya rampung, Andre menyebut masih terdapat ruas jalan yang membutuhkan penanganan lanjutan terutama dari kilometer 78 sampai ke kilometer 83.
"Khusus kilometer 78 sampai kilometer 83 itu akan kita selesaikan pada 2027," kata dia.
Anggaran Triliunan Rupiah untuk Penanganan Pascabencana
Selain pemulihan jalan, Andre juga menyampaikan bahwa pemerintah pusat telah menyiapkan anggaran sebesar 18,3 Triliun untuk menangani dampak kerusakan akibat bencana di Provinsi Sumatera Barat.
"Dana tersebut dialokasikan untuk kegiatan rehabilitasi dan rekontruksi, serta pembangunan dan perbaikan," kata dia.
Dari anggaran tersebut, Kementerian PU mengalokasikan anggaran sebesar Rp13,5 triliun. Sementara sisanya dialokasikan ke Kementerian Pertanian, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), serta Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman.
Sementara itu, Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi menyebutkan provinsi tersebut membutuhkan anggaran sebesar Rp 21,44 Triliun untuk memenuhi kebutuhan pascabencana yang melanda 16 kabupaten dan kota.
"Anggaran tersebut mencerminkan kebutuhan yang harus dipenuhi secara bertahap dan terencana agar proses pemulihan berjalan optimal dan tepat sasaran," terang Mahyedi.
Ia juga menjelaskan bahwa dari sisi kewenangan, kebutuhan pascabencana terbagi ke dalam tiga tingkatan.