Liputan6.com, Pyongyang - Pemimpin Korea Utara Kim Jong Un memecat seorang pejabat senior yang bertanggung jawab atas kebijakan ekonomi dan mengecam para aparat negara yang dinilainya tidak kompeten. Hal tersebut dilaporkan media pemerintah Korea Utara pada Selasa (20/1/2026).
Menurut laporan Korean Central News Agency (KCNA), pemecatan itu dilakukan saat Kim Jong Un meninjau pembukaan sebuah kompleks industri permesinan. Dalam kunjungan tersebut, ia menyalahkan sejumlah pejabat atas keterlambatan penyelesaian proyek yang sedang berjalan.
Advertisement
"Oleh karena para pejabat pembimbing ekonomi yang tidak bertanggung jawab, tidak disiplin, dan tidak kompeten, proyek modernisasi tahap pertama Kompleks Ryongsong mengalami berbagai kesulitan," ujar Kim Jong Un seperti dikutip KCNA.
Dalam kesempatan yang sama, ia juga mengecam para kader partai yang menurutnya terlalu lama terbiasa dengan sikap mudah menyerah, tidak bertanggung jawab, dan pasif.
KCNA melaporkan bahwa Kim Jong Un langsung memecat Wakil Perdana Menteri Kabinet Yang Sung Ho di lokasi kunjungan. Menurutnya, Yang tidak layak untuk dipercaya mengemban tugas berat.
Kim Jong Un menggambarkan kesalahan penunjukan pejabat tersebut dengan sebuah perumpamaan.
"Secara sederhana, hal ini seperti memasang kereta pada seekor kambing—sebuah kesalahan yang terjadi secara kebetulan dalam proses penunjukan kader kami," kata Kim Jong Un.
Ia menegaskan, "Bagaimanapun juga, yang menarik kereta adalah seekor sapi, bukan kambing."
Selain itu, Kim Jong Un memperingatkan bahwa para pembuat kebijakan ekonomi saat ini hampir tidak mampu memimpin upaya penataan ulang industri nasional secara menyeluruh maupun peningkatan teknologi.
Korea Utara diketahui tengah bersiap menyelenggarakan kongres pertama partai berkuasa dalam lima tahun terakhir. Para analis memperkirakan kongres tersebut akan digelar dalam beberapa pekan ke depan.
Pada bulan sebelumnya, Kim Jong Un menyatakan pula tekadnya untuk memberantas apa yang ia sebut sebagai "kejahatan" dan menegur para pejabat yang dinilainya malas.
Meski demikian, media pemerintah tidak memberikan rincian spesifik mengenai bentuk pelanggaran yang dimaksud. Namun, disebutkan bahwa partai berkuasa telah mengungkap banyak "penyimpangan" disiplin dalam beberapa waktu terakhir, sebuah istilah yang kerap digunakan sebagai eufemisme untuk praktik korupsi.