Liputan6.com, Jakarta - Kementerian Pekerjaan Umum (PU) menyiapkan langkah penanganan muara sungai di sejumlah wilayah terdampak banjir dan longsor di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Untuk rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana, mengingat peran muara yang sangat mempengaruhi kapasitas pengendalian banjir dan aliran sedimen ke laut.
Menteri PU Dody Hanggodo mengatakan, penanganan muara memerlukan pendekatan teknis yang cermat dan tidak dapat disamaratakan antara aliran sungai satu dengan sungai lain di wilayah terdampak bencana Sumatera.
Advertisement
Menurut dia, sebagian besar muara yang terdampak membutuhkan penanganan menggunakan kapal keruk (dredger). Terutama untuk muara sungai besar yang mengalami pendangkalan berat akibat sedimentasi pascabencana.
"Sebagian besar pembersihan muara itu membutuhkan dredger. Tidak bisa cukup hanya menggunakan alat berat biasa seperti excavator atau metode percepatan lainnya. Memang ada muara tertentu yang bisa ditangani tanpa dredger, contohnya di Krueng Meureudu, tetapi dari total 23 muara, mungkin hanya sekitar satu sampai tiga lokasi yang bisa menggunakan pola yang sama," ujarnya, Selasa (20/1/2026).
Berdasarkan hasil inventarisasi dan survei teknis Kementerian PU, tercatat 23 muara sungai terdampak bencana di Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara. Untuk Provinsi Aceh terdapat 8 muara terdampak, dengan 1 muara sedang ditangani, 2 muara dalam rencana penanganan, dan 5 muara belum ditangani.
Di Sumatera Utara terdapat 11 muara terdampak, dengan 8 muara dalam rencana penanganan dan 3 muara belum ditangani. Sementara di Sumatera Barat tercatat 4 muara terdampak, dengan 3 muara telah ditangani dan 1 muara dalam rencana penanganan.
Butuh Perencanaan Matang
Dody menyampaikan, penggunaan dredger tidak dapat dilakukan secara langsung tanpa perencanaan matang.
Tahapan desain harus disusun terlebih dahulu untuk memastikan lokasi pembuangan material hasil pengerukan, apakah akan dimanfaatkan sebagai tanggul, ditempatkan menjauh ke laut, atau digunakan untuk kebutuhan teknis lainnya.
"Kalau materialnya mau dijadikan tanggul, desainnya juga harus benar. Jangan sampai saat terjadi banjir berikutnya, tanggulnya tidak cukup kuat. Karena itu, untuk muara-muara besar, prosesnya masuk ke tahap rehabilitasi dan rekonstruksi, bukan lagi sekadar tanggap darurat," jelasnya.
Prioritaskan Penanganan Cepat
Untuk itu pada masa tanggap darurat ini, Kementerian PU memprioritaskan penanganan yang bisa dilakukan cepat. Semisal perkuatan tanggul eksisting, khususnya sungai yang mengalir di kawasan perkotaan dan normalisasi sungai pada titik-titik kritis agar aliran air kembali lancar.
Selanjutnya, untuk beberapa muara dengan status terdampak ringan yang memungkinkan ditangani dengan alat berat darat, pekerjaan akan dilakukan dalam waktu dekat.
"Untuk muara-muara yang relatif kecil dan bisa ditangani tanpa dredger, itu akan kita kerjakan dalam beberapa hari ke depan. Namun untuk muara yang besar, pengerjaannya harus menunggu desain selesai agar penanganannya tepat dan berkelanjutan," pungkas Dody.