Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah melalui Kementerian Pertanian (Kementan) resmi memulai tahap rehabilitasi lahan sawah pascabencana di sejumlah wilayah Sumatera. Langkah tersebut ditandai dengan groundbreaking rehabilitasi lahan sawah terdampak bencana yang dilakukan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman di Lhokseumawe, Aceh, Kamis (15/1/2026).
Rehabilitasi mencakup perbaikan lahan sawah, jaringan irigasi, serta pemulihan sarana dan prasarana produksi pertanian. Upaya ini ditujukan agar petani terdampak bencana dapat segera kembali berproduksi dan menjaga keberlanjutan pangan nasional.
Advertisement
Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menegaskan bahwa pemulihan sektor pertanian pascabencana merupakan tanggung jawab negara.
“Ini tanggung jawab kami sebagai Menteri Pertanian dan sebagai Kepala Badan Pangan Nasional,” tegas Mentan Amran dalam keterangan tertulis, Kamis (15/1/2026).
Ia menjelaskan, sejak bencana melanda sejumlah wilayah Sumatera pada akhir November 2025, Kementan langsung bergerak cepat melakukan penanganan darurat. Begitu menerima laporan bencana, seluruh jajaran Kementan diminta mengambil langkah nyata di lapangan.
“Begitu kedengaran ada bencana, kami langsung ke Kementerian Pertanian dan meminta seluruh pegawai serta mitra mengeluarkan sedekah terbaiknya untuk saudara-saudara kita di Sumatera,” ujar Mentan Amran.
Dari gerakan solidaritas tersebut, terkumpul donasi sebesar Rp 75 miliar yang berasal dari gaji pegawai dan sedekah keluarga besar Kementerian Pertanian, termasuk dukungan dari Komisi IV DPR RI.
Dampak Kerusakan Lahan Sawah
Selain bantuan dari internal Kementan, Mentan Amran juga menyalurkan bantuan pangan skala besar sesuai arahan Presiden RI.
“Bapak Presiden memerintahkan, kirim bantuan dan jangan menunggu surat. Itu sudah menjadi tanggung jawab kami,” katanya.
Memasuki fase pemulihan, Kementan mencatat total dampak kerusakan lahan sawah akibat bencana alam di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat mencapai 98.002 hektare. Aceh menjadi wilayah dengan kerusakan terluas, yakni 54.233 hektare di 21 kabupaten/kota. Disusul Sumatera Utara seluas 37.318 hektare di 15 kabupaten/kota dan Sumatera Barat seluas 6.451 hektare di 14 kabupaten/kota.
Dari total luasan tersebut, kerusakan dengan kriteria ringan hingga sedang mencapai 69.240 hektare, yang terdiri dari kerusakan ringan 48.969 hektare dan kerusakan sedang 20.271 hektare. Rinciannya, Aceh 32.652 hektare, Sumatera Utara 32.964 hektare, dan Sumatera Barat 3.624 hektare.
Khusus Kabupaten Aceh Utara, kerusakan ringan hingga sedang tercatat seluas 8.237 hektare, dengan rincian kerusakan ringan 5.950 hektare dan kerusakan sedang 2.287 hektare.
Skema Padat Karya
Kementerian Pertanian memprioritaskan rehabilitasi pada lahan dengan tingkat kerusakan ringan dan sedang. Tahap pengerjaan ditargetkan berlangsung pada Januari hingga Februari 2026, dengan target luas rehabilitasi di tiga provinsi mencapai 13.708 hektare. Target tersebut meliputi Aceh 6.530 hektare, Sumatera Utara 6.593 hektare, dan Sumatera Barat 3.624 hektare.
“Kami mulai dari yang ringan dan sedang, baru terakhir yang berat. Sekitar 90 sampai 95 persen akan kami selesaikan lebih dulu,” ujar Mentan Amran.
Di Aceh, rehabilitasi lahan sawah dilaksanakan menggunakan skema padat karya, sehingga petani terdampak tetap memiliki penghasilan selama proses pemulihan berlangsung.
“Rakyat yang bekerja, yang punya sawah bekerja. Upahnya dibayar oleh pusat. Jadi mereka mengerjakan lahannya sendiri,” kata Mentan Amran.
Dari sisi anggaran, Kementan menyiapkan alokasi rehabilitasi lahan sawah nasional seluas 10.000 hektare senilai R p148,53 miliar, yang direvisi untuk menangani kerusakan sedang di wilayah terdampak. Selain itu, tersedia anggaran optimasi lahan sebesar Rp310 miliar untuk rehabilitasi kerusakan ringan.