Liputan6.com, Jakarta - Mat Saleh duduk termenung di teras rumahnya. Bangunan dua lantai berkelir kuning yang memudar dimakan waktu. Triplek kecil tak mampu menutupi seluruh Jendela rumah. Pintu kayu yang lapuk menjadi penahan udara dingin.
Duduk di teras rumah, tak ada pemandangan gedung bertingkat Jakarta. Hanya tercium bau sampah dari kali yang berwarna hitam pekat. Hanya berteman sepi. Tak ada riuh obrolan dengan tetangga seperti di kampung pada umumnya.
Advertisement
Pria berusia 65 tahun yang akrab disapa Aten ini rindu suasana obrolan ringan yang dulu jadi penghangat kampungnya. Hari ke hari, dia mulai ditinggalkan sendiri di kampung ini. Kampung sepi yang dikenal dengan nama Kampung Zombie.
Dulunya, kampung ini sempat dihuni 23 kartu keluarga. Kini, hanya tersisa sekitar 13 KK. Sejak banjir besar 2007 dan 2008, warga mulai pergi satu per satu. Puncaknya terjadi pada 2009 dan 2014, saat air mencapai ketinggian 6 hingga 7 meter.
Sejak banjir besar 2007–2008, rumah-rumah di kampung itu mulai ditinggalkan satu per satu. Tetangga yang dulu akrab memilih pergi, meninggalkan dinding kosong dan halaman yang tak lagi berjejak.
Sebagian besar bangunan di kampung ini dibiarkan terbengkalai. Rusak akibat banjir yang kerap datang menyapa. Sebagian tembok berlubang besar. Bahkan ada yang roboh terkikis air dan waktu. Kondisinya hampir sama di rumah Aten.
Tak ada rencana merenovasi rumah itu. Bagi Aten, setiap perbaikan hanya akan menjadi sia-sia, karena banjir selalu datang kembali merusaknya.
“Dibenerin juga percuma, hancur lagi, hancur lagi,” ucapnya seolah sudah berdamai dengan kenyataan bahwa rumahnya bukan lagi tempat yang bisa dijanjikan sebagai masa depan.
Jika bisa berbicara langsung kepada gubernur, permintaannya terdengar sederhana, namun getir. Dia tak meminta banyak, hanya ingin keluar dari bayang-bayang banjir yang terus menghantui.
“Pengen cepat digusur. Pindah ke tempat yang enggak banjir. Kasihan cucu, enggak punya teman.” katanya penuh harap.
Ironisnya, digusur justru menjadi harapan. Bukan karena ingin kehilangan rumah, melainkan karena ingin keluar dari ketidakpastian yang selama bertahun-tahun menggantung hidup mereka.
Tinggal di sini berarti hidup dalam kecemasan yang berulang, menunggu air datang tanpa tahu kapan berhenti.
Harapan mereka sesungguhnya sederhana: uluran tangan pemerintah untuk menghentikan banjir yang tak kunjung usai, agar kampung ini kembali layak dihuni. Namun hingga kini, yang benar-benar hadir baru penantian.
Degradasi Kawasan Kota
Jakarta sering dipahami sebagai kota yang selalu bergerak maju. Jalan-jalan diperlebar, gedung-gedung tumbuh, pusat belanja dan hunian vertikal terus bermunculan.
Kota ini seolah tidak pernah berhenti mengejar masa depan. Namun, di balik ritme pembangunan itu, Kampung Zombie menjadi wajah ruang yang tertinggal atau lebih tepatnya, ditinggalkan.
Bagi warga, relokasi sering terdengar sebagai jawaban tunggal. Namun para ahli mengingatkan, relokasi tidak selalu menyelesaikan masalah.
“Relokasi tidak otomatis menyelesaikan kemiskinan, jika warga dipindahkan jauh dari sumber penghidupan, beban mereka justru bertambah. Relokasi harus memutus rantai kemiskinan, bukan memindahkannya.” kata Dosen Kajian Perkembangan Perkotaan Universitas Indonesia, Dr. Husnul Fitri, Senin (12/1/2026).
Pengamat tata kota Prof. Dr. Ir. Putu Rumawan juga melihat hal sama. Relokasi tidak boleh diperlakukan sebagai sekadar urusan teknis pemindahan bangunan. Di balik setiap rumah ada sejarah hidup, jaringan sosial, dan rasa memiliki yang tak bisa dihitung dengan angka. Relokasi harus Manusiawi.
“Kota tidak dibangun dengan pondasi batu, tetapi oleh kumpulan manusia dengan relasi sosiologis. Relokasi bukan sekadar memindahkan lahan, tapi memindahkan manusia dengan kenangan dan identitasnya.” jelasnya.
Sebagai jalan tengah, Prof. Putu menawarkan pendekatan Land Consolidation. Yakni penataan ulang seluruh kawasan secara menyeluruh. Bukan hanya memindahkan warga, tetapi memperbaiki akses jalan, membangun hunian yang lebih layak, sekaligus menormalisasi sungai agar banjir tak lagi menjadi siklus tahunan.
Skema ini memang mahal dan membutuhkan waktu panjang, namun menurutnya jauh lebih adil dibanding membiarkan kampung mati perlahan atau menggusur tanpa masa depan yang jelas.
Dalam pendekatan ini, warga tidak sekadar disingkirkan dari peta kota, melainkan tetap diakui sebagai bagian dari denyut hidupnya.
Husnul Fitri menegaskan, persoalan Kampung Zombie tidak bisa direduksi semata sebagai kemiskinan struktural, melainkan sebagai bentuk eksklusi yang bekerja perlahan namun sistematis.
“Masyarakat marjinal perkotaan tetap warga kota. Mereka punya hak yang sama. Tapi kebijakan kota sering tidak berpihak pada mereka. Demi memoles citra kota modern, kelompok ini kerap dieliminasi dengan cara cepat dan tidak humanis.”
Dalam logika pembangunan semacam itu, warga miskin kota bukan lagi dipandang sebagai subjek yang harus dilindungi, melainkan sebagai ‘gangguan visual’ yang perlu disingkirkan. Kota tumbuh, tetapi sebagian warganya justru terlempar ke pinggir, baik secara fisik maupun sosial.
Kota yang Bertumbuh, Warga yang Ditinggalkan
Kampung Zombie adalah potret kota yang perlahan meninggalkan sebagian warganya. Ia menjadi “zona korban” dari kegagalan penataan ruang.
“Ruang ini representasi warga dengan situasi sosial-ekonomi tertentu,” kata Dr. Husnul.
“Ruang menyimpan memorinya sendiri. Kini ia mengambil simbol zombie.” sambungnya.
Negara, melalui pemerintah kota, seharusnya hadir bukan hanya saat banjir datang membawa nasi kotak, tetapi jauh sebelum itu, dalam perencanaan, pencegahan, dan keberpihakan.
Di Gang Al-Hikmah, malam datang lebih cepat. Gelap, sunyi, dan lembap. Rumah-rumah kosong berdiri seperti saksi bahwa kota bisa tumbuh, tetapi juga bisa melupakan.
Di antara sisa-sisa tembok itu, masih ada manusia yang bertahan, bukan karena kuat, melainkan karena tak punya pilihan.
Mereka tidak meminta gemerlap. Mereka hanya ingin hidup tenang, layak, dan aman seperti warga kota lainnya, tanpa harus selalu was-was setiap kali hujan turun.