Liputan6.com, Jakarta - Kelanjutan proyek pembangunan pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN) masih menunggu restu Presiden Prabowo Subianto. Draf Peraturan Presiden (Perpres) disebut telah berada di meja Kepala Negara.
Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi (EBTKE), Kementerian ESDM, Eniya Listiani Dewi mengatakan draf Perpres itu perihal pembentukan Nuclear Energy Program Implementation Organization (NEPIO) atau Organisasi Pelaksana Program Energi Nuklir.
Advertisement
"Perpres sekarang di meja Presiden, jadi tinggal nunggu," kata Eniya, ditemui di Kantor Kementerian ESDM, dikutip Kamis (8/1/2026).
Setelah Perpres diteken, akan dilengkapi dengan aturan turunan berupa Keputusan Menteri (Kepmen) ESDM. Mandatnya untuk membentuk kelompok kerja sebagai persiapan proyek PLTN pertama Indonesia.
"Jadi diamanatkan dalam Perpres tersebut adalah nanti pokja-pokjanya, strukturnya, itu ditentukan di Kepmen," Eniya menambahkan.
Setiap pokja akan memiliki koridor kerjanya sendiri. "Setelah Kepmen jalan itu ada 6 pokja, masing-masing pokja kita beri tugas menetapkan tapak lah, yang satu ngurusin perizinan, yang satu ngurus uang," urainya.
PLTN Terapung
Sebelumnya, Perusahaan energi nuklir Rusia, Rosatom, menegaskan bahwa Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir Terapung (PLTN Terapung) atau Floating Power Unit (FPU) menjadi solusi cepat, ramah lingkungan, dan mampu menyediakan listrik hingga puluhan tahun.
Teknologi tersebut diklaim dapat beroperasi hingga 60 tahun dan dirancang untuk kawasan pesisir serta wilayah kepulauan yang membutuhkan pasokan listrik stabil. Hal itu disampaikan Wakil Direktur Jenderal Solusi Energi Terapung Rosatom Mechanical Engineering LLC Vladimir Aptekarev dalam acara Electricity Connect 2025 yang digelar di Jakarta International Convention Center, Kamis, 20 November 2025.
Aptekarev menjelaskan bahwa Rosatom telah memiliki pengalaman panjang dalam pengembangan teknologi PLTN terapung. Proyek pertama mereka, Academic Lomonosov, telah beroperasi secara komersial sejak 2020 di kota Pevek, Rusia.
"Teknologinya bukan hal baru. Kami mengembangkan sistem ini sejak lebih dari 60 tahun, dimulai dari kapal pemecah es bertenaga nuklir pertama, Lenin. TRL-nya (Technology Readiness Level) sudah di tingkat 9 karena terbukti beroperasi secara komersial,” ujarnya.
Cara Kerja
Teknologi tersebut dikembangkan berdasarkan reaktor di kapal pemecah es nuklir modern milik Rusia, sehingga dinilai aman dan siap diproduksi massal. Rosatom juga menyebut kini sedang mengembangkan model baru, FK-106 untuk pasar domestik, serta FPU-100, yang dirancang khusus untuk pasar internasional.
Menanggapi kekhawatiran terkait dampak lingkungan, Aptekarev menegaskan bahwa FPU memiliki jejak ekologis yang sangat kecil. Sistem pendingin reaktor menggunakan lingkaran tertutup, sehingga air laut tidak terkontaminasi radiasi.
“Kami menggunakan sistem pendingin dengan lingkaran terisolasi. Air laut hanya digunakan untuk menurunkan suhu melalui penukar panas, bukan bersinggungan langsung dengan reaktor. Air buangan sudah melalui proses pengolahan khusus sehingga aman,” jelasnya.
Menurut dia, teknologi nuklir justru memberi kontribusi penting terhadap pengurangan emisi karbon. “Tidak ada CO₂ yang dihasilkan dalam operasi pembangkit. Energi dari PLTN terapung termasuk energi hijau yang mendukung dekarbonisasi industri,” tegasnya.
Indonesia Target Operasikan PLTN Pertama pada 2032, Berapa Biayanya?
Sebelumnya, Pemerintah memandang Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) sebagai salah satu opsi strategis yang siap berperan penting mendukung ketahanan energi nasional, dengan target pengoperasian perdana di 2032. Meskipun, pembangunan proyek pembangkit nuklir bakal memakan ongkos super besar.
Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Yuliot menegaskan, pengembangan PLTN sejalan dengan arah kebijakan nasional dan Asta Cita butir kedua, yang menekankan pentingnya memperkuat pertahanan dan keamanan. Sekaligus mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, serta pengembangan ekonomi hijau dan biru.
"PLTN sebagai salah satu opsi strategis dalam peta transisi energi nasional dalam mencapai Net Zero Emission 2060. PLTN tidak lagi dianggap sebagai opsi terakhir, melainkan sebagai bagian penting dari perencanaan energi nasional," ujar Yuliot di acara Badan Pengawas Tenaga Nuklir Executive Meeting dan Penganugerahan Bapeten Award 2025 yang digelar di Jakarta, Senin (27/10/2025).
Yuliot menjelaskan, Indonesia sudah memiliki visi untuk mengembangkan tenaga nuklir sejak awal 1960. Langkah ini diawali dengan pembangunan tiga reaktor riset, yaitu Reaktor Triga di Bandung (2 MW), Reaktor Kartini di Yogyakarta (100 kW), dan Reaktor Serpong di Tangerang Selatan (30 MW).
Ia menuturkan bahwa pengembangan tenaga nuklir di Indonesia memiliki dasar hukum yang kuat.
Mulai dari Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1967 tentang Ketenaganukliran, hingga tercantumnya arah pembangunan PLTN dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025–2045, serta Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 40 Tahun 2025 tentang Kebijakan Energi Nasional.
Pengoperasian PLTN Pertama pada 2032
Dalam PP Nomor 45 Tahun 2025, sambung Yuliot, PLTN tidak lagi dianggap sebagai opsi terakhir, melainkan sebagai bagian penting dari perencanaan energi nasional.
"Seluruh dokumen tersebut menegaskan komitmen Indonesia untuk mengoperasikan PLTN pertama pada tahun 2032 dan mencapai kapasitas 44 GW pada tahun 2060," urai dia.
"Dari total rencana 44 GW, sekitar 35 MW akan dialokasikan untuk kebutuhan listrik umum, sementara 9 GW ditujukan bagi produksi hidrogen nasional,” jelasnya.