Liputan6.com, Jakarta - Bencana banjir dan longsor hidrometeorologi yang melanda hampir seluruh wilayah Aceh menimbulkan dampak luas bagi masyarakat. Ribuan rumah terendam, lahan pertanian rusak, serta akses kehidupan warga terputus.
Di tengah situasi darurat tersebut, Badan Koordinasi Himpunan Mahasiswa Islam (Badko HMI) Aceh menuntut, negara lebih optimal membantu masyarakat terdampak.
Advertisement
Menurut Ketua Satuan Tugas Penanganan Bencana Badko HMI Aceh, Nirwanda Hendriansyah, kondisi di lapangan masih jauh dari kata layak. Ia mengungkap, sejumlah wilayah mengalami keterbatasan posko pengungsian, distribusi logistik yang belum merata, serta layanan dasar yang berjalan secara terbatas.
“Saya menyaksikan langsung masyarakat bertahan dengan genangan air setinggi dada, lumpur memenuhi rumah, dan fasilitas pengungsian yang sangat terbatas. Kondisi ini menunjukkan bahwa penanganan darurat belum berjalan maksimal,” kata Nirwanda sepergi dikutip dari keterangan diterima, Selasa (6/1/2026).
Menurut Nirwanda, situasi memprihatinkan terjadi di banyak kabupaten dan kota, di antaranya Aceh Barat, Aceh Selatan, Aceh Utara, Aceh Timur, Aceh Tamiang, Bireuen, Pidie, Pidie Jaya, Aceh Besar, Aceh Tenggara, Gayo Lues, Bener Meriah, Aceh Tengah, Subulussalam, Langsa, Lhokseumawe, hingga Aceh Singkil.
"Hampir seluruh wilayah Aceh terdampak banjir, menjadikan kondisi ini sebagai krisis kemanusiaan berskala luas," ungkap dia.
Masalah Listrik
Nirwanda menyoroti, kondisi di Kecamatan Bandar Pusaka dan Kecamatan Sekarak yang hingga kini masih mengalami pemadaman listrik. Dampaknya, warga terpaksa menjalani malam hari tanpa penerangan, sehingga aktivitas darurat dilakukan dalam keterbatasan.
"Gelap bukan sekadar tidak adanya listrik, tetapi mencerminkan lemahnya kehadiran negara di saat rakyat membutuhkan,” kritik dia.
Lebih lanjut, Nirwanda mengungkap, saat ini sebagian warga terpaksa menggunakan sisa-sisa puing rumah mereka untuk memasak. Kondisi tersebut dinilai sebagai gambaran nyata beban yang harus ditanggung masyarakat akibat keterlambatan pemulihan layanan dasar.
"Atas kondisi tersebut, Badko HMI Aceh mendesak pemerintah pusat untuk meningkatkan kualitas penanganan bencana, mulai dari penambahan posko pengungsian yang layak, distribusi logistik yang merata dan transparan, layanan kesehatan darurat, percepatan pemulihan listrik dan infrastruktur dasar, hingga penetapan status Bencana Nasional guna memastikan respons yang lebih terkoordinasi dan menyeluruh," dia menandasi.